Sebagian PNS Tak Paham UU Kepegawaian

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Dr Syahriani Syahran mendorong kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkunang Pemko Banajrbaru bisa mengatur secara tegas mengenai wewenang, kewajiban, hak dan tanggungjawab setiap individualnya.

“Sebagaimana penerbitan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 ini didasarkan bahwa peraturan yang lama, yakni peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pasal 12 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta beberapa substansinya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini,” ujarnya kepada sosialisasi PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, Senin, (25/2), du Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, kemarin.

Dikatakannya, jumlah PNS di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 4,7 juta orang dan dari jumlah yang sangat banyak tersebut ini tentu mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda-beda untuk masing-masing persoanalnya. “Ada yang  berperilaku patut sesuai dengan martabat PNS. Namun, tidak jarang pula PNS yang bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan martabat pns. Contoh, PNS belanja untuk kepentingan pribadi pada jam kerja. Tidak tidak masuk kerja lebih dari 5 hari tanpa izin, tersangkut kasus pidana, dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Menurutnya, keperluan pengaturan sikap dan perliku tersebutlah yang mendasari ditetapkannya PP No 53 tahun 2010 sebagai pengganti dari PP No 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS. Hal tersebut dinilainya lantaran  tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. “Sehingga tupoksi PNS bisa berjalan dan kinerja PNS semakin meningkat. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka dapat segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebenarny, kata Sekda, PP nomor 53 tahun 2010 tersebut telah telah diundangkan sejak tanggal 6 juni 2010. Selain PP No 53 2010, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah menyiapkan pengganti dari PP No 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS yang selama ini dikenal dengan DP3.

“Dalam PP yang baru DP3 diganti dengan kontrak kinerja yang dibuat dalam bentuk sasaran kerja pegawai (SKP), yang didalamnya memuat prestasi kerja dengan presentase penilaian sebesar 60% dan perilaku kerja 40%. Secara umum, materi peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 masih mengatur tentang kewajiban, larangan, sanksi hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, tatacara pemberian sanksi, pengajuan keberatan dan banding administratif,” bebernya.

Ia mengharapkan dalam sosialisasi tersebut didapatkan pemahaman dan penyamaan persepsi secara jelas dan gambalang terhadap peraturan perundang-udangan bidang kepegawaian. “Satu hal terpenting yang perlu diingat bahwa diperlukan komitmen bersama yang dimulai dari kesadaran diri dari masing-masing pribadi dalam menerapkan disiplin PNS, bukan semata-mata karena ancaman hukuman disiplin. Dengan demikian, melalui disiplin PNS dapat terwujud reformasi birokrasi dan good governance di Kota Banjarbaru,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: