Atribut Parpol Disoal

 Maraknya aksi penertiban sejumlah atribut parpol oleh satpol PP mengundang perhatian sejumlah kalangan. Tak pelak, ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru Drs H Arie Sophian Msi dan Ketua Fraksi dari PDI Perjuangan di DPRD Kota Banjarbaru Joko Trionpo SH pun ambil sikap. Menurutnya, penertiban tersebut memang tak salah, namun harus didasari hukum. “Pokoknya kita rapatkan saja. Pemerintah kota harus lebih jelas menentukan ini, sehingga tidak ada lagi saat meletakkan bendera disalahkan,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Selasa, (19/3), kemarin.

Menurutnya, tidak ada sanksi atau pun perwali yang mengatur perihal tersebut. “Jika dibenarkan atas alasan menganggu ketrtiban lalu lintas atau membahayakan bagi warga sipil, apa bedanya dengan bando dan baliho. Apa ada jaminan keselamatan baliho itu tidak roboh. Kalau pin harus ada birokrasi perizinan kita urus izinnya. Pemerintah kota harus bisa menjelaskan perihal ini,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah spanduk serta baliho yang bersifat komersil semisal event dan produk juga sempat dipersoalkan sampai merembet kepada atribut parpol. Pemko Banjarbaru dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan penertiban demi keamanan lingkungan di Kota yang mengadalkan pada sektor jasa ini.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru Gusriansyah mengaku hal demikian diluar kewenangannya dalam urusan perijinan. “Kalau memang sudah sesuai prosuder perizinan dan telah terbit maka bukan masalah. Tinggal lagi urusan pengawasn kita serahkan ke kecamatan di mana reklame, spanduk, atribut, dan lain sebagainya itu terletak,” terangnya.

Dijelaskan Cacah, (sapaan akrabnya, red) kebanyakan atribut parpol berifat non permanen semisal bendera atau banner. Jadi untuk urusan izin hanya sampai Kecamatan saja. “Paling lama juga 3 sampai 4 hari. Beda lagi kalau permanen yang nyambi di fasum, tentunya melalui posuder BP2T,” tambahnya.

Di sisi lain, kepala Satpol PP Kota Banjarbaru Masjudin Noor mengaku sempat khawatir ketika menerima perintah untuk menertibkan atribut parpol yang mana menjelang pemilu ini memang banyak di temui di titik wilayah tertentu di pinggiran jalan bahkan wilayah terlarang.

“Penertiban spanduk liar yang tanpa izin sudah sering kita lakukan. Tapi kalau atribut parpol seperti bendera memang belum pernah. Tersebab kita pernah mendapat teguran karena sudah mendapatkan izin dari pihak kecamatan setempat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: