Jelaskan Undang-Undang APN

 Walikota Banjarbaru HM. Ruzaidin Noor didampingi Wakil Walikota Banjarbaru H Ogi Fajar Nuzuli serta Plh Sekdako Banjarbaru Dr H Burhanuddin SE MSi menghadiri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi kelembagaan Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru, Senin, (17/2), di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru, kemarin.

Dalam sambutannya Walikota menyampaikan, terkait peningkatan wawasan pegawai sehubungan dengan undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara), maka posisi dan kedudukan KORPRI dengan adanya undang-undang ASN ini diberlakukan.

“Kita harapkan penguatan organisasi KORPRI diseluruh SKPD, terhadap semua pengurus KORPRI, baik itu di SKPD, maupun kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Selain itu, menilai sosialisasi kelembagaan diharapkan menjadi dasar bagi anggota KORPRI untuk dapat melakukan pelayanan optimal kepada  masyarakat, sehingga secara otomatis pegawai negeri sipil telah menjalankan tugas pelayanan sebagai abdi masyarakat, negara, dan pemerintah, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan panutan kepada seluruh anggota korpri dan juga bagi masyarakat  pada umumnya, dengan peningkatan kinerja yang optimal kedepannya,” katanya.

Walikota menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  Tentang Aparatur Sipil Negara, agar melakukan perencanaan kinerja yang dilaporkan kepada masing-masing pimpinan SKPD, dan apabila pegawai tersebut tidak sanggup memenuhi sasaran kerja yang dicapai maka bisa mengundurkan diri dari jabatannya, poin penting pada pasal 77 ayat (6) PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN. Jadi Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Walikota Banjarbaru menyerahkan tali asih kepada anggota KORPRI yang telah memasuki purna tugas, didampingi Wakil Walikota dan Plh Sekdako Banjarbaru.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: