Kajian Teknis Sudah Matang, Warga Keberatan

Terkait Penetapan Lokasi Pembangunan Sport Center

Penetapan lokasi sport center oleh Pemprov Kalsel di wilayah Landasan Ulin Barat tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kalsel sekaligus menjadi kebanggan. Namun di sisi lain justru membuat sontak warga terlebih mereka yang berprofesi petani di wilayah penetapan itu.

Menurut salah seorang warga, kawasan seluas 450 hektar termaksud merupakan daerah rawa yang resap air. Kemungkinan besar jika dilakukan pengurukan tanah maka bisa jadi wilayah di sekitarnya akan terendam dan menutup peluang bercocok tanam bagi petani setempat. “Kami agak keberatan karena dampak yang dihasilkan. Kalau memang diuruk kemana lagi airnya mengalir,” ujarnnya.

Diinformasikan hal tersebut, Sekda Kota Banjarbaru Dr Syahriani Syahran memaparkan, Sport center itu sudah ada dalam perencanaan provinsi. “Sudah dituangkan di dalam perencanaan APBD Provinsi 2012 mengaloikasikan dana untuk pembangunan sport center. Sebagaimana yang kita umumkan melakui media massa. Tapi untuk pengadaan tanah Pemprov meminta Pemko Banjarbaru untuk melakukan tahapan-tahapan pembebasan lahan. Nah, dalam hal ini Pemko pun juga tidak gegabah. Porsinya memang provinsi. Tapi kita sudah membentuk tim kerja teknis untuk mereka. Dinas PU Provinsi telah melakukan Detail Enginering (DED),” jelasnya kepada hirangputihhabang.wordpress.com, Rabu, (31/10) kemarin.

Menurutnya, persoalan itu sudah dibahas secara subtansial. Tetapi, kata Syahriani, yang perlu diperhatikan bahwa Pemko mempunyai prinsip kehati-hatian. “Kita juga memperhatikan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Memang lahan tidak produktif. Karena tidak dimanfaatkan makan ingin kita manfaatkan,” katanya.

Dipandang dari sudut lokasi, Syahriani menjelaskan, lokasi tersebut berada di Landasan Ulin Timur. “Tidak di Guntung Manggis. Pokoknya sekitar Landasan Ulin Timur dan Landassan Ulin Tengah. Kita mengharapkan Banjarbaru tumbuh sebagai tempat menarik. Dengan perhitungan keberadaan sport center itu juga harus dekat dengan bandara. Kalau diperkirakan ada sekitar 10 menit jarak tempuh menuju lokasi itu dari Bandara Syamsudin Noor. Apalagi nanti jalan akses akan diperlebar sekitar 30 meter,” bebernya.

Menurutnya jika memang penetapan sudah disahkan justru akan mengahasilkan multi effect positif. “Dampaknya luas, nantinya akan ada ribuan lapangan kerja baru. Selain pelebaran juga saya dengar konsep dari KONI Kalsel yang mana sport center akan dikelillingi sungai buatan dengan lebar 15 meter. Secara kajian lingkungan saya kira sudah matang. Dan secara teknis tidak mungkin seperti yang dikhawatirkan masyarakat,” jawabnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini kata Syahriani hanya sebagai fasilitator lantaran penetapan wilayah tersebut berada di wilayah Kota Banjarbaru. “Kalau wewenang sepenuhnya dari Provinsi. Kita sebagai panitia pengadaan lahan saja. Nah, untuk mengantisipasi prasangka buruk masyarkat tentu akan dipikirkan dampaknya. Pasti ada perlakuan,” ucapnya.

Di sisi lain ia menilai, perkembangan Banjarbaru sebagai Kota Jasa harus diiringi pertumbuhan dan pembangunan yang memang mumpuni sebagai sebutan Kota. “Terlebih pemerintah juga punya tata wilayah dari Provinsi maupun skala Nasional. Semisal kalau memang ada hutan lindung maka kita lindungi. Pembangunan di Banjarbaru tetap bersesuaian dengan tata ruang provinsi atau pun nasional. Tetap menyisakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sekitar 50 persen dari luas wilayah. Kalau sebagaian orang hanya membaca keterangan sebelumnya sepotong-sepotong, ya, tidak mengetahui secara rinci jadinya,” tegas Sekda.

