PNS Minim Wawasan Hukum

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor berpendapat, Selama ini masih banyak anggota korpri yang masuh awam dan minim pengetahuannya tentang perundang-undangan terutama terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sebagau anggota korpri. Hal itu disampaikannya dalam Pembukaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Perlindungan dan Pengayoman Hukum bagi Anggota Korpri, Senin, (30/4) di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru.

Menurutnya, Sosialisasi terkait persoalan itu sangat diperlukan. “Agar wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, perlindungan dan pengayoman hukum dapat dipahami. Mengingat semua anggota korpri adalah bagian penyelenggaraan Negara dan pemerintahan,” ujarnya dalam sambutan. Di samping itu, ia juga menginginkan dalam setiap pelaksanaan pelaksanaan tugas tanggung jawab dan wewenang berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang tentunya harus dipatuhi setiap anggtoa korpri.

Diharapkan Ruzaidin, anggota korpri dapat lebih memahami berbagai peraturan yang mengikat serta perlindungan dan pengayoman hukum yang menjadi hak. “Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) akan memberikan bantuan hukum bagi anggota korpri yang tersangkut hukum. Karena tidak semua anggota korpri mengerti masalah hukum. Juga tidak semua PNS mampu memperoleh pendampingan dan advookat/pengacara. Tersebab ketidak mampuan secara financial,” pungkasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s