LPM Perlu Payung Hukum

Pasca terpilihnya Arie Sophian sebagai sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tentu mempunyai program kerja yang sangat menunjang kemaslahatn masyarakat di Kalsel pada umumnya. Terkait perihal program kerja, Arie mengatakan, saat ini LPM sangat membutuhkan payung hukum guna menunjang dampak kinerja yang efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi beberada daerah di Kalsel. “Tentunya saya berterim kasih kepada kepengurusan dan seluruh lapisab masyarakat yang telah mengamanahi saya menjadi Ketua LPM Kalsel untuk 5 tahun ke depan,” tuturnya kepada penulis hirangputihhabang.wordpress.co , Rabu, (7/3) kemarin.

Dijelaskannya, LPM adalah organisai pengabdian ke masyarakat yang jauh dari nuansa politik. “LPM ini dulu pernah ada yang namanya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sekarang namanya menjadi LPM. Satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang mempunyai hirerarki dari pusat. Di Kalsel kita mempunyai 1985 pengurus LPM yang tersebar seluruh desa dan kelurahan di Kalsel,” terangnya. Menurut Arie, program yang nantinya akan diemban LPM perlu ada payung hukum. Hal tersebut diharapakan agar bisa mengembangkan dan membangun kinerja secara optimal. “Sesuai dengan instruksi dari kementrian dalam negeri,  keberadaan LPM semakin optimal karena dari sisi keberadaananya merupakan mediataor alias menjembatani antara hubungan pemerintah dengan masyarakat,” jelasnya.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan Drs H Arie Sophian M Si
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalimantan Selatan Drs H Arie Sophian M Si

LPM sendiri diterangkan Arie mampu membentuk ketentuan-ketentuan yang bersifat dari peraturan gubernur atau peraturan daerah. “LPM tentu diharapkan bisa mampu bekerja secara optimal karena dananya dibantu oleh APBD,” tambahnya. Demikian pula, operasional program LPM tidak sekadar menjembatani persoalan, tetapi bagaimanacaranya agar mampu menggali potensi di pedesaan dan di daerah. Khususnya potensi ekonomi rakyat. “Ada beberapa daerah yang melalui LPM berhasil membangun usaha-usaha bersifat kerakyatan. Umpamanya perikanan. Untuk wilayah kita di Kalsel, kita akan melakukan pemetaan terhaadap potensi tersebut,” katanya.

Diumpamakan seperti daerah pinggir laut. Dalam hal ini Arie memisalkan wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu yang memppunyai potensial tinggi dalam bidang ekonomi perikanan. “Soal mekanisme kepemilikan tentu akan kita atur sedemikian rupa. Yang jelas LPM ingin memberikan kontribusi di daerah-daerah itu,” pungkasnya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s