Harus Berikan Pemahaman Solid tentang UU APN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara fundamental tentu akan berdampak pada perubahan signifikan dalam manajemen kepegawaian.

 

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) dan Diklat Kota Banjarbaru Drs H Firdaus Hazairin menuturkan, para pegawai wajib mengerti dulu tentang pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (APN) dan Peraturan Kepala BKD Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

“Jadi para sebutan para PNS bisa saja diganti dengan APN. Agar tidak ada gejolak berlebihan dalam penerapan nanti, para PNS kita minta untuk memahami terlebih dahulu. Meski aturan itu sudah resmi dari pusat, kita di daerah masih menunggu peraturan daerah untuk pengesahan penerapannya,” ungkapnya kepada wartawan MK, Jumat, (21/2), kemarin.

Menurutnya, golongan per golongan pun mungkin bakal ditiadakan. Yang Paling mendasar menurutnya adalah struktur kepegawaian di mana manejemen kepegawaian selain ada PNS juga ada yang namanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

“Menurut analisa BKD aturan tersebut merujuk pada berkarier di kedua level itu mempunyai kadar kesempatan sama. Tidak dibedakan,” jelasnya.

Menyikapi aturan tersebut, Kepala Bagian Organisasi Kota Banjarbaru Khanafi menuturkan, pihaknya terus melakukan pengawasan jelang adanya ketetapan peraturan daerah yang bertahap sedang dibentuk.

“Dari sini nantinya kita akan melihat respon yang diberikan para pegawai kita di daerah. Khususnya di Banjarbaru. Mungkin saja nanti akan ada benturan persepsi dari sejumlah SKPD yang ada di Banjarbaru. Oleh sebab itulah penting kiranya memberikan pemahaman yang solid sebelum melakukan penerapan termaksud,” pungkasnya.

Korpri Wajib Seragam Setiap Tanggal 17

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor melakukan srat edaran Walikota Banjarbaru No: 065 / 0015 / ORG / 2014 Tentang Pemakaian seragam KORPRI. Kabag Humas dan Protokoler Kota Banjarbaru Drs H Abdul Malik kepada wartawan menuturkan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan surat edaran  tersebut berdasarkan Hasil Munas ke VII KORPRI tahun 2009 yang telah disahkan melalaui KEPRES RI Nomor 24 tahun 2010.

“Dan hasil rekomendasi rapat kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru tanggal 24 desesmber 2013 bahwa dalam rangka Pembinaan Jiwa Korps Pegawai di lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru. Nah, ini dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat perlu kiranya dilaksanakan kegiatan berpakaian seragam KORPRI pada setiap tanggal 17. Sebagaiman telah ditetapkan di beberapa instansi dan Pemda lain,” katanya, kemarin.

Dijelaskannya, di antaranya isi dari edaran tersebut yakni menggunakan seragam KORPRI pada setiap tanggal 17 yang dimulai pada bulan januari 2014.

“Apabila tanggal 17 jatuh pada hari Jumat pekan peratama, kedua, dan ketiga, maka diperbolehkan tetap menggunakan pakaian olahraga seperti bias. Tetapi, apabila ada kegiatan rapat atau kegiatan resmi lainnya tetap memakai pakaian seragam KORPRI,” katanya.

Dengan surat edaran Walikota Banjarbaru tersebut diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melaksanakan dan menaatinya. 

Jelang Rhesuffle Pejabat Banjarbaru, Sekda Pastikan Lebih Teliti

Kekhawatiran dan kecemasan jelang pelantikan tentu mewarnai beberapa pejabat yang terkena imbas mutasi serta promosi di lingkungan Pemko Banjarbaru. Celakanya beberapa perombakan gerbong pemerintahan yang telah dilakukan beberapa kali tempo lalu sering dinilai lemah dan parapejabat tidak duduk pada jabatan sesuai dengan bidangnya.

Menjawab kekhawatiran dan anggapan itu, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkot Banjarbaru DR Syahriani Syahran pastikan akan lebih teliti kepada para pejabag bersangkutan yang terlibat dalam reshuffle mendatang.

“Kali ini kami pastikan benar-benar teliti dalam menyusun perombakan jabatan eselon III dan IV. Indikatornya masih dari latar belakang studi pendidikan dan kompetensi. Inilah yang menjadi sorotan prioritas Baperjakat,” ujarnya kepada wartawan penulis hirangputihhabang.wordpress.com, kemarin.

Dikatakannya, pejabat yang kemungkinan bergerak posisinya diperikaran jurang lebih 30 kursi. Dalam kesempatan itu ia membeberkan akan 7 orang pejabat yang dipromosikan pejabat eselon III. Hal itu tersebab ada pejabat pensiun dan diiringi juga pejabat yang memang dipromosikan.

