Dinkes Sosialisasikan KB di tiap Puskesmas

Tingginya angka pertumbuhan penduduk di kota Banjarbaru menjadi perhatian berbagai pihak khususnya bagi Dinas Kesehatan Banjarbaru. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Ahmad Sayuti kepada MK mengaku tersu melakukan sosialisasi Keluaga Berencana (KB) di beberapa kesempatan. “Kita sosialisasikn ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN). Salah satunya dengan mengadakan pelayanan KB besar-besaran dengan cuma-cuma. Mulai tanggal tanggal 12 November 2012, (hari ini, red) di setiap puskesmas,” ujarnya, Sabtu kemarin.

Pelayanan KB gratis tersebut bertujuan untuk menjaring peserta KB baru agar turut menekan populasi penduduk supaya bisa terkendali dengan baik serta menjami pelayanan kesehatan yang baik bagi ibu dan balita. “Adanya pelayanan HKN yang bermotto Indonesia sehat, ibu selamat dan bayi sehat ini diharapkan mampu mengajak para ibu rumah tangga untuk terus menggunakan KB atau alat kontrasepsi lainnya yang bisa mencegah kehamilan dalam waktu yang berdekatan,” jelasnya.

Ia mengharapkan agar warga Banjarbaru khususnya ibu-ibu rumah tangga bisa bekerja sama dalam menekan pertumbuhan jumlah penduduk ini dengan bersedia datang ke puskesmas-puskesmas terdekat. “Dengan datang ke Puskesmas pada tanggal 12 November nanti, berarti turut serta membantu program pemerintah,” ingatnya.

Selain itu, pihak Dinkse juga akan mengadakan seminar pencegahan penyakit tidak menular. Hal tersebut lantaran tren penyakit tidak menular beresiko tinggi. “Perlu diadakan sosialisasi supaya masyarakat waspada. Namun kita juga tetap melaksanakan sosialisasi bahayanya penyakit menular,” pungkasnya. 

Dibandingkan 2011, PAD Banjarbaru Naik

Hingga triwulan ketiga September lalu, Pemerintah Kota Banjarbaru telah merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai 88,23 persen. Hal itu disampaikan kepala BPPKAD Drs Thalmi Hasani kepada wartawan. Menurutnya, Target PAD sebesar Rp41,4 miliar dan hingga September sudah terealisasi Rp36,5 miliar atau 88,23 persen menjadi acuan untuk terus meningkatkan. “Target PAD itu ditetapkan sebelum perubahan anggaran dan jumlahnya meningkat menjadi Rp45 miliar setelah dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012,” katanya beberapa waktu lalu.

Meski demikian, katanya, penerimaan yang belum dicapai sebesar Rp4,8 miliar masih punya waktu tersisa tiga bulan lagi agar mencapat target hingga akhir 2012 mendatang. “Kami optimistis target pendapatan asli daerah tercapai hingga akhir tahun, apalagi tahun 2011 realisasi penerimaan berhasil melampaui target yang ditetapkan sebelumnya,” katanya.

Sekadar diketahui, Thalmi menuturkan bahwa elemen paling besar dalam menyumbang penerimaan PAD adalah pajak daerah dengan target sebesar Rp17,7 miliar dan berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp17,4 miliar atau 98,75 persen. Empat elemen dalam pajak daerah itu yakni pajak restoran, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya serta pajak BPHTB sudah berhasil merealisasikan penerimaan diatas 100 persen. “Meski sebagian telah melampaui target, kita terus upayakan agar pajak yang dipungut bisa maksimal hingga akhir tahun,”  harapnya.

Di sisi lain, elemen PAD dari hasil retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp6 miliar dari target Rp7,8 miliar atau 76,41 persen. “Elemen retribusi daerah yang berhasil merealisasikan penerimaan lebih dari 100 persen adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi penggantian biaya KTP, retribusi pelayanan pasar dan retribusi izin gangguan.

