Warga dan Panitia Tak Sinkron

Kurang lebih 300 warga menyerbu DPRD terkait pertemuan antara panitia dengan warga untuk membahas persoalan pembebasan lahan yang belakangan semakin bermasalah. Sebagian di antaranya sebagai perwakilan akhirnya bertemu dan berkomunikasi langsung untuk menyampaikan uneg-uneg mereka dengan tim panitia pembebasan lahan bandara yang difasilitasi oleh DPRD Kota Banjarbaru bertempat di ruang rapat, Selasa, (25/9) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Ketua P2T Dr Syahriani Syahran mengatakan, semua tanah yang bermasalah tidak dibayar. “Kalau tetap dibayar maka menjadi tanggung jawab yang membayar. Karena itu, maka sudah diluar kebijakan panitia,” ujarnya menanggapi sejumlah masalah yang disampaikan warga.

Salah seorang warga, Asep, kepada panitia menyampaikan, menurut data mereka setidaknya ada 45,6 hektare lahan ditambah kurang lebih 8 hektare fasum belum lagi adaa yang setuju dengan ganti untung yang ditetapkan panitia. “Walaupun telah dilakukan pertemuan tapi belum ada kata sepakat. Anehnya waktu itu panitia ketuk palu menetapkan harga tanpa sepengetahuan kami yang juga pemilik lahan,” katanya.

Menurutnya, warga tegal arum sangat kecewa dengan kinerja panitia. “Sebenarnya tim itu sudah gugur secara hukum sebab telah gagal melampaui batas 120 hari masa pembebasan,” tegasnya.

Ia menjalaskan, sampai sekarang sejak November 2011 pembayaran tersu berjalan. “Padahal menurut undang-undang dan peraturan diharuskan selesai dalam kurun waktu 120 hari,” bebernya.

Salah seorang perwakilan warga, Sudiono mengatakan, terkait dengan pertemuan tersebut ia menyampaikan kemauan sejumlah warga yang bermasalah dengan harga tanah hamparan dan tanah perumahan. “Kita menginginkan harga ganti rugi yang layak. Seperti bisa membangun seperti bangunan semula ukuran maupun kualitasnya. Dan fasilitas umum yang selama ini sudah kami rasakan,” katanya.

Menyikapi pertemuan tersebut, ia mengaku belum juga ada sinkronisasi antara warga dengan panitia. “Sementara ini belum ada tanggapan. Mereka masih berdebat. Kita mengharapkan bias langsung diurus dan dipertemukan ke tim independen sucofindo,” harapnya.

Di sisi lain, menurut data panitia yang disampaikan Kepala Tapem Kota Banjarbaru Subeli, ada sekitar  36,7 hekatere  sudah dibayar ditambah. “Dan ditambah pecan depan sekitar 3 hektare jadi totalnya hampir 40 hektare. Dan ditambah tanah provinsi 16 hektare serta fasum seperti jalan dan sungai kurang lebih 8 hektare. Maka dari itu, jika ditotal keseluruhannya ada kurang lebih 70 hektare,” jelasnya.

GM AP I Gerrit Mainlenzun menuturkan, untuk persoalan mekanisme lahan provinsi ada MoU tersendiri. “Saat ini sedang kita urus proses perizinannya. Serta sudah diajukan ke pemerintah provinsi,” singkatnya.

Gerrit mengatakan, persoalan itu ada kewenangannya masing-masing. “Saya belum bisa berkomentar banyak karena segala urusan sudah kita serahkan kepada panitia. Tetapi menyikapi persoalan ini saya difasilitasi untuk tahu secara mendalam dan tentunya menginginkan bandara yang presentatif. Banyaknya komplain dari masyarakat ini tentu harus diproses secepatnya. Kami maunya cepat namun ketika ada permasalahan juga harus diselesaikan,” tandasnya.

Sedangkan persoalan kesalahan patok yang terpasang namun tidak dibayar ia menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahan karena lalainya tim teknis dilapangan. “Secara teknis teman-teman kita di Angkasa Pura tidak menguasai lapangan. Maka dari itu kita mencoba mengajak lurah agar ikut membantu,” terangnya.

Ketua DPRD Arie Sophian mengatakan, sudah memfasilitasi pertemuan masyarakat dengan tim 9 untuk sama-sama berdiskusi terkait masih tersisanya beberapa masalah. “Mungkin dari pertemuan tadi kita semua tahu bahwa ada data-data yang masih simpang siur. Semisal tim panitia mengatakan kurang lebih 70 persen diselesaikan, dibayar dan diurus. Sedangkan warga mengatakan masih ada 40 yang belum diurus. Dan mana yang sudah dibebaskan dan mana yang belum. Seperti itulah,” jawabnya.

Menurutnya, dari pihak warga sudah dijelaskan mana yang belum dibayar. Beberapa di antara mereka masih ada yang tertinggal. “Sifat dewan disini hanyalah menjembatani. Sedangkan persoalan kesalahan memasang patok tersebut GM AP I sudah mengakui kekeliruan itu dan minta maaf. Jika tak ada aral melintang, kita akan mempertemukan mereka kembali. Waktunya akan diatur demikian,” pungkasnya.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s