Otonomi Daerah Masih Bermasalah

Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang desentrealistis tentu tak cukup dengan praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang No 32 tahun 2004. Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel Rudy Arifin ketika menghadiri acara pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi ke Pamong Prajaan (IKAPTK) Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu, (28/4) di Gedung Dr Idham Chalid, kemarin. Berkenaan hari itu pula dilaksanakan seminar pemerintahan yang bertemakan Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah (Otda). Dikatakan Rudy Undang-undang itu kini dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. “Kita ingin agar konsep-konsep  bisa dipahami dan memberikan masukan bagi perbaikannya,” ucap Rudy.

Masukan tersebut, manurutnya, terdapat pada ketidakjelasan peran Gubernur sebagai Kepala Daerah dan wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi. “Belum ada pengaturan yang jelas atas peran ganda Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang kedudukan Gubernur”, katanya. Hal ini dinilai untuk menghindari konflik kepentingan yang berbeda dengan Menteri dalam berbagai aspek pengolaan kegiatan pembangunan di daerah. Selain itu pula, ia membahas, kewenangan Gubernur dalam menangani persoalan batas daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi selama ini masih ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri.

Salah seorang pembicara dalam seminar Dr Mohammad Effendy SH MH mengatakan, Pengalaman empirik memberikan gambaran bahwa Pemerintah Pusat selalu menganggap semua urusan pemerintah dipegang dan dikendalikan oleh pusat. Pernyataan tersebut juga dibernarkan Dirjend Otda Kementerian Dalam Negeri, Prof DR Djohermansyah Djohan MA. Menurutnya, terdapat beberapa kekurangan dalam peraturan tersebut. “Untuk itulah, perlu adanya revisi atau perbaikan Undang-Undang No 32 Tahun 2004,” tegasnya. Acara seminar dilanjutkan dengan pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKA PTK) Provinsi Kalsel. Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama Pemprov Kalsel, Bank Kalsel, Mitra Grup, Hasnur Grup, Thiees Indonesia, Pemkab Tabalong, dan PT Aritmin Indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s