Yang Menolak Berurusan di Pengadilan

Terkait persoalan pembebasan lahan bandara, masih ada sedikit warga yang yang tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh panitia. Sebagian warga tersebut adalah warga Tegal Arum. Meski demikian, Seperti yang telah dijelaskan Ketua pantia pembebasan lahan Dr Syahriani Syahran sebelumnya, bahwa penetapan tim dari panitia seusai mengadakan rapat yang melibatkan pihak PT Angkasa Pura I, tim legalisasi serta tim panitia 9 sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. “Karena mekanisme penetapannya telah disampaikan. Itu setelah permintaan warga,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Senin, (2/4) kemarin.

Setelah itu, tahap berikutnya bagi siapa saja yang bersedia silahkan menyusul untuk berurusan. “Nah, sampai hari ini kita masih bisa terima kesepakatan warga. Karena panitia memberi waktu kurang lebih satu minggu ke depan,” jelasnya. Dikatakannya, data yang masuk presentasinya sudah memenuhi persyaratan untuk pembebasan lahan. “Karena hampir melampaui 75 %. Sebagian besar merupakan termasuk dalam kategori tanah kosong yang dibayar dengan harga 255 ribu per meter persegi. Maka dari itu pantiti tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan langakah verivikasi terhadap surat-menyurat untuk pembayaran nantinya,” terang Syahrani.

Selain itu pula, untuk penawaran-penawaran yang diajukan warga sudah tidak berlaku lagi. “Sudah tidak ada isitlah penawaran lagi. Sudah dipasatikan pembebasan dilakukan. Yang paling utama dikerjakan dalam waktu singkat ini adalah tanah milik Pemprov Kalsel di dalam wilayah tersebut. Yang luas tanahnya kurang lebih 16 hektare,” bebernya. Dijelaskannya, bagi pihak yang menolak maka urusannya di pengadilan. Menurut aturan ketika sudah jalan proses pelebaran maka bagi warga yang belum sepakat harga tidak lagi berurusan dengan panitia. “Segala prosudernya diserahkan ke pengadilan. Dan uangnya kita titipkan ke pengadilan. Kapan pun warga yang tidak sepakat tadi bersedia bersedia menerima, silakan mengambil di pengadilan. Yang jelas, uang titipan di pengadilan tersebut bukan tanah yang bermasalah. Mekanismenya sudah jelas,” tegasnya.

Sekadar diketahui, setidaknya jumlah keseluruhan pemilik lahan yang terkena pelebaran bandara berjumlah 552 persil. Dipaparkan Syahrani, Sekitar 102 hektare itu tanah kosong. Perumahan hanya kurang lebih 3 hektare. “Nah, yang jelas pembebasan lahan ini sudah jalan. Artinya, yang kita khawatirkan selama ini bahwa relokasi dana dipindahkan ke tempat lain tidak mungkin,” pungkasnya.

Iklan

3 comments

  1. Jangan main pengadilan-pengadilan di sini bos, panitia pembabasan lahan untuk angkasa pura sendiri, apa sudah sesuai dengan keppres dan peraturan gubenur dan SK Walikota no: 286 tahun 2011 ????????????

  2. Pesan dari warga kami yang ada di kampung Tegal Arum Kel.Syamsudin Noor, jangan sampai paksa kami dengan keputusan harga yang ditetapkan sepihak oleh panitia pengadaan lahan untuk angkasa pura, maka kontribusi pemko Banjarbaru untuk warganya sendiri perlu di pertanyakan.
    Karna dalam nego harga, harga yang di sodorkan dari Panitia yang di pimpin oleh Bp.Syahrani sendiri tanpa melihat atau memperhatikan dari warga kami sendiri.
    Bila memperhatikan dari Kep.walikota banjarbaru No.286 ttg : Penetapan lokasi Perluasan Bandara Syamsudin noor kepaada PT. Angkasa Pura
    Dan Keppres No: 2 tahun 2012 ttg :
    Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
    Maka kami mempertanyakan kinerja dari panitia dari segi aspek hukumnya, Apakah sudah benar dalam melaksanakannya ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s