Perda No35/2011 Tak Sinkron?

Anggota DPRD komisi III Bambang S Ronie mengaku kecewa ketika melihat kembali perda yang telah disepakati. Karena pada kenyataan dilapangan hal ini sangat tidak sinkron. Dulu saat pengesahan Perda tersebut, komisi III hanya melihat peraturannya, tanpa melihat lampiran. “Ini memang kekhilafan” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Kamis, (10/5) kemarin. Lampiran tersebut berisi tentang aturannya bila jalan nasional harus berjarak 25 meter dari badan jalan, jalan provinsi dalam hal ini Jalan Gubernur Soebarjo 35 Meter, Mistar Cokrokusumo 20 meter, P.M Noor 20 Meter, Angkasa 17.5 meter.

Sedangkan untuk jalan kota yang termasuk arteri Sekunder Jalan Trikora 30 meter, Lingkar Utara 35 meter, dan kolektor sekunder yaitu Palam 30 meter, Karang Rejo 30 meter, Guntung Manggis 30 meter, Panglima Batur 20 meter, RO Ulin 20 meter, Karang Anyar II 17,5 meter, Rahayu 17,5 meter, STM 17,5 meter. Yang menjadi masalah menurutnya didalam kota ada dua jalan, jalan sekunder dan jalan kolektor. Jalan kolektor sekunder tidak dikecualikan. Padahal seharusnya jalan kolektor sekunder dikecualikan.  “Dimana-mana jalan kolektor sekunder itu 15 meter,” jelasnya.

Padahal jalan RO Ulin, Guntung Manggis, Jalan Palam adalah searah. Yang jadi pertanyaan, mengapa dibedakan? Padahal jalan Palam bisa dilihat sangat luar biasa padatnya. Bila disesuaikan dengan Perda, bangunan yang ada di jalan tersebut bisa habis. “bila menyesuaikan peraturan, pagar Brimob bisa habis,” katanya. Dengan melihat kekacauan di lapangan, DPR akan segera merevisi perda tersebut. Biar tidak ada yang dirugikan. Karena bila tetap menganut perda itu maka akan banyak bangunan tidak berijin. “itu jelas  merugikan karena tidak ada pendapatan masuk,” paparnya.

Sementara itu Bambang juga menyoal tentang ruko kereta api, terutama disimpangan yang berada di Trikora yang peraturannya sudah sesuai. Akan tetapi, bangunannya tidak sesuai, bila dilihat Ruko sangat dekat jaraknya dengan badan jalan. Yang sangat disayangkan, bangunan tersebut ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) “Lihat aja disana, bangunannya sangat mepet,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, Walikota Banjarbaru, Ruzaidin Noor mengaku telah meminta wakil walikota untuk melihat pada lokasi yang bermasalah. Akan tetapi, menurut laporan yang diterima Ruzaidin, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Nanti coba dicek lagi kesana,” sahutnya. Dikatakan Ruzaidin, seharusnya sebelum mengeluarkan ijin ditinjau dulu ke lapangan. Akan tetapi, biasanya setelah keluar ijinnya, si pelaksana  membangun tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. “Sebenarnya, adanya dinas pengawasan tidak lagi ada masalah demikian,” pungkasnya.

Iklan

One comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s