Hj Mariaty Jadi Ketua PHRI Kota Banjarbaru

 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Kota Banjarbaru telah memiliki ketua baru. Adalah Hj Mariaty SE. Kegiatan bertajuk Pelantikan Kepengurusan BPC PHRI Kota Banjarbaru itu berlangsung dengan santai di Ulin Ballrom, Novotel, (11/2), kemarin.

“Dengan adanya kepengurusan PHRI kami bermaksud mengumpulkan para pengeloloa atau pemilik hotel dan restoran berkumpul. Bisa mendiskusikan bersama perkembangan kota. Dan juga jika ada permasalahan di bidang perhotelan dan restoran bisa saling membantu. Termasuk juga kendala-kendala lainnya. Kita mengembangkannya sebagai usaha dibidang jasa agar bisa membangun dengan kreatif,” ujarnya kepada hirangputihhabang.wordpress.com.

Menurutnya, keberadaan hunian di Kota Banjarbaru sendiri sudah semakin meningkat. Dan tak pelak Banjarbaru pun menjadi tempat yang sering masuk dalam daftar list kunjungan wisatawan.

“Dalam hal ini kita juga bersinergi dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Banjarbaru untuk saling berkerjasama baik itu dalam segi promosi atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam hal jasa. Kita juga bekerjasama di event-event tertentu,” ungkapnya.

Wakil Walikota Banjarbaru H Ogi Fajar Nuzuli yang juga menghadiri pelantikan pengurusan itu mengungkapkan, Pemerintah Kota Banjarbaru akan selalu berusaha untuk menyeimbangkan diri antara tuntutan masyarakat yang tergambar dalam peraturan.

“Kepada para pengurus yang tergabung dalam PHRI saya mengucapkan selamat. Kami mengharapkan adanya komunikasi yang baik terjalin. Sebab PHRI juga pentin peranannya dalam membangun ekoniomi kreatif menuju Kota Wisata,” tegasnya.

Dituturkan Ogi, keberadaan kepengurusan baru menjadi suatu pertanda meningkatnya perputaran ekonomi di Banjarbaru yang tentunya beregek pada kesejahteraan masyarakatnya.

“Pemerintah daerah tetap memberikan kesempatan bagi mereka yang mau berusaha secara baik. Yang berkembang berdasarkan aturan daerah. Bicara pertaruah dalam perhotelan, pemko dengan tegas dan mengimbau kepada hotel-hotel agar tidak membiarkan para tamu  penginap sepasang yang tidak menikah. Jadi pemerintah mencoba mendorong keinginan itu kepada pengelola hotel,” pungaksnya.

Proyeksi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Zam Zam Jaelani, Kelurahan Kemuning Paket 1, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

OLYMPUS DIGITAL CAMERADinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru Bidang Bina Marga melaksankan proyeksi pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Jalan Zam Zam Jaelani, Kelurahan Kemuning Paket 1, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dengan volume jembatan 11 Meter. Pembangunan atau perbaikan jembatan tersebut didanai melalui APBD Pemko Banjarbaru Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp 742.740.000.

Proyek bernomor kontrak 62/02/SP/BANG.JB-/DPU/2013 itu sudah mulai dikerjakan tanggal 28 Juni 2013 lalu oleh kontraktor CV Azhar Attoya Perkasa dengan Wakutu pelaksanaan 150 hari kalender dan 180 hari kalender disertai konsultan pengawas CV Presmatek Consultant.

Ruislag SDN Sungai Besar 1 Menunggu Persetujuan

Carut marut persoalan ruislag SDN Sungai Besari 1 tampaknya sudah mulai menemukan titik terang. Pasalanya, pihak manajemen Q Mall Banjarbaru telah melakukan ekspose lokasi sebagai alternatif Pemko untuk mengalihkan aset tersebut. Manajer Direktur Q Mall Banjarbaru Wahyu Utomo kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya telah merencanakan dua lokasi yang berkemungkinan sebagai pengganti lahan dan bangunan sekolahan SDN Sungai Besar 1 nantinya.

“Kita tawarkan dua lahan yaitu di sekitar wilayah Batas Kota Gg Petai yang berjarak kurang lebih 700 meter dari Jl A Yani dan juga di samping Jl Mistar Cokrokusumo dekat jembatan sungai Kemuning Banjarbaru,” ujarnya Kamis, (14/2), kemarin.

Dijelaskan Wahyu, kedua lahan tersebut sebagai alternatid yang ideal bagi bangunan sekolahan berukuran 3000 meter persegi. Pihaknya memberikan kewenangan kepada Pemko Banjarbaru untuk memilih.

Ruislag SDN Sungai Besar 1 tersebut melibatkan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) serta Bagian Hukum.

Ketidak idealan posisi bangunan sekolah di samping mall serta kebisingan yang ditimbulkan akibat berada persis di pinggir jl besar sepert A Yani dinilai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Ahmadi Arsyad sebagai alasan utama di pindah. “Kemudian dari sisi luasan lahan juga sudah tak ideal untuk sekolahan. Apalagi proses pembangunan dan pengembangan mall pasti mengganggu proses belajar mengajar dengan kebisingan bunyi-bunyian mesin dan lain sebagainya,” papar Ahmadi.

Bahkan sebelumnya sempat tersiar kabar ada 3 alternatif yang akan menjadi tempat baru para siswa SDN Sungai Besar 1 itu mengenyam pendidikan. Yaitu di perbatasan antara Banjarbaru dan Martapura dengan luasan lebih dari 3.000 meter persegi.

Di sisi lain, Ketua Tim Ruislag SDN Sei Besar 1 yang juga Sekda Kota Banjarbaru Dr Syahriani Syahran menilai, setiap lahan punya kelebihan dan kelemahan untuk dijadikan lokasi sekolahan. “Kita masih pertimbangkan ini agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Yang jelas lokasi sekolah yang baru tidak bisa diterima oleh komite sekolah juga jarak yang tidak terlalu jauh dari lokasi yang terdahulu agar tidak membebani para orang tua atau guru yang sudah terlanjur bermukim di sekitar sekolahan itu,” paparnya.

Ia mengatakan, ahli waris tanah SDN Sei Besar 1 tidak mempersoalkan jika lahan tersebut dialihkan dan tetap dipergunakan sebagai lokasi bangunan pendidikan. Kajian tersebut katanya segera akan dilaporkan ke Walikota dan anggota Dewan guna persetujuan. “Jika persetujuan sudah didapat maka dalam jangka waktu dekat minimal pekan di depan pihak tim penaksir harga atau appraisal independen bisa mulai menentukan. Sedangkan untuk desain bangunan kita serahkan langsung kepada manajemen Q-Mall Banjarbaru,” pungkasnya.

Masih Tergantung Bantuan Pusat

Kabag Humas Intan Banjar Dedy Rahmat Setiawan mengaku, saat ini, kelangsungan PDAM Intan Banjar masih sangat tergantungg dengan bantuan eksternal. Tersebab mengatasi problem pengeringan ini harus mengambil air baku dari bendungan Karang Intan. “Persoalannya untuk membangun jaringan kesana diperlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kewajiban menyediakan sumber air baku tersirat dalam undang-undang, menjadi kewajiban pemerintah pusat. Itu artinya sama dengan nasib puluhan ribu pelanggan PDAM Kota Banjarbaru berada di keputusan Pemerintah Pusat,” jelasnya kepada sejumlah wartawan saat jumpa pers belum lama tadi.

Ia juga sangat menyayangkan rencana jangka panjang membangun jaringan ke sumber air baku di KarangIntan tersebut tak mengenakkan hati. Pasalanya, pusat hanya mengalokasikan dana Rp 300 miliar yang dana tersebut terlalu sedikit dan hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan, bukan membangun jaringan.

“Tahun ini dikurangi Rp 21 miliar. Jumlah tersebut hanya mampu membuat intake sumber air baku saja. Tidak untuk membangun jaringan yang memakan biaya cukup tinggi. Ditambah lagi kondisi tinggi frekuensi pemeliharaan saluran irigasi. Dalam setahun saja proses pembersihan gulma dari saluran irigasi sampai 5 kali,” keluhnya.

Terus Genjot Pembebasan Lahan

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengatakan, Pemprov telah meminta laporan kendala permasalahan pembebasan lahan bandara. Hasilnya, panitia melaporkan bahwa lahan dari masyarakt yang berjumlah 92 hektare diplot 99 hektare. “Dalam 99 hektare itu sudah termasuk tanah AU, dan tanah Pemprov. hanya 62 hektare yang sudah dibayar dan dibebaskan. Kalau milik pemerintah tak perlulah kita hitung,” ujarnya kepad sejumlah wartawan di ruangannya Kantor Pemprov Kalsel Banjarbaru, Rabu, (9/1), kemarin.

Menurut Informasi dari panitia, kata Rudy, total keseluruhan sudah mencapai 70 hektare lebih dengan fasum, AURI, dan lainnya. “Kita mengupayakan tahun ini agar tetap dilanjutkan proses pembebeasan lahan itu. Hal demikian telah kita koordinasikan dengan pusat. Karena ini menjadi kepentingan masyarkat Kalsel, bukan terkhusus Banjarbru saja. Bakan wilayah Kalteng sebelah Utara mau tak mau menggunakan bandara Syamsudin Noor untuk keperluan keluar daerah,” jelasnya.

Ia mengimbau kepad pihak panitia pembebasan lahan untuk memfasilitasi sepenuhnya bagi tanah yang bermaslah seperti terlapis dan dilapisi. “Menurut Informasi, Angakasa Pura I talah mencairkan dana sebesar 190 miliar lebih guna pembayaran. Dan total dana anggaran keseluruhan sebesar 290 miliar. Berarti tinggal lagi 100 miliar dalam proses,” katanya.

Sebelumnya, ketua BP2T Pengembangan Lahan Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Dr Syahriani Syahran menuturkan, Laporan terkahir yang ia terima pembebasan sudah 71 hektare lebih. Dan ditambahkan dengan tanah milik provinsi menjadi 86 hetare termasuk fasum di dalamnya. “Kita terus jalan sampai selesai, kapan pun,” pugnkasnya Sekda Kota Banjarbaru

Bangunan Bisa Dikerjakan

Upaya pembebasan lahan untuk pelebaran bandara tampaknya sudah di ujung jalan. Pasalnya, 58,8 hektare tanah masyarakat telah dibebaskan dan ditotalkan ada 62 hektare rampung proses pembayarannya. “PT AP I telah mengucurkan dana Rp 190 miliar untuk pembebasan. Sekarang kondisi terminal sudah overload. Kita berharap tim panitia bisa secepatnya menyelesaikan,” ujar General Manager PT Angkasa Pura I Gerrit Mainlenzun, Rabu, (3/1), kemarin.

Ketua Panitia pembebasan lahan Dr Syahriani Syahran sangat optimis untuk segera menyelesaikan proses pembayaran tersebut. “Ukuran luas lahan sebenarnya sudah mencukupi. Jadi luas lahan 102 heltare tentu segera diwujudkan,” katanya.

Syahriani membeberkan, lahan yang dibutuhkan PT AP I hanyalah 40 hektare yang mana nantinya akan digunakan untuyk pengembangan. “Luasan lahan sudah tersedia. 40 hektrae itu terhitung dengan dibangunnya bangunan fisik bandara serta keseluruhan fasilitas pendukung. Jadi, sangat memenuhi syarat untuk memulai pengerjaan pembangunan,” pungkasnya.

Proyek Siring Dikeluhkan

Proyek pembanguna siring sungai kemuning dinilai warga tebang pilih. Pasalnya proyek yang menelan dana sekitar 900 juta rupiah tersebut hingga sekarang belum rampung juga bahkan tidak dilanjutkan pengerjaannya.

Terkhusus bagi sejumlah warga di Kelurahan Guntung Lua, Kecamtan Banjarbaru Kota. Siring sepanjang 30 meter itu telah direncanakan menjadi solusi untuk meminimalisir bencana banjir yang sering terjadi terlebih jika tiba musim penghujan menjelang akhir tahun ini.

Salah seorang warga setempat Supriyadi menuturkan, sampai awal pekan tadi, sudah tidak ada tukang yang bekerja melanjutkan pembanguna siring. “Kalau infonya sih, katanya masih terkendala soal pembebasan lahan yang belum dilakukan Pemko Banjarbaru dengan maksimal. Tapi kita resah juga kalau-kalau Pemko justru pilih kasih dalam hal pembebasan lahan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, (9/11), kemarin.

Dikatakannya, memang sempat beberapa kali dilakukan pengukuran. Namun sayangnya, hingga sekarang belum ada kejelasan. “Terutama lahan di sisi kiri bantaran Sungai Kemuning. Tapi justru hal itu merugikan kami sebagai warga dikarenakan ada ketidaktepatan pengukuran lebar siring yang akan dibangun. Kami harus rela memberikan tanah kepada pemerintah sampai harus membongkar rumah beberapa kali,” paparnya.

Ketika Dikonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru, yang bersangkutan justru sedang tidak ada di tempat. Menurut salah seorang staf, kabid sedang berada di luar kota.