Burhanuddin: Yang Dari BKD Asli!

Terkait Perbedaan Dua Perwali

Adanya ketidaksamaan BAB V pada pada perwali No 28 tahun 2012 tentu membuat resah sejumlah kalangan elite pemerintahan Kota Banjarbaru. Tak pelak, Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru yang mengangani persoalan hukum H Bambang S Ronie pun meningatkan walikota agar lebih teliti dalam menangani persoalan demikian. “Kita khawatir kalau-kalau hal tersebut disengaja oleh tokoh intelektual yang mendalangi perbedaatn perwali tersebut,” ujarnya, kemarin.

Sejak munculnya pemberitaan perbedaan versi perwali No 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru diterapkan sejak 29 Oktober 2012 tersebut, walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor memanggil Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) seperti BKD, Bagian Hukum, dan Asisten II untuk membahas munculnya Perwali dua versi. Pertemuan tertutup yang telah dilakukan itu hingga sekarang belum memberikan pernyataan jelas versi yang mana yang benar dan yang mana salah. Walikota mengaku tak pernah ada revisi sejak penandatanganan itu. ia menambahkan penerapan itu tidak diberlakukan kepada mereka pegawai yang sedang sekolah atau yang sudah sekolah.

Dikonfirmasi persoalan itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Burhanuddin menyatakan, Perwali yang berada di BKD lah yang asli. Ia berkilah adanya perbedaan tersebut dikarenakan kesalahan manusia. Kemungkinan ketika penyalinan atau saat pengetikan. “Human Error. Arsip Perwali yang diterima Bagian Hukum adalah Perwali terdahulu, bukan Perwali yang sudah direvisi,” tandasnya.

Ia menjelaskan, izin belajar dan penyesuaian ijazah mengacu pada Pasal 13 Perwali Nomor 28 Tahun 2012 sesuai dengan arsip yang dimiliki BKD. “Tak ada kepentingan apapun untuk mengubah Perwali tersebut. Intinya lebih kepada kesalahan manusia. Mungkin saja pegawai kita yang mengantar arsip ke Bagian hukum kurang utuh. Maka dari itu kita meminta agar Perwali di Bagian Hukum diganti sesuai Perwali yang ada di BKD,” tegasnya.

Meski demikian, Bagian Hukum Pemko Banjarbaru belum memberikan pernyataan terkait persoalan itu. Dikonfirmasi ke Kepala Bagian Hukum Edi Sutiarman SH MH, yang bersangkutan tak bisa dihubungi maupun membalas sms.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: