Cegah Korupsi di Pemerintahan

Menghadapi fakta bahwa korupsi makin marak, sistemik dan berpengaruh global, maka tidak mengherankan apabila salah satu isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini menuai banyak tuntutan. Tak hanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan public, namnun juga terkuaknya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di daerah-daerah. Hal tersebut disampaikan Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor dalam Penyuluhan dan Penerangan Hukum Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Pemerintahan Yang Bersih oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rabu, (10/10) di Aula Gawi Sabarataan, kemarin siang.

Walikota mengatakan, korupsi semakin hari semakin meningkat jumlahnya dan kompleksitasnya. Kompleks dalam arti pelaku, cara dan dampak. “Tidak hanya para eksekutif yang melakukan korupsi, tapi para pejabat legislatif dan yudikatif tidak mau ketinggalan,” ujarnya. Praktik korupsi khususnya, jelas Walikota, memang berlangsung dari yang halus sampai kasar, dari yang controversial sampai yang penuh intrik. “Praktik-praktik korupsi ini tentunya menghambat upaya pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk membangun masyarakat adil, makmud dan sejahtera. Memerangi korupsi jelas tidak mudah. Perlu adanya komitmen dan peran seluruh komponen masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Ia mengimbau agar semua elemen dapat mendorong tumbuhnya gerakan bersama untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dan penindakan pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Muh Ali Muthohar SH MH mengatakan, yang termasuk korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu setiap orang (kodrati atau badan hukum), melakukan perbuatan melawan hukum (formil/materil). “Dilakukan dengan sengaja. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara/perekonomian negara, menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/hakim/penyelenggara negara untuk berbuat/atau tidak berbuat,” jelasnya.

Menurutnyam, perbuatan curang dapat membahayakan keamanan orang, barang atau keselamatan Negara. “Pemerintahan yang bersih itu tertib administrasi, tertib anggaran, tertib peralatan, tertib disiplin kerja, tertib perkantoran, tertib kepegawaian dan tertib moral. Kita mengharapkan hal tersebut dilakukan dengan tertib di pemerintah-pemerintah daerah,” pungaksnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s