Meksipun penerimaan PAD hingga triwulan ketiga belum mencapai target, Thalmi menerangkan secara kumulatif realisasi penerimaan sudah maksimal dan diharapkan bisa mencapai target hingga akhir tahun. “Dua komponen retribusi lain dengan target paling besar yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah baru terealisasi 83,59 persen dan retribusi IMB baru 68,31 persen dari target Rp4,1 miliar,” pungkasnya.

Proyek Siring Dikeluhkan

Proyek pembanguna siring sungai kemuning dinilai warga tebang pilih. Pasalnya proyek yang menelan dana sekitar 900 juta rupiah tersebut hingga sekarang belum rampung juga bahkan tidak dilanjutkan pengerjaannya.

Terkhusus bagi sejumlah warga di Kelurahan Guntung Lua, Kecamtan Banjarbaru Kota. Siring sepanjang 30 meter itu telah direncanakan menjadi solusi untuk meminimalisir bencana banjir yang sering terjadi terlebih jika tiba musim penghujan menjelang akhir tahun ini.

Salah seorang warga setempat Supriyadi menuturkan, sampai awal pekan tadi, sudah tidak ada tukang yang bekerja melanjutkan pembanguna siring. “Kalau infonya sih, katanya masih terkendala soal pembebasan lahan yang belum dilakukan Pemko Banjarbaru dengan maksimal. Tapi kita resah juga kalau-kalau Pemko justru pilih kasih dalam hal pembebasan lahan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, (9/11), kemarin.

Dikatakannya, memang sempat beberapa kali dilakukan pengukuran. Namun sayangnya, hingga sekarang belum ada kejelasan. “Terutama lahan di sisi kiri bantaran Sungai Kemuning. Tapi justru hal itu merugikan kami sebagai warga dikarenakan ada ketidaktepatan pengukuran lebar siring yang akan dibangun. Kami harus rela memberikan tanah kepada pemerintah sampai harus membongkar rumah beberapa kali,” paparnya.

Ketika Dikonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru, yang bersangkutan justru sedang tidak ada di tempat. Menurut salah seorang staf, kabid sedang berada di luar kota.

Lagi, Pemalsuan Sertifikat Tanah di Banjarbaru

Maraknya Pembangunan di Kota Banjarbaru menimbulkan dampaki kerawanan pemalsuan sertifikat lahan

Maraknya Pembangunan di Kota Banjarbaru menimbulkan dampaki kerawanan pemalsuan sertifikat lahan

Maraknya aksi jual beli tanah sebagai investasi di Kota Banjarbaru tak selalu berjalan mulus. Di satu sisi bisnis ini membuahkan hasil yang menggiurkan dan berdampak positif bagi kemajuan kota. Namun di sisi lain juga timbul dampak negatif seperti pemalsuan dan pengkaliman sertifikat.

Hal tersebut menimpa Hj Asma Norlaili, warga Gang Zambrud jalan A Yani Km 36 yang berstatus sebagai ahli waris dan kuasa ahli waris atas tanah yang terletak di samping Gang Petai, tepat di tepi ruas jalan A Yani Km 36,500 Kelurahan Sungai Ulin Kec Banjarbaru.

Menurut data yang disampaikan ahli waris kepada hirangputihabang.wordpress.com, tanah yang di maksud sudah pernah dipalsukan sertifikatnya pada tahun 2007 oleh terdakwa atas nama H Hamdani. Terdakwa sempat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negri Banjarbaru dengan ancaman 6 bulan penjara. Namun perkara terpaksa dihentikan lantaran terdakwa meninggal dunia sebelum proses peradilan selesai.

Menurutnya Hj Asma, pemalsuan sertifikat tanah tersebut dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab. “Memang letak tanah sangat strategis, dan membuat sejumlah orang tergiur untuk memiliki tanah tersebut. Jadi kita harus lebih tegas dan tidak bias hanya berdiam saja,” ungkapnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negri Banjarbaru Zuraidah SH. Dikatakannya, kasus tersebut tidak sampai tuntas lantaran yang bersangkutan meninggal dunia. “Kasus ini pernah dilimpahkan oleh kejaksaan, yang kemudian kota proses. Tetapi tak sempat diproses terdakwa atas nama H Hamdani meninggal dunia dan perkara terpaksa diputus. Semua barang bukti dikembalikan kepada ahli waris,” jelasnya.

Namun berelang tahun berlalu. Kasus itu kembali menyeruak ke permukaaan. Kuasa hokum Hj Asma Norlaili, Fadlan, mengatakan, sertifikat yang diduga palsu itu kembali dimanfaatkan oleh adik kandung dari Almarhum H Hamdani dengan inisial Cj yang berencana dijual kepada H Bch, warga Martapura dengan harga mencapai angka 8 Miliar rupiah. “Maka dari itu pihak Ibu Norlaili melaporkan kasus ini kembali kepada kepolisian dengan laporan pemalsuan sertifikat pada Agustus silam dan hingga sekarang masih dalam proses penyidikan,” tuturnya.

Ke depannya Hj norlaili berharap, kasus yang menimpa keluarganya sebagai ahli waris tersebut bisa cepat diproses dan tuntas. “Saya atas nama keluarga dan sebagai warga Banjarbaru mengharapkan agar pemko bisa lebih memperhatikan kasus-kasus pemalsuan lahan seperti ini. Setidaknya menjadi penengah mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.

Dikonfirmasi persoalan itu, Kapolres Banjarbaru AKBP Budi Santoso melalui Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Jatmiko membenarkan adanya laporan terkait pemalsuan sertifikat tanah tersebut. “Berkas sudah masuk. Untuk sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan,” pungkasnya. 

Proyek Siring Dikeluhkan

Proyek pembanguna siring sungai kemuning dinilai warga tebang pilih. Pasalnya proyek yang menelan dana sekitar 900 juta rupiah tersebut hingga sekarang belum rampung juga bahkan tidak dilanjutkan pengerjaannya. Terkhusus bagi sejumlah warga di Kelurahan Guntung Lua, Kecamtan Banjarbaru Kota. Siring sepanjang 30 meter itu telah direncanakan menjadi solusi untuk meminimalisir bencana banjir yang sering terjadi terlebih jika tiba musim penghujan menjelang akhir tahun ini.

Salah seorang warga setempat Supriyadi menuturkan, sampai awal pekan tadi, sudah tidak ada tukang yang bekerja melanjutkan pembanguna siring. “Kalau infonya sih, katanya masih terkendala soal pembebasan lahan yang belum dilakukan Pemko Banjarbaru dengan maksimal. Tapi kita resah juga kalau-kalau Pemko justru pilih kasih dalam hal pembebasan lahan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, (9/11), kemarin.

Dikatakannya, memang sempat beberapa kali dilakukan pengukuran. Namun sayangnya, hingga sekarang belum ada kejelasan. “Terutama lahan di sisi kiri bantaran Sungai Kemuning. Tapi justru hal itu merugikan kami sebagai warga dikarenakan ada ketidaktepatan pengukuran lebar siring yang akan dibangun. Kami harus rela memberikan tanah kepada pemerintah sampai harus membongkar rumah beberapa kali,” paparnya. Ketika Dikonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru, yang bersangkutan justru sedang tidak ada di tempat. Menurut salah seorang staf, kabid sedang berada di luar kota.

 

Berharap Ditiru Daerah Lain

Warga Guntung Manggis Bangun Bank Sampah

Lurah Guntung Manggis H Indra Putra SSPT MM mengaku bangga dengan adanya terobosan bertajuk Bank Sampah yang dibuat oleh wargtanya. Dikatakan Indra, pembuatan bank sampah itu sebagai sebagai bukti mereka para warga sangat mendukung Kota Banjarbaru menjadi yang terdepan, sehat dan bebas sampah. “Warga Kelurahan Guntung Manggis  jalan Bina Raga RT25 RW4 membuat terobosan baru dengan memprakarsai Bank Sampah di daerah mereka. Jadi ini bukti dari warga, tidak sekadar omong saja,” ujarnya kepada sejumlah wartawan usai peresmian olh Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli awal pekan tadi.

Meskipun dengan keadaan yang seadanya, jelas Indra, kita patut bangga karena pembuatan bank sampah tersebut hasil dari jerihpayah warga. Baik dari tanahnya hingga bahan bangunan. “Ya, meskipun tidak terlalu signifikan, setidaknya bias menambah pemasukan warga sekitar dalam segi ekonomi. Selain itu kita warga mengharapkan keberadaan bank sampah ini bias meminimalisir tumpukan sampah yang selama ini menghiasi Kota Banjarbaru khususnya di kawasan Jl Trikora,” tegasnya.

Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli yang meresmikan secara langsung fungsi bank sampah tersebut mengaku bangga. Sebagai bank sampah swadaya masyarakat pertama yang ada di kota Banjarbaru, tentu bias menjadi contoh bagi daerah lain sehingga muncul bank-bank sampah yang lainnya. “Patut diacungi jempol. Pemko akan memberikan bantuan kepada warga yang berniat mendirikan bank sampah, dengan catatan dikelola dengan bnear,” pungkasnya.

Dewan Tetap Dukung Pembangunan Sport Center

Menyikapi persoalan penetapan lokasi sport center di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor mengatakan, secara keseluruhan itu adalah usernya provinsi. “Pemko dalam hal ini sebagai pelaksana beradasarkan surat perintah Pemprov Kalsel. Maka dari itu Pemko Banjarbaru berkewajiban melakukan penetapan lokasi berdasarkan titik kordinat yang telah disampaikan. Hal ini sama seperti permintaan lokasi untuk pelebaran bandara oleh PT Angkasa Pura I. Mereka tentukan titik kordinat pemerintah yang tetapkan. Begitu juga sport center,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Rabu, (7/11) usai sidang paripurna di DPRD Kota Banjarbaru, kemarin.

Menurutnya, penetapan tersebut tentu telah melalui proses kajian teknis. “Memang kalau kajian-kajian itu diluar kemampuan saya. Namun dilihat dari beberapa tahun belakangan memang sudah ada sebagian kecil aktivitas di wilayah tersebut seperti pertanian, kebun, dan sebagainya. Kita lebih kepada peruntukannya. Kalau memang ke depannya ada pertimbangan lain tentu ada surat keputusan yang baru karena titik sudah ditetapkan. Kecuali keinginan pemprov yang memindah ya SK harus dibuat lagi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Arie Sophian menuturkan, pihak pelaksana juga telah mengkonsultasikan aspek dengan konsultan. “Kawasan tersebut merupakan kawasan pemukiman rendah. Karena ada pemukiman tinggi, sedang dan rendah. Tetapi untuk menjadikan kawasan yang dikatakan rawa tersebut memang hal yang tidak mudah,” katanya.

Dikatakan Arie, dipilihnya lokasi sport center di Banjarbaru patut disyukuri karena dengan adanya sport center tersebut akan menjadikan kawasan itu menjadi sebuah wilayah dengan pertumbuhan yang baru. “Kita memahami kekhawatiran masyarakat. Tetapi pilihannya adalah ketika kita memperhatikan posisi itu, jika tidak dibangun apa-apa sampai kapanpun daerah itu takkan berkembang. Dijadikan yang lain pun tidask bisa, jadi apakah kita tetap mempertahankan itu” jelasnya.

Ia berharap pengembangan daerah tersebut bisa maju dengan teknologi yang bisa mengakomidasi dan meminimalkan kekhwatiran selama ini,” pungaksnya.