2013 Perda Rumah Kost Berlaku

Perhatian pihak dewan terhadap keberadaan rumah kost yang selama ini semakin menjamur di Banjarbaru menjadi alasan utama pihak dewan membahasnya dan mengajukan untuk dibuatkan perdanya. Ketua Pansus perda rumah kost Drs Yudhi Hairani menejelaskan, pihaknya saat ini masih menunggu tanggapan dari pemerintah kota terkait pengkajian pembahasan perda rumah kost tersebut. “Ini merupakan perda inisiatif. Kami sudah menyampaikan bahwa di Kota Banjarbaru perlu adanya pengaturan rumah kost dalam Perda. Terlebih di Banjarbaru tak hanya banyak para pelajar mahasiswa yang bermukim, bahkaan para karyawan dan pekerja dari luar daerah pun juga tidak sedikit tinggal di rumah kost,” ujar anggota DPRD Kota Banjarbaru Komisi III ini kepada penulis hirangputihhabang.wordpress.com, Senin, (3/12) kemarin.

Menurunya, saat ini banyak sekali rumah kost yang justru didiami oleh masyarkat umum entah itu sifatnya mingguan, bulanan, atau kontrak tahunan. “Karena sudah menjamur ini jadi perlu ada aturan yang betul-betul menjaga agar tidak disalahgunakan oleh penghuni atau pengelola kost sendiri. Karena kita menghindari anggapan rumah kosr yang identik dengan tempat mesum, perselingkuhan, penggunaan narkoba, dan hal-hal tercela lainnya yang tak pantas,” tambah dewan dari fraksi PPP ini.

Dijelaskan Yudhi, akan ada persyaratan khusus yang memang seharusnya ditaati pengelola kost. “Dengan catatan mereka, pemilik, pengelola, atau wakil dari pengelola kost itu tinggal dilingkungan tersebut. Artinya tidak ditinggalkan. Kemudian di tiap kost tidak ada sistem kumpul antara kost laki-lakui dan perempuan. Point yang terpenting juga, harus ada punya ruang khusus untuk bertamu dengan jam bertamu maksimal pukul 12.00 malam di ruang tamu. Memang sebagian kost putri sudah ada yang menerapkan ini, tetapi sebagian kost untuk lak-laki tidak. Jadi, boleh bertamui di ruang tamu, bukan dalam kamar,” tegasnya.

Ketika ditanya apakah ada sanski ketika pengelola atau penghunin kost melanggar hal tersebut? Dijawabnya kalau memang peraturan tersebut nantinya disahkan dan mulai berlaku, pada kali pertama akan dilakukan teguran secara tertulis. “Jika sampai 2 kali dilanggar maka akan dicabut ijinnya usaha rumah kostnya. Nah, untuk pengawasan kita akan libatkan warga masyarakat sekitar. Baik itu dari RT atau tetangga. Jadi ada kewajiban mereka untuk mengawsi di lingkungannya sendiri. Peran masyarakat sangat penting. Dan yang terpenting pemilik kost itu haqrus melaporkan jumlah penghuni kamarnya setiap bulan. Apakah ada yang baru keluar, atau baru masuk,” tambahnya.

Di sisi lain, untuk persoalan tindak pidana pihaknya akan menyerahkan ke pihak yang berwajib jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. “Kita hanya sebagai pengawas yang hanya melakukan teguran. Kalau melanggar progresnya tinggal dari pihak pemerintah kota. Kita targetkan di akhir Desember 2012 ini sudah selesai. Jadi sudah bisa dipastikan awal 2013 sudah mulai diterapkan dan berjalan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: