Warga Keluhkan TPS Ilegal

Warga Keluhkan TPS Ilegal

Warga tak hirauakan laranga membuang sampah yang bukan pada tempatnya

Sejumlah warga yang bermukim di wilayah Jl Bina Satria Kecamatan Banjarbaru Utara mengaku risih dengan tumpukan sampah yang berada di kawasan mereka bermukim. Mereka mengeluhkan hal itu lantaran keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) sampah dinilai ilegal. “Sebagian sampah bahkan menutupi bahu jalan pak, ditambah lagi baunya tak sedap,” tutur Marfuah seorang warga kepada hirangputihhabang.wordpress.com, Kamis, (17/1), kemarin.

Mereka menilai, kebanyak yang membuang sampah di tempat itu justru mereka yang tinggal jauh dari kawasan Jl Bina Satria. Meski telah dipasang plang larangan membuang sampah di lokasi itu, tumpukan sampah terus saja menggunung dan nyaris menutupi badan jalan. “Kami sangat mengharapkan pemerintah yang menangani ini bias menyikapi dengan bijak. Karena kesalahan ini sudah dibiarkan terlalu lama. Kita sangat merasa tak nyaman,” harapnya.

Dikonfirmasi hal demikian, Kepala Bidang Persampahan Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru Hidayaturrahman membenarkan, lokasi pembuangan sampah di Jl Bina Satrian bukanlah tempat pembuangan sampah resmi alias ilegal. “Kita akan mengupayakan menempatkan sebuah kontainer di lokasi yang dimaksud agar memngurang volume sampah yang bertebaran,” ujarnya menyikapi.

Dijelaskannya, seacra resmi total TPS yang di tangani Pemko Banjarbaru saat ini ada 113 buah TPS. Rencananya, Pemko Banjarbaru kembali akan menambah 30 buah kontainer sampah yang akan ditempatkan di 30 titik tumpukan pembuangan sampah.

Majelis Ta’lim Keluhkan Sikap PDAM

Sejumlah jamaah majelis Ta’lim Zawiyatul Hikmah yang terletak di Jl Kendedes Blok E, Komplek Balitan 3, Banjarbaru merasa tak terima dengan tuduhan PDAM yang mengatakan mereka mencuri air. Seperti yang disampaikan Pembina Majelis Ta’lim Arie Sophian yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Banjarabaru mengaku tak habis piker dengan perlakuan pihak petugas PDAM itu.

“itu terjadi sekitar 10 hari yang lalu. Kami dengan Ni ID 051434 biasanya bayar paling tinggi Rp. 100.000. Tiba-tiba ada tagihan dari PDAM hamperir 4,5 juta rupiah. Tentu kita terkejut. Setelah kita periksa memang ada kebocoran di selang bagian bawah yang mengarah ke tanah. Tidak tampak terlihat jika sambil lewat. Nah, Dalam kapasitas Pembina majelis ta’lim, bukan lantaran nggota dewan, dan juga pimpinan majelis KH Husni Thamrin Al Jufri meminta keringanan dan kebijakan,” ujarnya kepada wartawan penulis hirangputihhabang.wordpress.com, Kamis, (17/1), kemarin.

Namun ia sangat menyayangkan surat yang datang kepada piak majelis tetap saja tidak berubah dan tidak mengurangi sedikit pun. “Apakah kebocoran yang mengarah kepada ke rumah pelanggan tanpa diketahui itu dibebani kepada pelanggan manakala ketika ada kebocoran tanpa diketahui,” tuturnya mempertanyakan.

Bahkan yang ia paling tidak bisa diterima diprasangkai yang tidak bagus oleh direktur PDAM Rifky Basri. “Yakni, kami dikira memasukkan air tersebut ke dalam sumur. Naaudzubillahimindzalik. Itu diceritakan salah seorang anggota majelis ta’lim kami saat menghadap direktur PDAM sekaligus menyampaikan surat permohonan keringanan itu,” tambahnya.

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak mengenakan. Ia menilai pernyataan itu sama saja mengatakan pihak majelis ta’lim mencuri air pemerintah. “Ini, kan menyakitkan hati. Itu fitnah. Mestinya dilihat dulu, ada complain permasalahan barulah membuat statement. Ini termasuk perlakuan yang tidak menyenangkan dan fitnah. Kalau hal ini kami laporkan kepada pihak yang berwajib mungkin ada sanksi hukum,” tegasnya.

Di samping itu, pihaknya atas nama majelis melakukan musyawarah secara berjamaah. “Untuk pembayaran tidak mungkin dilakukan sendiri. Karena uang dengan jumlah segitu sama dengan separuh gajih anggota DPR. Tapi saya tekankan lagi, Apakah mekanisme seperti itu mejadi beban pelanggan. Sebagai pembina maupun anggota majelis kami berharap ke depan jangan sampai asalbuast statement. Periksa dulu baru buat stetment,” tandasnya.

Dikonfrimasi perihal tersebut, Humas PDAM Intan Banjar Dedy Rahmat Setiawan menjelaskan, tanggungjawab PDAM dalam pembiyaan dalam hal kebocoran yakni dari meteran air ke pipa. “Tetapi kebocoran yang terjadi setelah meteran air ke dalam rumah maka itu menjadi tanggunjawab pelanggan,” ujarnya kepada penulis.

Ia menjelaskan, keluhan tersebut sering ia temui dan kenyataan yang terjadi saat tagihan pembayaran tinggi. Namun ketika cek di lapangan ternyata kebocoran yang terjadi instalasi dari meteran ke dalam rumah. “padahal pelanggan mengaku memang pemakai tidak sesuai dengan kadar meteran tersebut namun volume air yang digunakan masyarkat,” katanya.

Lalu bagaimana kebijakan PDAM mengenai surat permohonan keringanan dari pelanggan? Ia menegaskan untuk mengurangi pembiayaan tetap tidak bisa. “Tapi PDAM bisa memberikan upaya keringanan dengan kemungkinan pelanggan membayar dengan cicilan atau diangsur beberapa kali. Tapi kalau untuk mengurangi angka tersebut secara aturan tidak diperbolehkn. Dan masalah ini menjadi tanggunjawab pelanggan. Jika dibiarkan tentu tingkat kehilangsn air kita akan semakin tinggi,” pungkasnya.

 

Warga Sukamara Merasa Terancam

Terkait Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sejumlah warga Desa Sukamara Kelurahan Landasan Ulin Utara mendatangi Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli guna menyampaikan keluhan mereka terkait sengketa lahan. “Kita meminta, kepada kepada Pemko untuk memfasilitasi pertemuan kami degan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru untuk membahas persoalan tumpang tindih sertifikat tanah yang terjadi di daerah kami,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Kamis, (17/1), di Sekteratariat Pemko Banjarbaru, kemarin.

Kholili seorang warga, memaparkan, kasus sengketa tanah yang dialami puluhan warganya sebenarnya telah diputus di Pengadilan Tinggi Kalsel 2011 silam. Namun anehnya, lokasi putusan pengadilan tidak sesuai dengan lokasi eksekusi yang dilakukan pihak kepolisian dan pengadilan. “Kita ingin pihak Pemko mampu memberikan jaminan kemanan untuk warga Sukamara dari interpensi kepolisian,” katanya.

Bahkan pertemuan itu terkesan dramatis ketika salah seorang warga matanya berkaca-kaca nyaris menitikan air mata menceritakan sewaktu diinterpensi oleh oknum kepolisian dari Polda Kalsel. “Yang saya soroti sekali bagaimana Pemko itu punya kebijakan. Yang saya dengan dari bapak Presiden di televise itu ada ada intruksi ke setiap kepala daerah bahwa lahan pertanian itu dipertahankan. Nah bagaimana denga sukamara, wilayah yang sangat subur bahkan menjadi kebanggan Banjarbaru sebagai sentra sayuran,” keluh Khiolili, perwakilan warga.

Menurutnya, pemko mampu menetapkan kebijakan tentang alih fungsi tersebut bahwa tidak boleh dilakukan. “Siapa lagi yang bias beri kebijakan itu, tentu Pemko,” tegasnya. Di sisi lain, ia atas nama warga juga menagih janji pemerintah yang akan menjadikan kawasan Sukamara sebagai area swasembada pertanian, bukannya perumahan seperti yang terjadi belakangan. Sementara itu, Wakil Walikota Ogi Fajar Nuzuli mengaku berusaha merencanakan dalam waktu dekat, pemko Banjarbaru memediasi pertemuan antara warga dengan dengan pihak BPN dan pihak lain.

PNS Pemakai Narkoba 0,01%?

Ketua Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru Fadillah menyatakan, untuk hasil test urine PNS 2012 dari keseluruhan hanya menemukan positif pemakai 0,01 persen. “Secara umum PNS Banjarbaru masih bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya hirangputihhabang.wordpress.com, Rabu, (16/1), kemarin.

Dalam program tahun ini, pihaknya berkomitmen untuk selalu melakukan sosialisasi baik itu lingkungan pemerintah maupun pelosok-pelosok desa di Kota Banjarbaru. “Untuk mengingatkan semua lapisan masayrakat supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan narkoba. Serta kita berharap usaha ini mampu memperkecil angka kasus di Banjarbaru dari tahun kemarin,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pelaskanaan pengambilan sampel atau test urine selain untuk pendeteksian lebih dini, diharapkan agar PNS atau siapapun bisa memberikan rasa takut untuk memakai atau mencoba-coba memakai narkoba lagi. Ia mengatakan alternatif yang dijadikan para pengedar memasukkan narkoba ke Kalsel bermacam cara. “Khususnya udara. Yang mana bandara Kalsel berada di wilayah Banjarbaru. Pengamanan bandara belum seketat pengamanan bandara International. Sangat berbahaya kalau tidak segera diantisipasi. Selain itu, Banjarbaru menjadi pusat kota yang strategis untuk melakukan transaksi narkoba,” paparnya.

Fungsi PPAD Diharapkan

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor mengharapkan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) bisa lebih banyak tampil di depan publik dengan program-programnya sebagai promosi positif tentang visi dan misi eksistensi dan PPAD baik secara internal maupun secara eksternal. “Kelahiran PPAD sendiri bermaksud untuk untuk menyikapi perkembangan keadaan. Dengan demikian keberadaan PPAD tidak lepas dari dinamika kehidupan bangsa-negara masyarakat yang masih memerlukan banyak pengorbanan waktu, energi, dan upaya untuk membangkitkan kembali gairah/ethos pembangunan bangsa,” tutur Walikota dalam sambutannya pada acara penutupan Musyawarah PPAD, Rabu, (16/1), di Aula Trisakti Banjarbaru, kemarin.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikanm keinginannya dalam kepengurusan PPAD yang  berkulitas, solid dan kompak. “Dapat mendesain langkah-langkah ke depan yang terbaik, dengan program yang realistis sesuai dengan kebutuhan. Sumbangan pemikiran PPAD sangat diperlukan dalam pembangunan di Kota Banjarbaru,” ingatnya.

Selain itu, pemikiran aspirasi dari anggota yang telah diakomodir dinilai walikota menjadi masukan yang sangat berharga untuk perjalanan organisasi dalam mempertajam program. “PPAD diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam kancah pembangunan daerah Kota Banjarbaru. “Semoga dapat maksimal menjalankan fungsi, baik internal maupun eksternal. Terus memantau perkembangan, dan memberikan solusi atau alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang ada,” pungkasnya.

Book Fair Tingkat Nasional Maret

Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru Hj Nurlianie Dardie mengaku, saai ini ia sudah pegang rekomendasi Nomor 030/0237-DPPKAD/2013 untuk pemakaian Lapangan Murjani dalam kegiatan Book Fair Tingkat Nasional Maret mendatang. “Semoga tidak ada perubahan atau halangan lagi. Makanya rekomendasi ini sangat saya pegang agar semua konsisten dari pendukung baik masyarakat maupun Pemerintah Kota Banjarbaru,” tuturnya kepada penulis hirangputihhabang.wordpress.com, Rabu, (16/1), kemarin.

Kegiatan berskala Nasional itu kata Bunda Nunung, sapaan akrabnya, bakal menjadi kegiatan terbesar dan pertama kali di Kalsel pada 30 Maret hingga 7 April 2013. Berlokasi di Lapangan Murjani dengan menggunakan tenda roder built up ukuran 20m x 50m (1000 m2). Dan stand maksimal 60 buah dengan ukuran 3m x 3m.

“Kita sudah melakukan MoU oleh Wakil Walikota Ogi Fajar Nuzuli dengan IKAPI. Kemudian melakukan launching kegiatan tersebut tanggal 11 januari di Istora Senayan Jakarta pada acara Pesta Buku Murah dihadapan ratusan penerbit pada pesta buku murah. Alahamdulillah sudah 50 penerbit yang menyatakan keikutsertaannya. Nah, kita mengusahakan semua ini agar jangan sampai kosong. Semua tim bekerja,” jelasnya.

Selain itu, kegiatan tersebut katanya telah mendapat sambutan positif dari rekan dan para sahabatnya ketiga memposting di jejaring sosial facebook. Dan kemarin juga, ia telah melakukan sosialisasi saat menghadiri undangan rutin Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA-MA se-Kota Banjarbaru sekaligus mensosialisasikan minat baca serta keikutsertaan dalam Book Fair Tingkat Nasional.

“Saya ingin merubah paradigma bahwa perpustakaan itu membosankan. Saya ingin menjadikan perpustakaan tak hanya sebagai tempat buku-buku tetapi tempat berkumpulnya, para pemikir, para intelektual untuk mendiskusikan berbagaui keperluan. Dan ini sebagai upaya pendukung. Pada Jumat malam nanti, kita sudah persilakan para seniman maupun pemerhati sosial memakai aula Pustarda untuk melakukan diskusi,” paparnya.

Senada dengan Bunda Nunung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Drs Ahmadi Arsyad mengaku sangat mendukung kegaitan Book Fair Tingkat Nasional itu. Tersebab, nantinya yang akan banyak buku-buku yang ditampilkan para penerbit senusantara. “Dunia buku dengan pendidikan itu sangat berkaitan erat. Yang mana Disdik tak hanya menaungi sekolah formal, tetapi non-formal juga,” katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat umum bisa suport. “Ini akan sangat membantu memperluas wawasan dan hiburan berbeda. Mungkin kali kita akan banyak dapat segala jenis buku yang bahkan tidak pernah kita temukan di perpustakaan. Segala jenis buku pengayaan, fiksi dan non fiksi, dan tentunya langsung dari sang penerbitnya,” pungkasnya.

Gerbong Pemko Banjarbaru Bergerak

Aroma perombakan sejumlah pejabat di ruang lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru semakin menyengat. Ketua Baperjakat Kota Banjarbaru Dr Syahriani Syahran mengaku telah mengkonsultasikan mengkonsultasikan reshufel jabatan eselon II ke Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin. “Kita masih menunggu persetujuan Gubernur Kalsel untuk eselon II. Nah, kalau sudah ada jawaban barulah kita lakukan pelantikan,” tuturnya kepada sejumlah wartawan, Senin, (14/1), kemarin.

Dijelaskannya, untuk para pejabat eselon II terhitung lebih dari 6 orang yang akan mendapati ataun menerima amanah sebagai kepala SKPD/Badan baik mutasi atau promosi. Sementara di eselon III setingkat Camat, Kabag, dan Kabid banyak lowongan. “Kemungkinann nanti ada camat yang sudah 2,5 tahun lebih dijabatannya akan ikut penyegaran termasuk juga jabatan eselon IV seperti lurah dan setingkatnya. Sangat mungkin mengalami pergeseran. Jadi, semua jabatan yang lowong/kosong atau mundur segera diisi,” bebernya.

Apakah ada syarat menduduki jabatan eselon? Ia menjawab semua tergantung kinerja di tiap pejabat. “Jika yang bersangkutan selama ini disiplin kerjanya dan dilihat Beperjakat. Jika tak ada aral melintang akhir Januari atau awal Februari dilakukan pelantikan,” pungkasnya.