Ia juga menambahkan, Tata ruang kota yang terbaru memang memfokuskan pembangunan dan pengembangan pemukiman di daerah tersebut. “Karena ini Kota, maka harus tumbuh dengan jumlah yang lebih banyak sebagai kota jasa, tempat rekreasi, perdagangan, perekonomian, dan sebagainya. Keberadaan sport center berskala Nasional itu tentu akan membantu menopang segal bidang itu tadi,” jelasnya.

Untuk tahapan pertama dilakukan tahap penetapan lokasi. Kedua mensosialisasikan sekitar 15 hari. “Kemudian tahap ketiga pendataan dilanjutkan pemetaan. Barulah tahap keempat pendaftaran, pengumuman hasil pemetaan itu, paling lambat sekitar 1 bulan. Setelah verivikasi baru dibayarkan,” pungkasnya.

Pembebasan Lahan Sudah 68 Hektare

Terkait Pembebasan Lahan Bandara

Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Bandara Syamsudin Noor Dr Syahriani Syahran mengaku telah bekerja keras untuk menyelesaika verivikasi dan pembayaran November ini. “Kami telah berkerja keras dan pertengahan November kita harapkan selesai verifikasi Kemungkinan akhir November selesai pembayara,” ujarnya kepada hirangputihabang.wordpress.com, Rabu, (31/10) kemarin.

Dikatakannya, mulai tanggal 9 Oktober pihak panitia terus melayani dan melakukan verivikasi setiap hari. “Kecuali Sabtu dan Minggu. Kepada masyarkat pun telah kita imbau paling lambat menyerahkan berkas untuk diverifikasi pertengahan November sekitar tanggal 16 an,” ingatnya.

Maka setelah tanggal itu diperkirakan di akhir November mendatang, kata Syahriani, seonggok berkas yang selesai disearahkan ke Angkasa Pura. “Sembari kita sampaikan ini yang sudah, ini yang belum. Hingga saat ini perkembangannya sudah sampai 68 hektare termasuk fasum, perumahan, lahan, dan lain-lain. Verifikasi selalu jalan terus karena kita juga buka pelayanan di Kantor Kecamatan Landasan Ulin biar jarak lebih dekat dari lokasi. Nah kalau pembayaran barulah ke Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru,” jelasnya.

Sekadar diketahui, totol yang harus dibebaskan sebanyak 102 hektare luasan tanah yang sudah dibebaskan dan sebagian masih dalam tahap verifikasi itu terdiri dari tanah fasilitas umum yang berhasil didata Dinas Pekerjaan Umum Banjarbaru seluas 6,3 hektare, dan tanah milik Pemprov Kalsel seluas 16 hektare. Selain itu, tanah lapangan tembak milik TNI AURI seluas 2,2 hektare, dan tanah milik masyarakat baik yang sudah dibayar maupuun masih diverifikasi seluas 33,57 hektare.

General Manager PT Angkasa Pura I selaku otoritas Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Gerrit Mailenzun menuturkan ada dana untuk pembayaran berjumlah Rp290 miliar pembebasan tanah yang disiapkan. “Dengan rincian untuk pembelian tanah yang dibebaskan seluas 102 hektare sebesar Rp255 miliar, bangunan seluas 409 buah sebesar Rp67 miliar dan tanam tumbuh sebesar Rp1 miliar. Jika alokasi dana tersebut kurang maka kami minta tambahan ke Kementerian BUMN dan Direksi PT Angkasa Pura. Dana sudah disiapkan dan dicairkan sesuai jumlah luasan tanah yang dibebaskan,” pungkasnya. 

Ubah Pola Pikir RSUD

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor walikota banjarbaru menuturkan, sebagai pemicu awal untuk membuka atau menumbuhkan pola pikir yang positif pada diri pegawai, terutama pada pegawai yang bekerja pada unit pelayanan dan menejemen di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru sangatlah penting adanya kegiatan workshop mindset. “Dengan tujuan membentuk pola pikir pelayanan (service mindset), serta menanamkan semangat untuk memberikan excellent service kepada masyarakat,” ujarnya pada pembukaan Workshop Mindset Petugas Pelayanan dan Manejemen RSUD Banjarbaru, Selasa, (30/10), di Aula Hotel Ratu Elok Banjabraru, kemarin.

Dijelasakan Walikota, rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 telah menetapkan untuk menjamin implementasi dan pencapaian target MDGS tersebut melalui peningkatan kualitas aparatur khususnya petugas pelayanan di RSUD Banjarbaru. “Baik medis paramedis maupun menejemen berupa workshop guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, menjunjung tinggi etika dan moral serta bertindak dan bersikap dengan ramah dan santun, sehingga pasien dan keluarga pasien merasa nyaman,” ungkapnya.

Menurutnya, ada sejumlah isu-isu strategis pelayanan RSUD Banjarbaru mana sering dikemukakan yaitu pelayanan prima /berkualitas yang diharapkan dari pasien dan keluarga seringkali belum didapatkan, sehingga pelanggan beralihberobat ke rumah sakit lain. “Kedua, adanya potensi untuk relokasi (tersedianya lahan dan anggaran APBD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2012/2013) sebagai komitmen bersama dan anggaran APBN serta APBD provinsi sudah diusulkan sesuai ketentuan melalui e-planing dan e-dak,” katanya.

Di samping itu pula, kata Walikota, adanya persaingan rumah sakit yang ketat, maka RSUD Banjarbaru dituntut meningkatkan mutu pelayanan, kemampuan SDM, sarana dan prasarana serta pendukung lainnya supaya meningkatkan kepercayaan dan brain image masyarakat terhadap pelayanan RSUD Banjarbaru. “Dan adanya peluang pengkajian jenis pelayanan antara lain klinik psikolog, lansia, rawat jalan sore, rawat jalan eklusif, medical chek up dan lain-lain,” paparnya.

Ia mengaharapkan agar semua elemen mampu melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, lebih transparan, lebih berkualitas di semua lini. “Kita tidak ingin lagi adanya keluhan-keluhan masyarakat, bahkan masalah yang sama sering terulang-ulang. Perubahan mindset harus berawal dari harapan diri sendiri untuk menjadi lebih baik,” pungkasnya.

38 Bangunan Kios dan Ruko bermasalah di Banjarbaru

Setidaknya ada 38 jenis bangunan kios dan ruko yang menyalahi aturan dari Dinas Perumahan dan Pengawasan Bangunan (Perumwasbang). Hal tersebut disampaikan Kepala Disperumwasbang Drs Rustam Efendy. Menurutnya, utuk bangunan yang tak ber-IMB memang lebih diprioritaskan untuk dilakukan pembongkaran. “Nah, sedangkan bangunan yang melanggar aturan baik itu melanggar sepadan jalan atau ukuran yang berlebihan akan kita berikan teguran terlebih dahulu. Meskipun tetap ber-IMB. Karena memang ini peraturan baru sejak ada Disperumwasbang,” ujarnya kepada hirangputihahabang.wordpress.com, Selasa, (30/10) kemarin.

Dikatakan Rustam, Inventarisasi 28 bangunan itu sudah dilaporkan kepada Walikota sekitar bulan Juni lalu. “Untuk persoalan tindak lanjut kita tinggal menunggu saja Perda dari Walikota. Kita mengharapkan dalam jangka waktu ke depan jangan sampai ada lagi bangunan bermasalah yang berdiri,” katanya.

Disinggung persoalan tersebut kepada Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli, Menurutnya persoalan itu masih perlu diotelisik kasus perkasus. “Namun secara umum tetap saja kita mengacu kepada ketentuan yang mengaturnya secara umum,” ujarnya via BBM.

Namun dijelaskan Ogi, ketentuan tersebut apakah memang melakukan pelanggaran yang bersifat fatal atau masih bisa ditoleransi. “Tentu yang lebih memahami pelaksana teknis di lapangan. Namun prinsipnya tentu kita mendukung saja pu jikalau ada Perda atau Perwali ke depan,” pungkasnya.

Rekapitulasi Data Bangunan Tambahan Bermasalah Kota Banjarbaru

A.  Jalan A Yani dai Bundaran Simpang Empat s.d Simpang Tiga R.O Ulin Loktabat

No Nama Obyek Bangunan Jenis Bangunan
1. Ruko Sherina JL A Yani Km 36,5 Toko Mainan dan Asseoris
2. CS Ponsel depan RM President Jl A Yani Km 36,5 Toko Ponsel dan ATK
3. Foto Copy depan Taman Zebra Polresw Banjarbaru Jl A yani Km 35,5 Fptpcopy dan ATK
4. ATM Center depan KFC Banjarbaru JL A Yani Km 35 ATM Center dan Pos Security
5. Foto Copy 419 dan Buah Jl A Yani Km 34,5 Foto Copy dan Penjual Buah
6. Buah Segar depan Ruko Aida Mart Jl A Yani Km 36 Penjual Buah
7. Buah Segar depan Ruko Lotabat lampu merah Jl A Yani km 33 Penjual Buah
8. Percetakan Adjekia depan Nasi Goreng Wahyu Jl A Yani Km 33 Percetakan dan Sablon
9. Atom Snack depan Ruko RM Atom Jl A Yani Km 34 Toko Snack
10. J Phone depan Monetta Stationery Jl A YaniKm 34,5 Toko Ponsel
11. Arwana Cell & Aquarium samping AZ Express Bakery Jl A Yani km 35 Toko Ponsel & Aquarium
12. Soto Lamongan depan RM Bunga Tanjung Jl A Yani Km 35 Warung Soto
13. Buah Segar depan penginapan Ebony Jl A Yani Km 35,5 Penjual Buah
14. Madina Rumah Makan depan Museum Jl A Yani Km 35,5 Rumah Makan
15. Kios Seberang Hotel Batung Batulis Warung/Kios
16. Batagor Melvin depan Hotel Ilyas dan Travel depan Sarikaya Motor Warung dan Kantor Travel
17. Warung Queen seberang Hotel Permata Inn Warung Soto
18. Apotik Taibah + Toko Fadly Toko Obat dan Jual Pulsa

B.  Jalan A Yani dari Bundaran Simpang Empat s.d Gerbang Batas Kota

1. Reef Ponsel depan Ruko 128 Ponsel Jl A Yanio Km 37 Toko Ponsel

C.  Jalan  Mistar Cokrokusumo

1. Toko Ratu Elok Samping BNI Ratu Elok Toko Bangunan

D.  Jalan Panglima Batur

1. Toko Saltonah samping Siomay Batagor Jl Panglima Batur Barat Toko Peralatan Rumah Tangga
2. Toko Sumber Jaya Sampingn Jus Andre Jl Panglima Batur Barat Toko Peralatan Rumah Tangga
3. Sate Ipin Martapura Jl Panglima Batur Warung Sate
4. Siomay Natagor ujung jalan masuk Komplek Citra Warung Makan
5. Sumber Anugrah samping salon Jimmy Toko
6. Toko Wira Jl Panglima Batur Toko Peralatan Rumah Tangga
7. Warung Gorengan depan laundry Jl Panglima Batur Warung Gorengan dan Minuman
8. Soto Ayam Babat Lamongan Jl Panglima Batur Warung Soto Ayam
9. Soto Ayam Babat Jl Panglima Batur depan SMPN 2 Banjarbaru Warung Soto
10. Soto Bambu Jl Panglima Batur Depan SMPN 2 Banjarbaru Warung Soto
11. Kios ATK depan SMP 2 Banjarbaru/Diklat Provinsi Kalsel Warung Soto
12. Copy Center Jl Panglima Batur depan Diklat Prov. Kalsel Kios Foto Copy dan ATK

E.  Jalan Karang Anyar

1. Toko Mebel Putra Jaya Jl Karang Anyar 1 depan Balitan 3 Toko Peralatan Rumah Tangga
2. Toko ATK Samping Apotek Citra Toko ATK
3. TB Ramadhan Jl Karang Anyar 1 Toko Bahan Bangunan
4. Dana Ponsel Jl Karang Anyar 1 Toko Ponsel
5. HMO & Favorite Jl Karang Anyar 1 Toko Kelontongan dan Warung Makan
6. Toko Kelontongan Samping Nasya Jl Karang Anyar 1 Toko Kelontongan

Sumber: Dinas Perumahan Dan Pengawas Bangunan Kota Banjarbaru

Tak Ada Tanggapan, Rustam Akan Lapor ke Dewan

Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan (disperumtawasbang) Kota Banjarbaru Drs Rustam Efendy mengaku belum lagi menerima tanggapan dari pihak Badan Pertanahan Nasional soal surat kerjasama telah disampaikannya beberapa waktu yang lalu. “Kalau sampai tidak ada tanggapan sama sekali kita akan coba mengadu ke komisi DPRD dan yang memang menangani persoalan tanah ini agar bisa menghadirkan para pejabat-pejabat BPN untuk bisa sama-sama duduk satu meja membahasnya,” ujarnya kepada hirangputihhabang.wordpress.com, Senin, (29/10), kemarin.

Ia mengaku sangat mengharapkan kerjsama yang solid antara Wasbang dengan BPN terkait konsepsi tata ruang Kota Banjarbaru dengan tidak mengeluarkan sertifikat tanah di kawasan yang justru tidak sesuai dengan konsep tata ruang. “Karena tidak sedikit lahan perkebunan menjadi lahan kavling perumahan. Ini menyalahi aturan. Seperti di wilayah Jln Guntung Manggis ada daerah yang sebenarnya itu daerah hijau atau daerah perkebunan, tiba-tiba berubah menjadi lahan perumaha,” cetusnya.

Menurutnya, saat ini BPN terkesan tidak ingin bersinergi. Padahal kata Rustam, sudah semestinyalah sebagai instansi vertikal BPN ikut mendukung dan pedulia atas kebijakan konsep tata ruang guna melindungi masyarakat yang berkeinginan membeli tanah kapling tidak tertipu,” jelasnya.

Berdasarkan Permendagri No.9/2009 diterangkan bahwa BPN semestinya bisa bersama-sama membangun komitmen untuk memperjelas persoalan tata ruang di antaranya penyebutan fasilitas umum dalam site plan perizinan pemanfaatan ruang menjadi sarana kapling tanah. “Kita mengharapkan respon BPN Kota Banjarbaru agar bisa meminimalisir penyimpangan dalam hal penerapan luas kapling jalan maupun sarana dengan cara memecah-memecah sertifikat agar terhindar dari ketentuan yang telah diatur,” terangnya. Ketika hendak dikonfirmasi persoalan itu, beberapa pejabat di BPN yang bersedia lantaran pejabat yang menangani persoala tersebut sedang ada sidang di kanwil Banjarmasin.

Warga Tanyakan Fungsi Penjaga Sekolah

Dampak kebakaran yang melanda bberapa sekolahan di banjarbaru membuat perhatian sejuumlah masyarkat dan kalangan guru. Masyarkat bahkan bertanya-tanya mengapa sempat terjadi musibah demikian, padahal di setiap ada peran penjaga sekolahan.

Menjelaskan pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Ahmadi Arsyad menuturkan, di setiap sekolah justru sudah ada anggaran untuk pengadaan pekerjsa sebagai penjaga sekolah. “Jam kerjanya justru siang dan malam. Nah sedangkan hampir semua musibah kebakaran yang terjadi yaitu pada malam hari. Untuk saat ini kita dari Disdik mengimbau agar setiap sekolah bisa lebih waspada dan mengawasi fungsi dari penjaga sekolah,” ujarnya, Minggu, (28/10) kemarin.

Menurutnya, imbauan tersebut justru telah sering ia sampaikan ke beberapa komite sekolah. “Terutama untuk memeriksa jaringan listrik. Kita sudah mengirimi surat peringatan itu. Yang di antara isinya jangan sampai memasang kabel dibawah SNI. Terlebih dewasa ini pemadaman listrik terlalu sering. Jikalau pun memasang kabel yang dibawah kualitas standar, maka bisa saja menimbukkan percikan api, atau arus pendek yang menyebabkan terbakarnya beberapa properti bangunan hingga terjadi kebakaran,” paparnya.

Di sisi lain Ahmadi mengatakan, jalinan komunikasi dengan masyakarat perlu dibina dan perhatikan. Sebab, katanya, hubungan itu mampu membangun tanggung jawab sesama masyarkat yang tinggal di sekitar sekolahan. “Bisa saja salah satu dengan sosialisasi, menanamkan rasa memiliki dengan sekolah yang amna memang milik kita bersama sebagai tempat anak-anak kita menuntut ilmu. Maka dengan itu warga sekitar tentu respek jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan kita semua,” harapnya.

Terakhir ia mengimbau agar semua lapisan dewan guru mampu berbaur di masayrakat sekitar sekolahan. “Jadi tak sekadar datang, mengajar, dan pulang. Tapi disempatkan berkomunikasi dengan masyarakat lingkungan sekolah. Bisa saja akibatnya dewan guru yang tidak disukai wrga, efeknya malah ke sekolahan. Padahal ini personliti sikap individual kita yang harus dibentuk sedemikian rupa,” pungakasnya.

Ingatkan Asuransi

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor mengharapkan masyarkat Kota Banjarbaru bisa memahami fungsi sebuah asuransi kesehatan untuk memberikan rasa aman kepada para pesertanya. “Dan tentunya ini untuk kebutuhan jangka panjang terkhusus ketika saat penyakit menyerang. Karena dengan asuransi maka hampir semua pengobatan ditanggung dan para peserta bisa lega,” ujarnya dalam sambutan pada pembukaan workshop edukasi dan promosi kesehatan, Minggu, (28/10), di Aula DPRD Kota Banjarbaru, kemarin pagi.

Meski demikian, tambah Ruzaidin, tetap saja tidak bisa dipungkiri mendapatkan rasa aman tersebut tidak cukup bagi hanya sebagai peserta asuransi. “Namun mengharapkan pelayanan kesehatan yang profesional dan memuaskan. Nah, kita bersyukurn PT Askes dapat merespon dan mengerti apa saja yang diperlukan para pesertanya melalui upaya pengembangan sinergi dengan semua provider. Dari puskesmas, dokter keluarga, rumah sakit, apotek, hingga optik-optik yang menjadi mitranya diupayakan maksimal dalam pelayanana demi peserta PT Askes,” paparnya.

Menurutnya, perlindungan yang ditawarkan askes saat ini sudah berkembang. “Apalagi sekarang perlindungannta meliputi penyakit-penyakit kronis dengan biaya pengobatan cukup tinggi. Selain itu kita juga seabgai masyarkat harus aktif mengajak masyarakat lain untuk hidup sehat,” ingatnya.

Dengan adanya workshop itu ia mengingikan pengelolaan penyakit secara spesifik dan terintegrasi dapat melibatkan peran aktif peserta Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), dan PT Askes. Pasien dapat hidup dengan semangat walau menderita penyakit kronis. “Manfaatkanlah semua masukan untuk lebih menjaga kesehatan, menjaga pola makan dan lebih banyak aktifitas olahraga,” pungkasnya.