Posko Percepatan Tak Berfungsi

Ketua panitia Pembebasan Lahan Bandara Syamsudin Noor Dr Syahriani Syahran mengakui ketidakefektifannya Posko Percepatan yang telah beberapa pekan ini beroperasi di wilayah di Tegal Arum RT 41, Kelurahan Syamsudin Noor. “Suasana memang sepi sekali. Seperti tidak ada warga yang datang untuk mengurus sesuatu,” katanya keada sejumlah wartawan, kemarin.

Ia menilai penyebab dari sepinya yang tampak seerti tidak ada aktivitas itu lantara warga tidak mengerti dengan sepenuhnya tujuan didirak posko percepatan yang dimaksud. “Jadi bukan berarti petugas posko tidak bekerja. Tentu mereka sudah berusaha semaksimal mungkin agar roses pembebasan lahan ini segera rampung dan pembangunan terminal bandara segera pula dibangun,” tambahnya.

Menurutnya, sejumlah petugas baik itu dari Kecamatan maupun Kelurahan telah siap sedia melakukan pemantauan dan sosialisasi. Ia mengimbau agar warga bisa respect dengan peluang waktu yang telah diberikan oleh pihak panitia. “Saya mengharapkan warga bisa respect dengan keadaan dan kesemeatan bagus yang telah kita berikan. Terakhir saya telah meminta data sebagai laporan terakhir khusus warga yang sampai saat ini belum juga setuju lahannya dibayar,” paparnya.

Sebelumnyam ia menegaskan perihal keluhan sejumlah warga yang masih ingin tawar menawar harga dengan panita. Padahal katanya, menurut aturan sudah jelas ketika disetujui panitia tidak boleh lagi menggonta-ganti atau membuka lagi peluang penawaran harga untuk warga yang lahannya terkena pembebasan lahan. “Seharusnya warga bisa memanfaatkan posko sebagai mediasi dan sarana informasi itu,” harapnya.

Data terkahir yang disebutkan belum berubah dari sebelumnya yakni 73,18 persen atau tersisa 25 Hektar (Ha) lagi dari 100 Ha yang ditargetkan. Jadi  Terhitung 20 persen warga yang belum setuju. Sedangkan untuk menjalankan ketentuan kontigensi atau penempatan uang ganti rugi ke pengadilan diwajibkan lahan yang disetujui mencapai 75 persen dari total target.

Terkait persoalan itu, Syahriani mengaku terus mengkaji permasalahan dan jika telah sampai 75 persen persetujuan secepatnya panitia langsung melakukan penitipan dana ganti rugi Pengadilan Negara (PN) Kota Banjarbaru. “Jadi suka tidaksuka warga harus mengurus penggantian lahannya di PN Kota Banjarbaru.,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: