Tambah Quota BBM untuk Kalsel, Batasi Produk Kendaraan Bermotor

Menyikapi dampak pembelin BBM yang semakin meningkat di wilayah Kalsel, Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli berpendapat agar produksi ekndaraan bermotor dibatasi. Karena, kendaraan bermotor sebagai konsumen utama BBM sudah terlampau tinggi. “Kita harus melihat juga neraca keuangan sudah tidak lagi seperti waktu-waktu lalu. Hendaknya, tinggi jumlah kendaraan bermotor dan banyak aktivitas kendaraan bermotor bisa mengimbangin mebagi quota. Belum lagi, menucukupi kebutuhan pertambangan.  Itu memerlukan jumlah BBM dalam jumlah besar,” ucapnya kepada penulis, kemarin.

Menurutnya Ogi, banyaknya keperluan-keperluan pertambangan tersebut cenderung kepada perusahaan yang tidak disuplai. Administrasi register yang benar. Sehingga banyak penyelewengan pembelian BBM dalam jumlah besar tanpa tanggun jawab. Di samping itu pulan, kata Ogi, kendaraan bermnotor yang di Kalimantan harus menjadi pertimbangan jatah quota di Kalimantan Selatan.

Senada dengan Wakil Walikota Banjarbaru, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Aire Sophian menuitukan, hendaknya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Provinsi Kalimantan selatan didukung oleh masyarakt meminta penambahan quota BBM untuk Kalsel. “Karena jatah kita di Kalsel masih kurang. Menurut data Pertamina, Wilayah Kalsel membutuhkan 9% dari kebutuhan nasional. Sedangkan yang diberikan saat ini hanya 5%. Jadi, seharudsnya jatah itu ditambah, dan itu merupakan kebijakan nasional,” ungkap Arie ketika diwawancarai hirangputihhabang.wordpress.com.

Disamping itu, pembatasan volume jumlah produksi kendaraan bermotor tentu menjadi jalan keluar utama dalam mengatasi terbatasnya pemasokan BBM dewasa ini. “Pemerintah harus mampu meberikan kebijakan untuk membatasi volume kendaraan bermotor di Indonesia, terutama roda 2 dan 4. Jangan seenaknnya lagi pemerintah menina bobokan para produsen kendaraan tanpa batas,” katanya.

Dikhwatirkan Arie pula kredit macet yang begitu berdampak kepada perekonomian Negara serta perindividual konsumennya. “Pemerintah pusat harus berani melakukan kebijakan yang benar-benar selektif. Jangan cuma menina bobokan para produsen sepeda motor dan mobil. Tapi harus berani mengambil keputusan dengan memberika kebijakan membatasi jumlah produk roda 2 dan 4. Karena itu akan mempengaruhi secara teknis penggunaan BBM,” pungkasnya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s