Mengnai waktu, Syahriani sendiri belum bisa memastikan tanggal persis dilaksanakan rhesuffle tersebut. “Yang pasti akhir-akhir bulan Agustus ini juga. Sembari kita melihat jejak rekam kompetensi beberapa pegawai yang berkemungkinan. Kemudian lagi kita usahakan agar perombakan ini bisa meningkatkan pelayanan terbaik di masyarakat, bukan sebaliknya,” pungkasnya.

Harapkan Pejabat Eselon IV Maksimal

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan IV tahun 2013 berakhir sudah. Kegiatan tersebut secara resmi ditutup langsung oleh Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor, Rabu, (5/6), di Aula Gawi Sabarataan, Pemko Banjarbaru, kemarin.

Penutupan tersebut juga dihadiri langsung oleh Sekdako Banjarbaru Dr Syahriani Syahran, Kepala BKD Banjarbaru Firdauz Hazairin, dan sejumlah kepala SKPD lainnya.

Sebanyak 40 orang peserta Diklatpim dinyatakan lulus 100%,. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 23 April 2013 lalu sampai tanggal 05 Juni 2013 di kampus SMK SPP-SPA Banjarbaru.

“Dengan ini sangat diharapkan semua peserta bisa mengamalkan kesetiaan  dan ketaatan Pejabat Struktural Eselon IV kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian, Keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang di landasi kepribadian dan etika,” ujarnya Ruzaidin ketika memberikan sambutan.

Menurut Walikota, melalui Diklat tersebut tentu mampu menciptakan aparatur yang berperan sebagai pembaharu perekat persatuan bangsa. Dan, memantapkan sikap semangat pengabdian berorientasi kepada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

“Sasaran Diklat Kepemipinan Tngkat IV Angkatan IV Tahun 2013 adalah terwujudnya Pejabat Struktural Eselon IV yang memiliki kopetensi sesuai dengan persyaratan pengangkatan jabatan. Dan di sampaikan juga bahwa bagi isteri-isteri peserta telah mengikuti pembekalan melalui ledies program dari tanggal 23 s/d 25 Mei 2013 yang di selenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarbaru bertempat di Aula Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru,” paparnya.

Ia berharap Diklatpim IV membawa dampak nyata bagi peningkatan kinerja para pejabat pemerintah. “Jabatan eselon IV di tuntut memiliki keahlian teknis dan merumuskan draf atau konsep awal kebijakan di tingkat SKPD, pejabat eselon IV juga di tuntut mampu dan terampil melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus jadi jembatan komunikasi antara staf dengan pejabat eselon III dan eselon II,” pungkasnya. 

Juni, Rapel Gaji dan Beras Dibayar

Kepala DPPKAD Banjarbaru Drs Thalime Hasani memastikan pada pekan pertama bulan Juni mendatang rapel kenaikan gaji PNS di Lingkungan Pemko Banjarbaru akan dibayarkan. “Rapel kenaikan gaji dan tunjangan beras kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dibayarkan pada minggu pertama bulan Juni,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, (29/5), kemarin.

Dikatakannya, pihaknya telah mempersiapkan pembayaran itu dari Januari 2013 hingga Mei 2013. Sedangkan untuk total besar anggaran dana ia belum bisa memastikan. “Jumlahnya belum akurat. Masih dihitung-hitung. Sebab yang kita bayarkan itu tidak sama tergantung golongan dan masa kerja. Sedangkan total dana diambil dari APBD,” jelasnya.

Thalmie menyebutkan, setidaknya da sekitar 4.471 PNS di Banjarbaru yang akan menikmati gajih rapelan tersebut. Untuk rapelan tunjangan beras PNS lingkup sekretariat Pemko, dinas, badan, dan jajaran guru diperkirakan pembayarannya berbarengan dengan gaji bulan Juni. “Rapel beras PNS termasuk anggota keluarga yang ditanggung sebesar Rp1.490 per jiwa. Itu dari kenaikan rapelk yang mulanya Rp56.560 menjadi Rp58.050,” bebernya.

Selain itu, Pembayaran rapel beras terhitung 26 kali dari 1 Januari 2011 hingga Februari 2013. Jika dihitung per jiwa sebesar Rp1.490 maka dikalikan 10.959 jiwa total dana yang dicairkan sejumlah Rp424 juta.

Pembayaran rapel beras, jelas Thalmei, sebagaimana juknis dari Kemenkeu nomor 39/PB/2011 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura uang, PNS pensiun, wafat, naik pangkat dan naik berkala terhitung 1 Juni 2013. “Semua itu sudah tersedia dan dibayarkan lewat anggaran belanja masing-masing SKPD ke rekening pegawanya. Jadi, setiap SKPD lebih rinci mengenai data tersebut,” pungkasnya.

Pespampres Dikeluhkan, Aksi Demo Pun Tak Tembus

 Meski acara Bulan Bhakti Gotong Royong di Lapangan Murjani terbilang lancar, namun tak sedikit kelompok yang menuai protes. Misalnya demo dari gabungan puluhan mahasiswa di Jalan Kemuning Banjarbaru. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMMI menolak kedatangan Boediono lantaraan dinilai sebagai aktor intelektual kasus Century Gate merugikan negara sampai Rp 6,7 triliun.

“Dia maling berdasi. Mencuri uang rakyat. Terlebih lagi sangat disayangkan % miliar rupiah APBD Kalsel dikeluarkan hanya untuk menyambut kedatangannya,” Ujar orator yang juga Koorlap KAMMI Ahmad Husaini kepada wartawan.

Namun aksi dari Kammi tersebut hanya terbatas di ring 3 pespampres yakni dari jajaran Pemko Banjarbaru. Ring 2 diamankan oleh kemanan pemprov provinsi. Sedangkan ring satu titik lokasi acara digelar lebih diawasi keamanannya oleh Pespampres Pusat RI 2.

Mereka dihadang oleh Polisi Brimob yang telah berjaga dengan ketat. Selain di Jalan kemungin, sejumlah mahasiswa juga didapati di Jl A Yani depan Hotel Batung Batulis Banjarbaru. Sejumlah anggota Brimob juga berjaga-jaga sehingga aksi mereka tak bisa menembus sampai ke sekiat Lapangan Murjani.

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Taufik Ansorie mengatakan sejumlah aksi demo tersebut tak ada satu pun yang berizin. “Kita tidak melarang kalau memang dilengkapi izin. Supaya mereka tetap terkontrol. Kedatangan RI 2 pada peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-41 dan Hari Gerakan PKK ke-10 seharusnya menjadi kebanggaan dan saling dukung. Bukannya di demo,”

Kedatangan RI 2 membuat jalur dari Jl A Yani km 24 bundaran Bandara Syamsudin Noor ditutup sampai pusat Kota Banjarbaru yang menyebabkan kemacetan panjang. Kemacetan tersebut sampai membuat sejumlah pengendara bingung tidak mengetahui siapa yang datang.

“Siapa sih yang datang. Sampai ditutup lama begini. Kalau perlu tutup aja sekalian sampai Tanjung,” ungkap Sani jengkel, pengendara dari Batola yang akan menuju Tanjung. Ia pun terpaksa memutar dan mencari jalur lain. Di Jl A Yani km 33 terlihat siswa-siswi SD yang menyambut rombongan Wapres tersebut dengan lambaian bendera merah putih kecil ditangannya sambil meneriakan yel-yel kegembiraan.

Banjarbaru Optimis Terima CPNS 2013

Wewenang untuk menerima CPNS baru dipegang oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB). Pemerintah pusat telah mematok syarat yang harus dipenuhi pemprov dan pemko/pemkab untuk menerima CPNS. Namun tak semerta bisa dipenuhi dengan mudah, syarat belanja pegawainya di bawah 50 persen dinilai paling tersulit dipenuhi.

Misalnya Kalsel, dalam kurun waktu 2011 dan 2012 sengaja tidak membuka penerimaan CPNS lantarana menjalani masa moratorium. Meski pada tahun ini moratorium berakhir, sejumlah daerah masih terancam tak mampu melakukan rekruitmen CPNS.

Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel HM Thamrin di Banjarbaru menuturkan, rencana merekrutmen sejumlah CPNS memang ada namun belum pasti kapan akan direalisasikan. “Kalau dihitung-hitung kemungkinan Oktober atau November. Rencananya juga dilakukan system konsorsium menggaet sejumlah PTN agar terpusat,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Selain itu terkait persyaratan yang dinilai paling berat, ia membenarkan bahwa syarat belanja pegawai di bawah 50 persen dinilai tak gampang untuk dipenuhi. “Kita lihat nanti. Memang persyaratan itu dituangkan dalam edaran SK bersama Menpan dan RB. Disusul Mendagri dan Menkeu,” bebernya.

Dijelaskan Thamrin, pengeluaran biaya pegawai wajib kurang dari 50 persen total anggaran pendapatan belanja daerah untuk kabupaten/kota. Sedangkan untuk pemrpov maksimal harus 25%. “Tersebab Pemprov Kalsel tingkat belanja pegawainya 21,59 persen, maka bisa membuka penerimaan CPNS,” tambahnya.

Pada tahun ini dikabarkannya Pemprov Kalsel mengusulkan 500 formasi yang mayoritas tenaga medis serta paramedis, tenaga teknis dan tenaga edukatif. Sedangkan masing-masing kabupaten/kota mengusulkan 200 sampai 500 formasi.

Menyikapi perihal tersebut, Kepala Badan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjarbaru Thalmi Hasani menegaskan,untuk Kota Banjarbaru anggaran belanja mencapai 51 persen. Namun itu termasuk dana cadangan guna antisipasi kenaikan gaji pangkat berkala atau menerima pegawai baru. “Kita optimistis saja Pemko Banjarbaru bisa menerima CPNS. Nilainya sekitar 2,5 persen. Kalau bicara angka nyata belanja tentu kurang 50 persen. Yakni sekitar 48,5 persen,” pungkasnya.