Pemko Tak Ada Alasan Melarang

Terkait Soal Perda No 35 Tahun 2011

Menyikapi adanya statement dari Anggota DPRD Komisi III DRPD Kota Banjarbaru tentang ketidak singkonannya Perda No 35 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Garis Badan Jalan dengan Bangunan, Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli memaparkan lebih detail. Menurutnya, Perda yang dipersoalkan itu sudah tercetus sejak Pemerintahan Rudy Resnawan. “Karena maneurut Wagub Rudy Resnawan, Perda tahun 2000 itu tidak mencerminkan keadaan eksiting. Kota Banjarbaru,” ujarnya menceritakan kepada wartawan penulis hirangputihhabang.wordpress.com, Sabtu, (12/5) di kediamannya, kemarin.

Oleh sebab itu pernah timbul kekecewaaan. Di antaranya ialah sepadan Jalan Ahmad Yani yang hanya 20 meter. “Padahal seharusnya jarak bangunan yang sepadan itu sekitar 25 meter sampai 25 meter,” ungkapnya. Maka, Perda yang dibuat tahun 2000 itu tidak mencerminkan Kota Banjarbaru ke depan. Lalu, tambah Ogi, jalan-jalan yang terlalu lebar seperti Jalan Junjung buih dan Jl Wijaya Kusuma sepadannya Ccma 10-15 meter. Lalu akibatnya bangunan-bangunan bisa mepet, terlalu dekat dengan selokan drainase. Seperti yang diterapkana di Jl Pangeran Hidayatullah samping brimonb, karena jalannya kembar lalu menarik sepadan jalannya? “Karenanya setelah dipertimbangkan sedemikian rupa dan berpegangan kepada Perda yang lalu, maka perda itu perlu di perbarui, maka lahirlah Perda no 35 Tahun 2011,” beber Ogi.

Dijelaskannya, Perda yang baru No 35 Tahun 2011 tersebut tidak lagi mengklasifikasikan jalan dengan kelasnya. Melainkan, perpaduan antara kelas jalan dengan kapasitas jalannya. “Keduanya berhububungan. Dan tergantu perencanaan Pemrintah Daerah sampai berapa nantinya jalan itu dilebarkan,” tuturnya. Diingatkan oleh Wakil Walikota yang juga Mantan Kepala Distako ini, Jl Karang rejo dan guntung manggis mempunyai sepada jalan 30 meter. Karena jalan itu sudah direncanakan akan dilebarkan dengan maksimal 40 meter. “Jadi jalan trikora walau bukan Jl Provinsi tetapi sepadanya harus 30 meter. Meningat konsep pelebaran jalan dari Pemko yang sudah matang,” ujarnya.

Lalu, apakah penetapan jarak tersebut sudah fix dan tidak bisa di rubah-rubah lagi? Dikatakannya, penetapan itu bukan harga mati juga. “Jadi rencana dilebarkan 40 meter oleh pemprov antisipasi lebih dulu supaya kalau ada pelebaran jalan bangunan itu masih ada spacenya.  Kalau dilihat dari bangunan pertama, masuk Jl Karang Rejo, halaman penduduk banyak yang luas. Tetapi karena sudah mulai ada pelebaran maka mulailkah orang sekitar membangun took-toko di depan rumah,” terangnya. Diingatkan Ogi kembali, pemikiran dan keinginan dari Wagub Rudi Resnawan harus didukung. “Apalagi secara tradisional penduduk sekitar sama ang kebanyakan orang Jawa senang dengan halaman luas,” tambahnya. Sedangkan soal ruko kereta api yang dipertanyakan oleh Bambang S Ronie, dijelaskan Ogi sudah dilakukan check atas perintah walikota. “Dan itu bersama pegawai-pegawai dari Dinas Wasbang. Ternyata semua ketentuan yang tertera di dalam perda sudah terpenuhi. Tentunya tak ada alasan dari Pemko untuk tidak membirikan IMB,” jelasnya. Menurut Ogi, memang ada persoalan karena mata, bisa tertipu. “Kalau dilihat memang tidak 30 meter. Namu setelah setelah diukur, hasilnya bahkan lebih yaitu 31 meter. Jadi, apa alasan Pemkot melarang itu,” pungkasnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s