Ombudsman: PPDB Banjarbaru Salah!

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menuturkan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur non regular jenjang SMP di Kota Banjarbaru tahun pelajaran 2012/2013 dinilai bertolak belakang dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) undang-undang No 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Serta pada pasal 2 lampiran point 4 Bidang Kesiswaaan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,” sebutnya kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, diskriminasi di bidang pendidikan ini bisa merugikan sumber daya manusia. Karena, tambahnya, setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan sama mengenyam pendidikan. “Baik itu anak petani, nelayan, pengusaha, politikus, pejabat Muspida sampai presiden, sama kedudukanya tidak boleh ada diskriminasi proritas maupun privilege. Maka ini dinilai bentuk Maladministrasi,” terangnya.

Menyikapi pernyataan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Drs Ahmadi Arsyad memaparkan, jika pada prinsipnya memang salah maka haruslah ada solusi bagaimana seharusnya. “Kalau memang begitu hasil penilaian dari ombudsman yam au dikata apa. Bagaimanapun kita di Banjarbaru sudah berupaya sedemikian rupa untuk transparansi meskipun hal demikian disebut maladministrasi. Kalau yang diadministrasikan saja salah apalagi kalau tidak diadministrasikan,” ujarnya kepada hirangputihhabang.wordpress.com, Kamis, (2/11) kemarin.

Dijelaskan Ahmadi, Kalau itu dianggap diskriminasi maka kita akan perbaiki. “Aturan tersebut memang ada. Ini namanya lingkungan sosial, ada quota untuk kalangan mengenah ke bawah sekian persen, untuk menengan ke atas sekian persen, memang ada aturan tersebut tanpa ada maksud membeda-bedakan status sosial tapi kenyataan yang ada memang demikian,” paparnya.

Dikatakannya, kuota sampai 20% dari seluruh jumlah anak didik yang mendaftar itu hasil daripada musyawarah para guru. “Dalam musyawarah kerja sudah dibahas, baik SMP atau MTs. Tapi tidak semuanya juga anak pejabat, paling hanya 1 sampai 3 orang saja yang ada pada satu sekolah itu dengan nilai yang standar pula,” terangnya.

Ahmadi mengatakan, ada dua kegiatan untuk PPDB itu. Non regular dan regular. “Pembagian itu sudah diatur. Meski sudah peraturan belum tentu juga semua anak pejabat atau unsur muspida masuk ke sekolahan yang sama. Nah, kalau aturan itu kita cabut sekarang apakah yang sudah diterima itu juga dicabut? Kalau memang pandangannya demikian hanya kemungkinan tahun ke depan tidak ada lagi aturan seperti itu. Tapi seyogianmnya kita bisa melakukn diskusi agar mendapatkan pencerahan yang lebih baik. Karena tahun ajaran belum lagi habis, bahkan satu semester pun belum,” pungaksnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s