Pemko Kejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Seiring dengan banyaknya penyalahgunaan atas pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor dengan tegas memberikan pelatihan kepada para PNS untuk bisa memanajemen barang milik daerah sebaik mungkin. “Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu elemen penting yang menjadi landasan bagi penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karenanya diperlukan sistem pengelolaan aset yang rapi dan tertib administrasi serta memenuhi kaidah peraturan dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya kepad sejumlah PNS, di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin, kemarin.

Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah Kota Banjarbaru telah mengeluarkan surat edaran nomor 900/988.b/aset/DPPKAD, tanggal 12 Desember 2012 tentang sensus dan rekonsiliasi barang inventaris SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. “Maka dari itu seluruh kepala SKPD lingkup Pemko Banjarbaru selaku pengguna barang harus memerintahkan pengurus barang untuk melakukan sensus barang (opname fisik) dan merekonsiliasi dengan data apraisal tahun 2008, jika terdapat perbedaan kurang catat harus dicatat ke daftar KIB yang ada dalam SIMADA (Sistem Informasi Menejemen Aset Daerah), dan jika lebih catat, dicatat langsung dikoreksi,” ingatnya kepada para kepala SKPD.

Menurutnya, sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah sistem manajemen aset pemerintah daerah mengalami banyak perubahan, dimana pemerintah daerah dituntut agar mengarah kepada model manajemen aset yang efektif dalam pengadaan dan pengelolaan, efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan, serta transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah itu meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset serta pengawasan dan pengendalian dengan sistem informasi manajemen aset,” katanya.

Dipaparkan Walikota, pengelolaan aset menjadi sangat krusial karena setiap instansi di pusat dan daerah harus mengembangkan akuntansi dan manajemen  aset lantaran setiap tahun wajib  menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

“Hal ini menjadi perhatian khusus. Mengingat pengelolaan aset adalah salah satu faktor penilaian auditor eksternal pemerintah seperti BPK dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,” ingatnya.

Mengingat hasil audit BPK tahun 2011, Pemko Banjarbaru mendapat kelemahan yang menyatakan penatausahaan aset tetap tidak memadai yang mempengaruhi kewajaran penyajian nilai aset tetap dalam neraca per 31 desember 2011. “Hal ini mengakibatkan opini laporan keuangan Pemko Banjarbaru hingga sekarang belum bisa mencapai pada Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP),” beber Walikota.

Meski demikian, ia mengharapkan untuk mencapai opini WTP mampu dilakukan. “Terutama aset dengan cara penertiban aset-aset yang merupakan konsolidasi dari seluruh aset SKPD yang ada di lingkup Pemko Banjarbaru. Untuk data tanah, masih banyak yang belum bernilai. Kepada para lurah saya harapkan dapat membantu memberikan informasi terkait harga tanah sesuai harga yang berlaku pada saat itu,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: