Jangan Gembosi KPK-Polri

???????????????????????????????Sejumlah masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisis Masyarakat Sipil Borneo Selatan (KMSBS) melakukan aksi damai dan berorasi untuk menyatakan dukungan terhadap KPK, Minggu, (25/1), di Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru, kemarin sore.

Mereka yang terdiri dari sejumlah Mahasiswa Pencinta Alam, Organisasi Pencinta Alam, Forum Masyarakat Dayak Kalsel, Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya berorasi sembari membawa kertas bertuliskan #SaveKPK.

Koordinator KMSBS Kisworo didampingi Koorlap aksi damai #SaveKPK Rudy Fahrianor menuturkan, aksi damai tersebut terlaksana semata-mata karena hati nurani sebagai anak negeri, generasi penerus bangsa yang melek atas permasalahan yang terjadi di Negara ini.

“Selamatkan KPK, Selamatkan Borneo, Selamatkan Indonesia! Hidup polisi bersih! Harus kita buktikan bersama. Hukum di negara kita masih kokoh dan tidak dinodai oleh penjahat negara,” teriak mereka.

Tak cuma dukungan kepada KPK, aktivis juga sempat meneriakkan untuk mengajak menyelamatkan Polri, yang disebut sudah kacau dengan ulah sejumlah oknumnya, dengan mengkriminalisasi pimpinan KPK.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????“Kami menyatakan ketidak relaan atas diskredut KPK. Karena kita semua tahu KPK digembosi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang semestinya tidak pantas dicap sebagai penegak hukum. Kami semua, turun ke jalan sebagai bentui kepedulian, sebagai bentuk awal dukungan kami sebagai masyarakat borneo terhadap keberadaan KPK. Karena borneo masih memerlukan KPK untuk menangkap para koruptor-koruptor agrarian. Indonesia butuh KPK untuk mengangkap para koruptor yang masih merajalela,” tegasnya.

Menurutnya, selama ini masih banyak kasus-kasus bekas galian tambang yang tidak teratasi, belum lagi lahan sawit yang semakin tahun semakin melebar tanpa memerhatikan dampak lingkungan yang terjadi oleh karena korup terhadap aturan yang berlaku.

“Karena bagi kami, sudah nampak jelas, para pengusaha itu rumahnya bagus-bagus, sedangkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat masih banyak jauh dari normal,” tegasnya.

Pernyataan tersebut juga, sebutnya, menjadi petisi yang telah disampaikan kepada KPK agar keberadaannya terus ada. Dan sebagaimana yang telah dilakukan KPK melakukan kunjungan ke Kalsel beberapa waktu lalu.

“Kita ingin KPK untuk terus melingkupi sektor korupsi terhadap masalah agrarian, tidak hanya anggaran pemerintah saja. Pernyataan ini kita tegaskan sebagai bentuk upaya menyelamatkan borneo,” paparnya.

Ia juga menyatakan agar polisi bersih terus ada untuk rakyat. Polisi bersih, diharapkannya agar terus bersih dan polisi kotor bisa segera mungkin bertobat.

Aksi tersebut juga dijadikan sebagai jawaban terhadap Menkopulhukam yang menyatakan bahwa hanya masyarakat yang tidak jelas yang mendukung KPK. Mereka para aktivits aksi damai ini melakukan orasi #SaveKPK sembari berjalan mengelilingi bundaran Simpang Empat Banjarbaru sambil menenteng Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengelolaan Sampah di Banjarbaru Belum Maksimal

Pengamat tata kota M Syadillah kepad wartawan menyebutkan, upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarbaru belum maksimal dalam mengawasi adanya titik pembuangan sampah illegal yang tersebar di beberapa titik terutama wilayah perumahan.

“Padahal, Dinas Kebersihan harus menangani berbagai jenis sampah rumah tangga dari cara penanganannya sampai dengan pengolahan sampah itu sendiri. Sampah itu sendiri perlu adanya penanganan yang tepat, agar sampah yang sudah tidak dapat diguganakan itu tidak berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya kepada MK, Jumat tadi.

Menurutnya, upaya pengelolaan lingkungan di suatu perkotaan terkadang menjurus ke sebuah tujuan meraih adipura, di mana penilaian kebersihan dan pengelolaan sampah rumah tangga memiliki andil yang cukup besar untuk mendapatkan nilai yang terbaik dari juri yang datang langsung dari pusat.

“Berdasarkan itulah, suatu daerah akan berlomba-lomba dalam penanganan. TPA yang ada di Gunung Kupang kupang wajib dimaksimalkan penggunaannya. Bagaimanapun caranya jika memang terkendala dana yang terlalu besar maka menggunakan tempat lain yang bisa menampung menjadi satu sampah yang ada di Banjarbaru,” ujarnya.

Ia berharap sebuah solusi bisa dilakukan yakni mengelola sampah dengan serius. Dan tidak musiman saat penilaian Adipura saja.

PPP Sepi Pendaftar

DPD PPP Kota Banjarbaru yang terletak di Jl A Yani Km 34 tampak sepi. Padahal kemarin adalah hari terakhir pendaftaran bakal calon Walikota Banjarbaru.

Tak satupun nama pelamar bakal calon Walikota Banjarbaru datang mengajukan berkas lamarannya ke pengurus DPD PPP Banjarbaru.

Petugas sekretariat DPD Kota Banjarbaru Purba Sari mengatakan, sejak pembukaan pendaftaran bakal calon Wali Kota Banjarbaru mulai Senin (19/1) hingga Jumat (23/1), kemarin, belum ada satu pun nama pendaftar bakal calon yang masuk.

“Hari ini penutupan waktu pendaftaran gelombang kedua bakal calon wali kota dan belum ada satu pun nama bakal calon yang mendaftarkan diri,” katanya. Ia mengaku belum tahu apakah nantinya pihak pengurus partai akan membuka kembali atau membiarkan tanpa ada calon dari PPP.

Puluhan Pejabat Siap Dilantik

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor siap melantik puluhan pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah kota setempat dalam waktu dekat.

“Ada puluhan pejabat struktural yang akan dilantik dan dijadwalkan pelantikan dalam waktu dekat,” ujar Ruzaidin kepada sejumlah wartawan.

Meski demikian, Ruzaidin enggan mengatakan kapan waktu berlangsungnya pelantikan.

Dikatakannya, pelantikan pejabat struktural dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong seiring perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang telah disahkan DPRD.

Disebutkan, sesuai SOTK yang baru maka ada penambahan organisasi di lingkup sekretariat daerah yakni tambahan dua posisi staf ahli dan tiga posisi setingkat kepala bagian.

“Staf ahli yang sebelumnya diisi tiga orang ditambah dua, dan bagian yang tadinya lima bertambah tiga sehingga ada delapan bagian di lingkup sekretariat,” ungkapnya.

Menurutnya, perubahan SOTK yang ditandai pelantikan pejabat maka akan terjadi pergeseran posisi baik karena mutasi maupun promosi untuk menduduki jabatan.

“Ada pejabat yang dimutasi atau digeser dari jabatannya sekarang untuk penyegaran, ada pula pejabat yang mendapat promosi menduduki jabatan lebih tinggi,” ujarnya.

Dikatakan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) masih menggodok puluhan pejabat yang akan di mutasi maupun promosi dalam waktu dekat itu.

“Kami menyerahkan sepenuhnya penggodokan pejabat yang mutasi maupun promosi kepada Baperjakat dan siapa pun yang dipilih berarti memenuhi syarat,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Banjarbaru Said Abdullah mengatakan pihaknya masih menggodok puluhan pejabat yang masuk dalam gerbong pelantikan awal tahun itu.

“Semua masih digodok dan kami sudah menyusun pejabat yang akan dilantik. Diperkirakan pelantikan pada awal Februari, tetapi tergantung wali kota,” katanya.

HTI Menolak Keras Charlie Hebdoo

Sejumlah para anggota dari organisasi Hizbut Tahrir Indoneseia (HTI) berunjuk rasa di depan Taman Air Mancur Kota Banjarabru Jl A Yani Km 35, Jumat, (23/1), sore kemarin. Aksi yang digelar bertujuan sebagai protes dan ketidakterimaan penerbitan ulang Tabloid Penerbitan penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh kantor tabloid Charlie Hebdo di Paris, Perancis, yang menjadi polemik beberapa hari lalu.

Peristiwa tersebut menjadi aksi lanjutan lanjutan pasca penembakan yang dilakukan di kantor redaksi majalah yang terkenal dengan kontroversinya tersebut beberapa waktu lalu dan menewaskan 12 orang awak redaksi.

Massa HTI tersebut terdiri dari balita hingga orang dewasa memulai aksi mereka dengan orasi sembari berjalan dan berjajar di titik keramaian seperti di pinggiran jalan.

“Mereka harus berhenti dan menarik kembali 3 juta eksemplar tablolid edisi terbaru yag memuat ulang kartun-kartun yang menghina Nabi Muhammad dan hukum mati pelakunya,” teriak Ketua HTI DPD II Kota Banjarbaru Muhammad Natsir.

Selain itu, HTI juga mengajak kesadaran umat Islam, agar merespon atas apa yang dilakukan oleh tabloid tersebut.

Tampak puluhan anggota Polres Banjarbaru menjaga jalannya aksi yang dilakukan di pinggir Jalan A Yani Kilometer 35 tersebut. Massa sekaligus membagikan selebaran berisi perayaan HTI atas apa yang dilakukan tabloid Charlie Hebdo.

Selain membawa bendera hitam putih bertuliskan arab, sebagian massa lainnya membagikan selebaran kepada pengguna jalan. Adapun, seleberan yang dibagikan berisikan bentuk protes atas tabloid Charlie Hebdo menerbitkan kartun-kartun yang menghina Nabi Muhammad.

“Kartun-kartun seperti yang diterbeitkan berita Charlie Hebdo semoga tidak terulang lagi. Kalau mengaku sebagai Umat muslim, siapapun dia sudah seharusnya marah dengan penghinaan yang dilakukan terhadap Islam, dan rasulnya,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian resort Kota Banjarbaru, setelah selesai melakukan orasi dan membagikan selebaran, selanjutnya membubarkan diri dengan tertib.

Mulai Perluas Terminal Bandara

Perluasan terminal yang menelan anggaran Rp23 miliar sudah mulai dikerjakan. Rencananya, terminal baru tersebut akan dijadikan sebagai terminal kedatangan bagi seluruh penerbangan.

Hal tersebut dicetuskan PT Persero Angkasa Pura (AP) I sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi seluruh pengguna jasa. Manager Personalia dan Umum PT Angkasa Pura I Bandara Syamsudin Noor Nurul Huda mengatakan, perluasan terminal sudah dilaksanakan terhitung per awal Januari.

“Perluasan terminal yang menelan anggaran Rp23 miliar sudah dimulai dengan membangun terminal baru yang dijadikan terminal kedatangan bagi seluruh penerbangan,” ujarnya.

Disebutkannya, jika pembangunan terminal kedatangan yang baru selesai paling lambat akhir tahun 2015 maka terminal kedatangan di gedung lama segera dibongkar.

Dijelaskan pembongkaran terminal kedatangan dilanjutkan pemindahan aktivitas kedatangan ke gedung baru sehingga seluruh area gedung lama jadi terminal kedatangan.

“Selama ini terminal keberangkatan dan kedatangan berada dalam satu gedung, tetapi ke depan karena sudah ada gedung baru sehingga terminal menjadi lebih luas,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi terminal baik terminal keberangkatan maupun kedatangan sudah tidak layak karena banyaknya calon penumpang yang ingin berangkat maupun berdatangan.

“Kapasitas terminal keberangkatan berkisar 1.500 hingga 2.000 orang, padahal jumlah calon penumpang mencapai 5.000 hingga 6.000 orang per hari. Ini melebihi kapasitas sehingga memang saatnya diperluas agar terminal keberangkatan maupun kedatangan menjadi lebih nyaman,” bebernya.

Pengerjaan tersebut dilakukan sembari menunggu rencana pengembangan bandara secara keseluruhan yang belum terealisasi karena masalah pembebasan lahan.

“Perluasan terminal hanya bersifat sementara, sambil menunggu rencana pengembangan bandara keseluruhan yang diharapkan terealisasi dalam waktu dekat,” lanjutnya.

Capai 108,01 Persen

Realisasi penerimaan perizinan yang ditangani Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Banjarbaru sepanjang 2014 mampu melampaui target.

Kepala BP2T dan PM Banjarbaru Gusriansyah menuturkan, realisasi penerimaan tiga perizinan yang ditangani mencapai 108,01 persen.

“Realisasi penerimaan Rp5,404 miliar, dan target yang ditetapkan sebesar Rp5,003 miliar sehingga terlampaui 108,01 persen dengan kelebihan Rp400 juta,” katanya.

Dikatakannya, penerimaan dari sektor perizinan itu berasal dari tiga perizinan yang ditangani BP2T dan PM yakni Izin Reklame, Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan.

Disebutkan, penerimaan tiga perizinan di atas 100 persen seperti Izin Reklame dengan penerimaan sebesar Rp596,1 juta atau 125,98 persen dari target Rp473,1 juta.

“Penerimaan Izin Gangguan sebesar Rp947,3 juta dari target Rp882 juta atau 107,41 persen dan penerimaan IMB Rp3,8 miliar dari target Rp3,6 miliar atau 105,82 persen,” tuturnya.

Menurutnya, dari puluhan perizinan yang ditangani BP2T dan PM, hanya tiga perizinan yang diperbolehkan dikenakan biaya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Perizinan yang ditangani memang ada puluhan buah, tetapi hanya tiga perizinan yang dibolehkan dikenakan biaya yang besarannya sesuai aturan dan ketentuan,” ujar dia.

Dikatakan, penerimaan tiga buah perizinan lebih besar dibanding tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp4,93 miliar dari target Rp4,27 miliar atau tercapai 115,48 persen.

“Penerimaan terus meningkat dan melampaui target yang ditetapkan sehingga kami menjadi penyetor pendapatan nomor dua paling banyak setelah DPPKAD,” pungkasnya.