Lahan Bersengketa, Petani Demo ke DPRD

???????????????????????????????Sejumlah petani sayur mayur bermukim di Jl Sukamaju Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang berdemo meluapkan aspirasi keDPRD Banjarbaru, Kamis, (18/4) kemarin pagi. Mereka meminta penyelesaian kasus pemagaran lahan pertanian mereka yang dinilai merka dari oknum yang merugikan mata pencaharian mereka.

Para pendemo ini melakukan longmas dan berteriak-teriak meminta hak merka. Juga memohon kepada anggota dewan agar membuat pansus untuk menyelesaikan persoalan lahan yang tak pernah padam di Kota Idaman. Sembari melakukan teaterikal di halaman gedung, para pendemo juga melakukan orasi dengan membawa spanduk yang berutlisan tujuan agar para mafia pajak di Kota Banjarbaru dimusnahkan.

Awalnya ratusan pendemo ini dilarang masuk oleh petugas keamanan baik itu dari Kepolisan Sektor Banjarbaru Kota maupun dari Satpo PP. Namun setelah bersepakat, pihak dewan mampu menerima 10 orang dari pendemo dan sisianya diperbolhkan masuk hanya sampai halaman gedung saja.

Dalam forum dewan yang dihadapi sejumlah anggota DPRD yakni Ketua DPRD Kota Banjarbaru Drs H Arie Sophian, Wakil Ketua Joko Triono, dan beberapa anggota dewan lainnya dari sejumlah fraksi, Koordinator sekaligus juru bicara para petani Hengki Irawan menuturkan, jika kasus tersebut masih berlarut-larut, mereka akan menuntuk untuk diselesaikan secara hukum perdata maupun pidana. “Tolong hentikan pemagaran-pemagaran dari pihak luar. Kalau dewan tidak tegas maka akan bertindak,” katanya.

Ia memaparkan pada waktu 1990 saat ia masuk ke wilayah tersebut masih lahan tidur. Maka ia bersama rekan petani lainnya menggarap lahan tersebut. Untuk saat ini ia hanya mengantongi sertifikat sementara. Masaalah petani tidak terima oknum preman masuk ke wilayah tersebut dan perlahan menggusur lahan mereka yang juga mata pencaharian.

“Kegiatan menguruk tanah dan menggusur masih saja dilakukan oknum yang tidak kita kenal. Bahkan sudah ada penganiayaan warga dari developer,” katanya.

Ketua RT 4 RW 1 Suparman menambahkan, pada awalnya ia menemui empat orang dari pegawa Dinas Perumahan dan Tata Ruang yang mengajukan persetujuan untuk persyaratan IMB. “Sebagai masyarakat adat kami tidak ingin perkara perdata ini jadi perkara pidana,” ujarnya dalam forum dewan.

Dipaparkan Suparman, ada 52 sertfikat ditanah yang dipersoalkan saat ini. Di Kampung Baru misalnya, ada sporadik segel dan surat garapan. Tapi surat yang datang ke mereka hanya sertifikat sementara. Sementara jarak ukur yang diterima selalu tidak jelas. “Satu lahan sertifikatnya hingga 4 lapis, yang statusnya sertifikat sementara,” tandasnya.

Selain itu, kata Suparman, panggilan Polda Kalsel sudah 4 kali atas tuduhan penyerobotan tanah. Padahal pihaknya mulai tahun 1990 bertani di lahan tersebut dan baru tahun sekarang dinyatakan menyerobot. “Kenapa tidak dari dulu,” kesalnya.

Menjawab persoalan tersebut, Kepala BPN Kota Banjarbaru Sulaiman Kurdi yang diminta datang oleh Ketua DPRD Banjarbaru Arie Shopian menyatakan, di wilayah yang termaksud belum ada peta desa maka dibuat lah sertifikat sementara sampai ada peta-peta pendaftaran peta desa yang ada disana.

Tempo itu katanya, lahan tersebut dianggap diterlantarkan namun seiring perkembangan Banjarbaru dan nilai tanah meningkat maka dikuasai oleh penduduk setempat. “Dan untuk mengetahui tanahnya kembali, pemilik tanah meminta pengembalian batas dengan teknis dan data yang ada pada kami. Nah, pemindahan berkas ada yang tertinggal sehingga pengembalian batas sangat-sangat perlu kehatian-hatian dimana lokasi itu berada,” bebernya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s