Proyeksi Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Jalan Zam Zam Jaelani, Kelurahan Kemuning Paket 1, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

OLYMPUS DIGITAL CAMERADinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru Bidang Bina Marga melaksankan proyeksi pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Jalan Zam Zam Jaelani, Kelurahan Kemuning Paket 1, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dengan volume jembatan 11 Meter. Pembangunan atau perbaikan jembatan tersebut didanai melalui APBD Pemko Banjarbaru Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp 742.740.000.

Proyek bernomor kontrak 62/02/SP/BANG.JB-/DPU/2013 itu sudah mulai dikerjakan tanggal 28 Juni 2013 lalu oleh kontraktor CV Azhar Attoya Perkasa dengan Wakutu pelaksanaan 150 hari kalender dan 180 hari kalender disertai konsultan pengawas CV Presmatek Consultant.

Genjot Pelebaran Trikora

Kegigihan Wagub Kalsel dalam membuka akses di Jl Trikora mulai tampak oleh kasat mata. Pasalnya, sudah sebulan terakhir pelebaran Jl Trikora dikerjakan oleh proyek bernama PT Hasrat Jaya Utama yang menelan dana anggaran APBD 2013 Rp19.081.742.424.

Pantauan MK di Lapangan sejumlah pekeerja mulai dari kegiatan cor hingga pengaspalan. Dilanjutkan dengan pembagian jalan dengan median jalan yang cukup besar di wilayah Guntung Manggis. Yakni di jalan wilayah hingga persimpangan empat Guntung Manggis ruas jalan tampai terbelan yang tanahnya didesain bakal menjadi median jalan.

Pembagian jalan itu tersebab adanya Tower kabel listrik yang lurus hingga perumahan Wengga mas sekitar 40 meter. Proyek yang telah dimulai pertanggal 26 Februari itu rencananya akan dirampungkan dalam tempo 200 hari kalender. PT Hasrat Jaya Utama mengerjakan pelebaran serta pengaspalan dari Jl Mistar Cokrokusumo awal masuk menuju KantorGubernur Kalsel hingga mencapai persimpangan Guntung Manggis.

Memutus Kontrak Bukan Solusi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banjarbaru Zahedi menuturkan, sejumlah kontraktor yang terlambat mengerjaan beberapa proyek itu beralasan karena faktor cuaca dan keterbatasan material sehingg perlu waktu lama untuk memperolehnya. “Kita pastikan membayar membayar sesuai dengan volunme pekerjaan yang sudah terlaksana. Kalau memutus kontrak itu bukan jalan keluar melainkan pekerjaan yang seharusnya selesai jadi lepas target dan terbengkalai,” katanya kepada kepada kepada penulis hirangputihabang,wordpress.com, Rabu, (13/2), kemarin.

Oleh karena banyaknya proyek infrastruktur yang tak kunjung selesai tahun lalu semisal pengaspalan Jl Guntung Manggis dan jalan di beberapa komplek, di tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Banjarbaru pun ambil sikap. Jika tak ada aral melintang, tahun ini pula perwali tentang tenggat waktu yang longgar bagi para kontraktor akan diterapkan. “Yang jelas kami sedang berproses untuk penyusunan draft-draftnya guna pengajuan perwali tentang pelonggaran waktu bagi para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah,” jelasnya.

Keinginan itu pun ia perkuat dengan dengan bercermin kepada Pemprov yang mana ada peraturan gubernur no 78/2022 yang isinya isinya hampir sama dengan permentri keuangan bomor 25/2012. Yakni pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan diberikan perpanjangan waktu selama 50 hari dan sisa dana dianggarkan kembali di tahun mendatang. “Itu APBN kalau APBD ya dialokasikan di APBD perubahan,” terangnya.

Di samping itu, proyek Jl Guntung Manggis Kota Banjarbaru pun rencananya akan kembali dlanjutkan pengerjaannya tahun ini. Pengerjaan jalan kurang lebih 4,7 kilometer dikatakan Zahedi masih tersisa 1 Km yang rusak dan belum rampung pengerjaannya. Ia berharap jikalaui nanti perwali yang sedang disusun itu disahkan maka pekerjaan yang tidak rampung dan lepas targert masih bisa dilanjutkan hingga selesai. “Semoga saja ada lagi pekerjaan proyek yang terbengkalai. Meski begitu, tetap saja para kontraktor harus gesit dalam bekerja bukan sbaliknya memperlambat pekerjaan,” ingatnya.

