Keberatan Dengan Perwali, Pengurus REI Mengadu Ke DPRD

Keberatan dengan Peraturan Walikota (perwali) terkait luas tanah kavling untuk perumahan, sejumlah para Pengurus DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Selatan menyampaikan keluhannya ke DPRD Kota Banjarbaru, akhir pecan kemarin.

Mereka memprotes regulasi Walikota yang dinilai tidak menduikung dan menghambat pembanguna perumahan di Kota Banjarbaru. Ketua DPD REI Kalsel H Maskar mengaku begitu banyak masalah yang ditemui dalam pembangunan perumahan di Banjarbaru.

“Salah satunya adanya regulasi Peraturan Walikota (Perwali) yang tidak sinkron dengan regulasi pemerintah pusat. Semisal tentang standar luasan kavling. Dalam Perwali disebutkan standar luas kavling minimal 160 meter. Sedangkan jumlah luas ini sangat tinggi dan jauh di atas standar nasional yang hanya 72 meter saja,” ujarnya kepada sejumlah wartawan dan anggota dewan di ruangan rapat DRPD Kota Banjarbaru.

Oleh sebab itu, tambah Maskar, dampaknya sangat sedikit pengusaha atau pengembang perumahan yang berkeinginan merealisasikan pangsa pasar rumah murah untuk keleas menengah ke bawah. “Jika kita diwajibkan menyediakan luasan sesuai perwali maka secara otomatis harga rumah menjadi tinggi. Bykankah sekarang sangat sulit mencari tanah murah di Banjarbaru. Kita sangat mengharapkan rendahnya harga rumah semakin mendukung upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.

Di samping itu ia berpendapat, regulasi yang sekarang sebagiannya malahan tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Banjarbaru sendiri. “Lantaran tinggi harga kavling lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luar Banjarbaru yang tujuannya justru untuk investasi. Tanah termaksud tidak dimanfaatkan untuk perumahan kemudian dibiarkan tak terurus. Sampai ditumbuhi semak belukar. Kalau dibiarkan mungkin Banjarbaru jadi kota semak belukar,” sindirnya.

Menyikapi keluhan itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Arie Sophian didampingi beberapa Ketua Komisi Dewan menjelaskan, Perwali tersebut dibuat pada masa Walikota Rudy Resnawan yang mana sekarang menjabat sebagai Wagub Kalsel. “Tempo lalu ita juga sempat meminta penjelasan terkait aturan yang dimaksud. Alasan waktu itu aturan sebagai upaya agar penataan perumahan tidak terkesan kumuh. Nah, jumlah luasan kavling tersebut dinilai leluasa untuk warga yang ingi membangun rumahnya dengan tipe 36 untuk untuk menambah bangunannya lagi,” jelas Arie.

Meski demikian, ujar Arie, saat ini batasan maksimal itu justru mempersulit warga untuk bersaing memperoleh rumah yang murah. “Maka dari itu banyak kavling yang dibeli bukan oleh warga Banjarbaru sendiri. Tetapi masyarakat luar Kota Banjarbaru taraf dengan ekonomi menengah keatas,” pungkasnya.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s