Juni 2014, RSUD Banjarbaru Dibangun

Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama PT Adikarya untuk pembangunan RSUD Kota Banjarbaru, Senin, (12/5), di ruangan kerja Walikota Banjarbaru, kemarin.

Pemerintah Kota banjarbaru diwakili Ir Muryani dan dari PT Adikarya diwakili oleh Ir Harimawan MM. Kegiatan tersebut dihadiri Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor, Wakil Walikota Banjarbaru H Ogi Fajar Nuzuli, Dinas PU, Dinkes, Staf Ahli Walikota dan beberapa perwakilan SKPD.

Pada kesempatan itu Kepala Dinas Pu Kota Banjarbaru Ir Jaya Kresna melaporkan, kegiatan akan asal mulanya ditargetkan telah berjalan mulai dari tahun 2013. “Tapi karena adanya berbagai kendala teknis maka baru sekarang dapat terlasana,” katanya.

Kepala Divisi V PT Adikarya Wilayah Kalimantan Ir Harimawan MM mengharapkan program kerjanya pembangunan RSUD dapat berjalan lancer dan pengerjaannya perkerjaannya tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi maupun volume.

“Meski pun waktu yang cukup singkat, mudah-mudahan dapat telaksana, dimulainya konstruksi pembangunan RSUD dimulai pada minggu ke 3 Bulan Juni 2014,” terangnya.

Pada kesempatan itu pula Walikota memberikan arahan dan harapan agar dapat bersinergi antara pihak kontraktor, konsultan maupaun Pemerintah Kota Banjarbaru.

“Walau lambat dalam memulainya tetapi dengan harapan, kita tidak akan ada masalah di kemudian hari. Sebab dari perencanaan awal pemerintah kota selalu berkonsultasi dengan BPK maupun BPKP, agar pembangunan RSUD berjalan sesuai dengan aturan,” harapnya.

Diterpa Angin Kencang, Tenda Mingguraya Hancur

DSC_0012Hanya gara-gara angin kencang, tenda yang berdiri tegak menaungi panggung bundar Pujasera Mingguraya Kota Banjarbaru pun robek besar dan mengganggu segala aktivitas yang berada di Mingguraya. Melihat persitiwa itu, sejumlah pelangga dan pengunjung pun gelagapan mencari tempat aman. Pecahan dari robekan tenda terbang kemana-mana dan menjadi debu yang membuat beberapa meja dan properti lainnya kotor. Para pedagang pun terpaksa harus membersihkan segala serpihan yang mengganggu. ananda_Tenda Mingguraya RobekSalah seorang pedagang Pujasera Mingguraya Acil Irus  kepada penulis hirangputihhabang.wordpress.com menuturkan, dirinya khawatir jika debu dan pecahan dari tenda tersebut mengenai segala jenis property dagangan dan alat makan lainnya. “Padahal sudah lama dilaporkan kalau tenda ini ada yang robek. Lama-kelamaan semakin lebar. Dan akhirnya ambruk kan, robek seluruhnya tidak bisa dimanfaatkan lagi,” ungkapnya. Begitu juga yang dikeluhkan Takin, salah seorang pengunjung tak menyangka bakal secepat kejadiannya. “Memang ini sudah agak lama rusak, tapi tak menyangka gara-gara angin kencang barusan membuat robek seluruhnya,” tambahnya. Dikonfirmasi perihal itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Drs Rustam Effendy pernah berpendapat, terkait pengelolaan DKP tak tahu menahu. Ia justru melimpahkan tanggungjawab tersebut kepada para pedangan. “Fasum itu kan digunakan para pedagan menggelar dagangannya di bawah tenda. Seharusnya pedagang andil dalam pajaknya. Ada income lah ke Pemerintah. Jangan asal pakai. Justru Dinas Perdagangan harusnya respek persoalan ini,” ungkapnya. Lain lagi pendapat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tambang, dan Energi (Disperindagtamben) Kota Banjarbaru Suriansyah. Ia malah melemparkan seharusnya menjadi tanggungjawab Dewan Kesenian Dareah Kota Banjarbaru karena sering memakai fasilitas tersebut. Anggota Dewan Kesenidan Daerah (DKD) Kota Banjarbaru HE Benyamine pada satu kesempatan pernah berucap kepada wartawan, keterangan itu justru aneh, tersebab, menurutnya, yang namanya Fasilitas Umum (fasum) justru digunakan untuk umum dan tak ada hubungannya dengan DKD. Menyikapi permasalah tenda itu, Wakil Walikota Banjarbaru H Ogi Fajar Nuzuli menerangkan, pihaknya sudah mengkoordinasikan hal itu dengan Dinas Pekerjaan Umum. “Karena persitiwa ini musibah maka tidak dapat diperbaiki sebelum ABT. Dari perhitungan yang dilakukan, penggantian seluruh tenda sekitar 400 sampai 500 juta rupiah. Dan ini harus dilelang tidak dapat melalui pemeliharaan dengan cara penunjukan langsung,” jelasnya. Dulunya, lanjut Ogi, yang membangun fasilitas tersebut adalah Dinas PU. Dan beberapa bulan yang lalu, ia sudah meminta Dinas PU untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan tenda yang awalnya masih kecil. “Dinas PU sudah diminta untuk memperbaiki. Tapi karena anggarannya besar jadinya harus di ABT-kan. Mengingat robeknya tenda ini adalah awal Januari lalu dan APBD diketok pada akhir Desember,” paparnya. Sebagai warga Banjarbaru yang hamper setiap hari duduk di Mingguraya, akunya, ia prihatin dan bersedih dengan kondisi tersebut. “Tapi mau bagaimana lagi. Daripada nanti buru-buru malam membuat anak buah terjerat persoalan hokum, Informasi terakhir yang saya daparkan dari Dinas PU akan dikerjakan pada APBD perubahan 2014 atau ABT tahun ini,” pungkasnya.

Tak Berizin, Satpol Ancam Tutup Mutia Optik

???????????????????????????????Dewasan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru sedang gencar-gencarnya melakukan penertiba. Kali ini giliran bangunan yang tak berizin dan sejumlah usaha yang tidak mempunyai izin operasi.

Anggota Satpol PP menyirisi sejumlah badan usaha termasuk usaha kacamata. Refraksionis Optisien Ahli Kacamata Mutia Optik yang terlektak di Jalan A Yani km 34 terdata tidak memiliki izin operasional dan surak rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang mestinya berujung pada perizinan.

Mutia Optik sendiri pada awalnya sudah menerima peringatan pertama pada tanggal 5 Februari 2014. Namun tak digubris dan tak ada upaya untuk mengurus segala bentuk perizinan, akhirnya Dinas Kesehatan pun melayangkan surat peringatan kedua.

Pemilik Mutia Optik dalam obrolannya melalui telepon genggam dengan anggita Satpol PP mengaku sudah mempunyai izin resmi. Namun sayang surat yang ditunjukkan tersebut dari perizinan wilayah Kabupaten Banjar bukan dari Kota Banjarbaru

Seksi Operational Syukeri menuturkan, jika yang bersangkutan belum juga melakukan pengajuan untuk mengurusi izin operasinal dalam jangka waktu 14 hari waktu kerja, pihaknya akan melakukan pemanggilan resmi dan usaha tersebut dipastikan akan ditutup secara paksa. Maka si pemilik akan diproses secara hukum.

“Beberaoa waktu lalu sudah diberi peringatan. Pemilik mengatakan sudah mengurus pengajuan perizinan atas nama anaknya. Tapi nyatanya saat kita konfirmasi ke Dinas Kesehatan justru tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Kepala Bidag Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehata (PSDMK) Zanak Arifin SSos MAp MMkes memastikan bahwa pihak Mutia Optik memang tidak ada mengajukan izin apa pun.

“Memang pada tanggal 5 Februari sudah kita berikan teguran untuk mengurus perizinan. Namun terakhir, hari ini, (kemrin, red) pihaknya BP2T memang belum mengantarkan berkas pengajuan oleh yang bersangkutan. Sebab sebagaimana pelayanan satu pintu. Setiap hari BP2T mengatar berkas untuk dilakukan survey cek ke kapangan yang berakhir pada rekomendasi, tempat yang dimaksud layak,” terangnya.

Ia juga menghubungi pihak Mutia Optik yang mengaku sudah mengurus perizinan beberapa waktu lalu. Namun kenyataannnya memang tidak ada pengajuan apa pun yang ia terima.

Berdsasarjkan syrat NO.503/030-PSDMK/Dinkes yakni pada tanggal 7 Januari 2014 sudah diberikan surat peringatan kedua.

“Dalam surat sudah jelas dimohon untuk menghentikan operasional/kegiatan optikal sampai diterbitkan izin. Hal ini mengacu pada menaati peraturean Mentri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan Optikal Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap penyelenggara optikal wajib memiliki izin,” tambahnya. Di antaranya juga bermaksud untuk mentaati Peratudan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2009 tentang izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS).

Wapres Pergi, Tinggal Fasum Diperbaiki

Suksesnya penyelenggaraan puncak Hari Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-10 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-41, Kamis (30/5) meninggalkan beberapa kerusakan yang direkayasa. Termasuk beberapa fasum yang sengaja dibongkar untuk jalur keluar sang Wakil Presiden Boediono. Rusak dan hancurnya beberapa fasilitas umum milik Pemko Banjarbaru seperti Lapangan rumput yang dijadikan tempat pameran dan gelar dagang, median jalan A Yani samping tugu Adipura, dan yang lainnya.

???????????????????????????????Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor mengaku telah mengkoordinasikan perihal tersebut dengan Pemprov Kalsel. Dikatanya, kerusakan yang telah dibuat atas alasan demi kelancaran acara tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Kalsel. “Pemprov yang bertanggung jawab atas kerusakan yang ada karena ini even nasional,” sahutnya saat diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat, (31/5), kemarin.

Wakil Walikota Banjarbaru Ogi Fajar Nuzuli yang mendampingi walikota menuturkan, ada titik tempat yang dipilih guna gelaran even nasional. Yakni  Kantor Gubernur di Banjarmasin, Jl A Yani Km 18 di Komplek Citra dan Lapangan Murjani yang dipilih

Terpilihnya Lapangan Murjani sebagai salah satu titik penyelenggaraan diakuinya justru menjadi kebanggaan. Sebab dinilai banyak hal positif yang didapatkan. Semisal Bandara Syamsudin Noor walaupun dikatakan di Banjarmasin sebenarnya letaknya di Banjarbaru.

“Dan lagi kita diuntungkan dekat kantor walikota. Maka dari itu Wapres Boediono berkenan mampir dan istirahat di balaikota sekitar 20 menit. Ini jadi kebanggan. Tidak menyangka wapres mau mampir, kan,” jelasnya.

Menurutnya, kedatangan Wapres dampaknya sangat banyak. Orang-orang daerah banyak yang belanja karena asing dengan produk unggulan Kalsel. Terlebih tingkat hunian hotel penuh sampai ada yang tidak dapat kamar hotel.

Masih menurutnyam, dalam jangka waktu sepekan saja rumput lapangan sepakbola Murjani dipastikan akan tumbuh kembali. Lalu bagaimana nasib para pedagang yang disuruh libur? Menurutnya hal tersebut juga tidak terlalu merugikan. “Saya rasa masyarakat harus sama-sama memakluminya. Yam au bagaimana lagi. Secara nasional orang mau datang dan melihat Banjarbaru. Dan Alhamudulillah kegiatannya secara umum sudah berjalan sukses dan lancar,” pungkasnya.

Telat Terapkan UU NO 18 Tahun 2008

Kepala Dinas Kebersihan, Tata Ruang, dan Pertamanan (Disberteman) Kota Banjarbaru Drs Rustam Effendy menuturkan, perihal  Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPA) sesegera mungkin akan disikapi dengan bijak. “Salah satunya menetapkan system Control Landfill. Nah, system tersebut kan sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2008 tahun 2013. Lokasinya tak lain di Hutan Panjang, wilayah Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru,” ujarnya, kamis kemarin.

Dikatakan Rustam, pada pertengahan bulan Juni 2013 ini proses lelang umum untuk penerapan sistem itu mulai berjalan. “Kalau tak ada aral melintang Insya Allah akhir Agustus atau awal September sudah rampung dan beroperasi,” bebernya.

Kabid kebersihan Diseberteman Banjarbaru Sirajoni menjelaskan bahwa selama ini sistem yang dipakai masih pengolahan sampah basah dan sampah kering. Sedangkan untuk sistem pada UU Nomor 18 Tahun 2008 Banjarbaru diakuinya terlambat untuk penerapan.

“Tentang Pengelolaan Sampah (UU PS) yang rancangannya disetujui oleh DPR pada 9 April 2008 dan telah ditandatangani Presiden pada tanggal 7 Mei 2008. Nah, Pembentukan undang-undang ini, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU PS memang diperlukan dalam rangka kepastian hukum bagi rakyat mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Kemudian mengenai larangan memasukkan atau mengimpor sampah ke dalam wilayah NKRI. Selanjutnya ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ini yang segera kita realisasikan,” pungkasnya.

Satpol PP Sweeping Warnet Tak Berizin

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas3Sebagai tindakan lapangan penegak perda yang telah diawasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru melakukan patroli ke sejumlah warnet yang ada di Banjarbaru. Khususnya di Sepanjang Jl Panglima Batur. Hal itu karena menurut data yang ada di BP2T Kota Banjarbaru masih banyak sekali keberadaan warnet tidak seimbang dengan berkas perizinan yang ada. Terlebih lagi, yang sudah berizin pun banyak yang tidak lagi memperpanjang izinnya padahal masih saja beroperasi.

Hasan salah seorang operatr di Warnet Dhimas Net mengaku kaget saat rombongan Satpol PP menyambanginya. Namun ia mengaku tidak tahu menahu persoalan izin karena dia sebagai karyawan shift saja. “Usaha warnet ini orang PNS kok Pak, di Pemko Banjarbaru,” katanya, Selasa, (9/4), kemarin.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas2Staf Operasional Satpol PP Kota Banjarbaru M Yusfiansyah S Didampingi Heru Suseno mengatakan, tujuan adanya patroli tersebut tak lain sebagai pengakan hukum dan peraturan tentang perizinan lingkungan terutama warnet yang ada di Kota Banjarbaru. “Ternyat, dari sekian banyak yang kita temui tidak sedikit warnet yang tida bisa menunjukkan berkas perzinan sebagaimana prosuder dari BP2T,” katanya kepada wartawan MK.

Di antara warnet yang telah meraka sambangi yakni Warnet Hoky gam Center, Winner Net, Dhimas Net, dan beberapa warnet lain sejak hari sebelumnya. “Parahnya lagi, yang katanya Dhimaz net ini sama sekali tidak ada plang nama di depannya. Ini suatu indikasi kesalahan. Operatornya bilang yang punya pegawai Pemko. Seharusnya justru karena da PNS lebih paham soal perizinan ini,” tegasnya.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelasDitambahnkannya, dari sekian banyak warnet yang sebelumnya telah kena terguran dan berjanji akan memproses perpanjangan izin, ternyata ketika dicek kembali ke BP2T justru tidak ada berkas dari warnet yang bersangkutan mengurus perizinan. Padahal, kata Suseno, pengelola mengatakan berkas sudah berproses.

“Kebanyakan dari sejumlah warnet yang kita datangi tidak bertemu langsung dengan pemiliknyaa. Tetapi para karwayan operator sendiri sudah kita pesani agar bisa meminta berkasberkas perizinan dan ditinggal di operator sebab kita akan kembali mengecek kebenran berkas yang dimaksud. Jadi ketahuan ada kesalahan apa! Banyak sekali yang tidak mempunyai izin,” geramnya.

Yusfiansyah menjabarkan, dalam jangka waktu dekat ini pihaknya masih mendata warnet yang tidak punya izin. Pun jika memang sudah berizin juga tetap dicek kembali apakah masa izin warnet 2 tahun tersebut masih berlaku atau sudah jatuh tempo. Maka diperlukan kembali perpanjangan. Karena banyak sekali pengelola warnet yang hanya mengurus izin HO nya saja sedangkan izin lingkungan warnetnya tidak. Yang jelas ini masih dalam tahap pembinaan,” pungkasnya.

Dirikan Posko Percepatan

Demi menunjang percepatan pembebasan lahan, Panitia Pembebasan Lahan Bandar Syamsudiin Noor mendirikan Posko Pusat Informasi Percepatan Pembebasan Lahan perluasan bandara Syamsudin Noor di Desa Tegal Arum Keluarahan Syamsuddin Noor.

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor usai pemotongan tumpeng peresmian posko tersebut mengungkapkan, posko tersebut ditujukan kepada warga yang kapan pun bisa mengurus segalanya yang berkaitan dengan pembebasan kapan pun. Jadi, tak perlu lagi repot atau jauh ke kantor kelurahan atau kecamatan,

“Dan diharapkan proses bisa lebih cepat serta tidak memakan waktu banyak. Semua data tentang lahan ada disini. Kita berharap April ini sudah terselesaikan. Konsuekuensinya nanti jika mencapai 75 persen maka konsinyasi bisa dilakukan dan berkas sisanya di antar ke pengadilan,” terangnya.

Dalam pokso tersebut beberapa perangkat pemko seperti jenjang dari RT sampai Kecamatran terlibat. Bahkan juga jajaran PT Angkasa pura mengaku siap untuk setiap saat memberikan informasi apa-apa saja yang diinginkan. “Ini upaya kita melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Di satu sisi Pembangunan terminal bandara Syamsudin Noor sudah sangat diperlukan dan segera dibangun,” jelasnya

Ia mengaku sangat memerlukan dukungan semua pihak tertuama para pemilik lakan. Kalau pun nanti masih saja ada yang mempermasalahkan diharapkan segera menyelesaikannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua P2T Dr Syahriani Syahran menuturkan, saat ini saja sudah ada sekitar 73, 18 persen lahan terbebaskan. Maka dari itu dengan berdirinya psoko tersebut sangat diharapkan dalam bulan April ini juga pembebasan bisa mencapai 75 persen dan kalau perlu keseleuruhan. Bahkamn kalau perlu pelayanannya dioptimalkan 1 x 24 jam.

“Terlebih, kita sangat ingin menyempatkan momentum kedatang Presiden SBY ke Kota Banjarbaru dalam acara PKK Nasional sekaligus peletakan batu pertama pengerajaan perluasan bandara oleh bapak presiden,” katanya dalam sambutan, Selasa, (2/4), kemarin.

Upaya tersebut dikatakannya sebagai jemput bola percepatan pembebasan lahan bandara. “Target kita di bulan april ini nminimal 75 persen. Makanya dipercepat. Jadi dengan adanya posko ini tidak adalagi yang beralasan tidak tau informasi. Saat ini yang belum terbebaskan kurang lebih 25 hektare,” pungkasnya.