Ruislag SDN Sungai Besar 1 Menunggu Persetujuan

Carut marut persoalan ruislag SDN Sungai Besari 1 tampaknya sudah mulai menemukan titik terang. Pasalanya, pihak manajemen Q Mall Banjarbaru telah melakukan ekspose lokasi sebagai alternatif Pemko untuk mengalihkan aset tersebut. Manajer Direktur Q Mall Banjarbaru Wahyu Utomo kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya telah merencanakan dua lokasi yang berkemungkinan sebagai pengganti lahan dan bangunan sekolahan SDN Sungai Besar 1 nantinya.

“Kita tawarkan dua lahan yaitu di sekitar wilayah Batas Kota Gg Petai yang berjarak kurang lebih 700 meter dari Jl A Yani dan juga di samping Jl Mistar Cokrokusumo dekat jembatan sungai Kemuning Banjarbaru,” ujarnya Kamis, (14/2), kemarin.

Dijelaskan Wahyu, kedua lahan tersebut sebagai alternatid yang ideal bagi bangunan sekolahan berukuran 3000 meter persegi. Pihaknya memberikan kewenangan kepada Pemko Banjarbaru untuk memilih.

Ruislag SDN Sungai Besar 1 tersebut melibatkan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) serta Bagian Hukum.

Ketidak idealan posisi bangunan sekolah di samping mall serta kebisingan yang ditimbulkan akibat berada persis di pinggir jl besar sepert A Yani dinilai Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Ahmadi Arsyad sebagai alasan utama di pindah. “Kemudian dari sisi luasan lahan juga sudah tak ideal untuk sekolahan. Apalagi proses pembangunan dan pengembangan mall pasti mengganggu proses belajar mengajar dengan kebisingan bunyi-bunyian mesin dan lain sebagainya,” papar Ahmadi.

Bahkan sebelumnya sempat tersiar kabar ada 3 alternatif yang akan menjadi tempat baru para siswa SDN Sungai Besar 1 itu mengenyam pendidikan. Yaitu di perbatasan antara Banjarbaru dan Martapura dengan luasan lebih dari 3.000 meter persegi.

Di sisi lain, Ketua Tim Ruislag SDN Sei Besar 1 yang juga Sekda Kota Banjarbaru Dr Syahriani Syahran menilai, setiap lahan punya kelebihan dan kelemahan untuk dijadikan lokasi sekolahan. “Kita masih pertimbangkan ini agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Yang jelas lokasi sekolah yang baru tidak bisa diterima oleh komite sekolah juga jarak yang tidak terlalu jauh dari lokasi yang terdahulu agar tidak membebani para orang tua atau guru yang sudah terlanjur bermukim di sekitar sekolahan itu,” paparnya.

Ia mengatakan, ahli waris tanah SDN Sei Besar 1 tidak mempersoalkan jika lahan tersebut dialihkan dan tetap dipergunakan sebagai lokasi bangunan pendidikan. Kajian tersebut katanya segera akan dilaporkan ke Walikota dan anggota Dewan guna persetujuan. “Jika persetujuan sudah didapat maka dalam jangka waktu dekat minimal pekan di depan pihak tim penaksir harga atau appraisal independen bisa mulai menentukan. Sedangkan untuk desain bangunan kita serahkan langsung kepada manajemen Q-Mall Banjarbaru,” pungkasnya. 

Syahriani: Sport Center Hanya Digeser

Kabar dibatalkannya penetapan lokasi Sport Center di Banjarbaru dibantah langsung oleh Ketua Tim Panitian Pembebasan Lahan Dr Syahriani Syahran. Dikatanya, tim panitia telah menerima surat yang ditanda Asisten III atas nama Gubernur Kalsel. Dan isi dari surat tersebut bukan pembatalan melainkan pergeseran dari titik awal ke titik lain di arah Jl Trikora.

“Tidak dibatalkan, tapi hanya bergeser. Titik terluar geseran berjauh dari lokasi awal sekitar 100 hektare. Tapi tetap beradar dalam kawasan itu. Saat ini kita masih menunggu taksiran tim appraisal sebelum dilakukan pembayaran pada akhir tahun nanti,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Menurutnya, ada sekitar 200 orang pemilik lahan yang nantinya harus melalui proses agar mendapatkan ganti rugi lahan untuk pembangunan sport center di Kecamatan Landasan Ulin itu yang luasnya kurang 400 hektare.

Meski demikian, ia mengaku belum menerima secara resmi pernyataan tentang letak titik lokasinya. “Tentunya kita tidak bisa mengcu apa yang sudah dipolemikkan di media-media. Harus ada keputusan resmi. Maka dari itu proses pembebasan lahan masih berlanjut selama tim belum menerima surat resmi pembatalan,” tuturnya.

Majelis Ta’lim Keluhkan Sikap PDAM

Sejumlah jamaah majelis Ta’lim Zawiyatul Hikmah yang terletak di Jl Kendedes Blok E, Komplek Balitan 3, Banjarbaru merasa tak terima dengan tuduhan PDAM yang mengatakan mereka mencuri air. Seperti yang disampaikan Pembina Majelis Ta’lim Arie Sophian yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Banjarabaru mengaku tak habis piker dengan perlakuan pihak petugas PDAM itu.

“itu terjadi sekitar 10 hari yang lalu. Kami dengan Ni ID 051434 biasanya bayar paling tinggi Rp. 100.000. Tiba-tiba ada tagihan dari PDAM hamperir 4,5 juta rupiah. Tentu kita terkejut. Setelah kita periksa memang ada kebocoran di selang bagian bawah yang mengarah ke tanah. Tidak tampak terlihat jika sambil lewat. Nah, Dalam kapasitas Pembina majelis ta’lim, bukan lantaran nggota dewan, dan juga pimpinan majelis KH Husni Thamrin Al Jufri meminta keringanan dan kebijakan,” ujarnya kepada wartawan penulis hirangputihhabang.wordpress.com, Kamis, (17/1), kemarin.

Namun ia sangat menyayangkan surat yang datang kepada piak majelis tetap saja tidak berubah dan tidak mengurangi sedikit pun. “Apakah kebocoran yang mengarah kepada ke rumah pelanggan tanpa diketahui itu dibebani kepada pelanggan manakala ketika ada kebocoran tanpa diketahui,” tuturnya mempertanyakan.

Bahkan yang ia paling tidak bisa diterima diprasangkai yang tidak bagus oleh direktur PDAM Rifky Basri. “Yakni, kami dikira memasukkan air tersebut ke dalam sumur. Naaudzubillahimindzalik. Itu diceritakan salah seorang anggota majelis ta’lim kami saat menghadap direktur PDAM sekaligus menyampaikan surat permohonan keringanan itu,” tambahnya.

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tidak mengenakan. Ia menilai pernyataan itu sama saja mengatakan pihak majelis ta’lim mencuri air pemerintah. “Ini, kan menyakitkan hati. Itu fitnah. Mestinya dilihat dulu, ada complain permasalahan barulah membuat statement. Ini termasuk perlakuan yang tidak menyenangkan dan fitnah. Kalau hal ini kami laporkan kepada pihak yang berwajib mungkin ada sanksi hukum,” tegasnya.

Di samping itu, pihaknya atas nama majelis melakukan musyawarah secara berjamaah. “Untuk pembayaran tidak mungkin dilakukan sendiri. Karena uang dengan jumlah segitu sama dengan separuh gajih anggota DPR. Tapi saya tekankan lagi, Apakah mekanisme seperti itu mejadi beban pelanggan. Sebagai pembina maupun anggota majelis kami berharap ke depan jangan sampai asalbuast statement. Periksa dulu baru buat stetment,” tandasnya.

Dikonfrimasi perihal tersebut, Humas PDAM Intan Banjar Dedy Rahmat Setiawan menjelaskan, tanggungjawab PDAM dalam pembiyaan dalam hal kebocoran yakni dari meteran air ke pipa. “Tetapi kebocoran yang terjadi setelah meteran air ke dalam rumah maka itu menjadi tanggunjawab pelanggan,” ujarnya kepada penulis.

Ia menjelaskan, keluhan tersebut sering ia temui dan kenyataan yang terjadi saat tagihan pembayaran tinggi. Namun ketika cek di lapangan ternyata kebocoran yang terjadi instalasi dari meteran ke dalam rumah. “padahal pelanggan mengaku memang pemakai tidak sesuai dengan kadar meteran tersebut namun volume air yang digunakan masyarkat,” katanya.

Lalu bagaimana kebijakan PDAM mengenai surat permohonan keringanan dari pelanggan? Ia menegaskan untuk mengurangi pembiayaan tetap tidak bisa. “Tapi PDAM bisa memberikan upaya keringanan dengan kemungkinan pelanggan membayar dengan cicilan atau diangsur beberapa kali. Tapi kalau untuk mengurangi angka tersebut secara aturan tidak diperbolehkn. Dan masalah ini menjadi tanggunjawab pelanggan. Jika dibiarkan tentu tingkat kehilangsn air kita akan semakin tinggi,” pungkasnya.

 

Banjarbaru Terlampau Padat

Arus lalu lintas Jl A Yani sudah terlampau padat. Akses utama untuk menuju ke Bandara, dan antar kota kini tak lagi bisa dilalui dengan mulus. Terlebih banyaknya truk yang juga sering parkir alias antre di beberapa SPBU di Banjarbaru.

Muhammad Saifudin, salah seorang PNS yang tinggal di sisi Jl A Yani Kelurahan Loktabat Banjarbaru begitu mengeluhkan banyaknya truk yang justru membuat rusak jalanan. “Seharusnya ada jalan khusus semisal outer ring road yang berfungsi truk dan alat berat tanpa harus masuk Kota,” ujarnya penulis hirangputhhabang.wordpress.com, Senin, (14/1), kemarin.

Di samping itu, ia juga menyayangkan kemacetan lantaran antrean SPBU di Loktabat. Yang pernah suatu waktu justru menghalangi ambulance membawa korban gawat darurat menuju RS Ulin Banjarmasin. “Di tambah lagi lampu traffic yang mati. Untunglah perbaikan jembatan di wilayah yang longsor di Guntung Manggis sudah rampung dan arus mulai lancar,” bebernya.

Di sisi lain, Jl Trikora yang justru dialihkan sebagai pengalihan arus kepadatan lalu lintas belum betul-betul mulus. Sebagaimana pantauan MK di lapangan, beberapa titik masih banyak lubang dan kubangan yang terndam air masih dibiarkan di tengah jalan.

Menurut Widodo, seorang warga yang rumahnya persis di pinggir Jl A Yani menilai, masyarkat sekarang seakan-akan diharuskan bersai dengan truk batubara. “Untung juga sekarang sudah ada Perda yang mengatur. Tapi kita menjadi miris hati juga kalau yang melanggar Perda itu lebih banyak daripada yang mentaati. Sedangkan Masterplan ringroad dari kecamatan Mataraman 20 Km dari Martapura arah Tanjung dilanjutkan kekawasan Indrasari-Sei Ulin-Trikora-Liang Anggang belum rampung. Entah pihak mana yang bertanggung jawab saya kurang mengerti,” bebernya.

Berikut titik terpadat wilayah Banjarbaru, yakni Batas Kota hingga SPBU Simpang 4 yang menjadi antrean SPBU dalam jalan yang sempit, SPBU Coco hingga depan Hotel Permata Inn. Hal ini dikarenakan antrean SPBU juga berada di jalan yang sempit dan U Turn yang justru terlalu dekat dengan SPBU, ditambah area parkir Bank persis di sebelah SBPU teerlampau kecil dari sejumlah roda 2 dsan 4 yang parkir.

Kemdian, SPBU loktabat, disebabkan dengan alasan yang sama ditambah dengan trafict light yang sering mati. Pasar Ulin dan SPBU Landasan Ulin di arus keluar masuk area pasar serta antrean SPBU yang menyebabkan jalan semakin kecil.

Kabid Manjamen Rekayasa Lalu-Lintas Kota Banjarbaru Sirajoni mengatakan, kajian tersebut diakuinya telah lama dilakukan sejak tahun 2011. “Memang dari penyebab itu, kemaceta yang paling fatak di sejumlah antrean SPBU. Kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Namun dalam hal ini Dishub Kota, Provinsi, dan Satlantas setempat telah berulang kali melakukan koordinasi guna kelancaran dan pengamanan. Artinya, kita tidak tinggal diam. Namun salah satu faktor yang menjadi penyebab utama adalah sempitnya ruas jalan. Mau bagaimana lagi, ruas jalan A Yani di Banjarbaru sudah terlanjur sempit,” terangnya.

Meski demikian, ia melakukan rekayasa sebagai antisipasi yakni 3 lajur untuk mengalihkan rute angkutan umum ke Jl Trikora tekecuali AKDP Hijau dan Orange dan Kuning. “Kita masih mengharapkan kehati-hati-hatian dan kesabaran bagi seluruh pengguna jalan tertuama pengguna kendaraan bermotor. Puncak kepadatan di Banjarbaru biasanya makin terasa saat akhir pekat. Sedangkan pelebaran jelan mungkin agak sulit diterapkan di tengah kota. Tapi untuk Jl Trikora, tentu sangat memungkinkan,” pungkasnya.