Jangan Gembosi KPK-Polri

???????????????????????????????Sejumlah masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisis Masyarakat Sipil Borneo Selatan (KMSBS) melakukan aksi damai dan berorasi untuk menyatakan dukungan terhadap KPK, Minggu, (25/1), di Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru, kemarin sore.

Mereka yang terdiri dari sejumlah Mahasiswa Pencinta Alam, Organisasi Pencinta Alam, Forum Masyarakat Dayak Kalsel, Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya berorasi sembari membawa kertas bertuliskan #SaveKPK.

Koordinator KMSBS Kisworo didampingi Koorlap aksi damai #SaveKPK Rudy Fahrianor menuturkan, aksi damai tersebut terlaksana semata-mata karena hati nurani sebagai anak negeri, generasi penerus bangsa yang melek atas permasalahan yang terjadi di Negara ini.

“Selamatkan KPK, Selamatkan Borneo, Selamatkan Indonesia! Hidup polisi bersih! Harus kita buktikan bersama. Hukum di negara kita masih kokoh dan tidak dinodai oleh penjahat negara,” teriak mereka.

Tak cuma dukungan kepada KPK, aktivis juga sempat meneriakkan untuk mengajak menyelamatkan Polri, yang disebut sudah kacau dengan ulah sejumlah oknumnya, dengan mengkriminalisasi pimpinan KPK.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????“Kami menyatakan ketidak relaan atas diskredut KPK. Karena kita semua tahu KPK digembosi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang semestinya tidak pantas dicap sebagai penegak hukum. Kami semua, turun ke jalan sebagai bentui kepedulian, sebagai bentuk awal dukungan kami sebagai masyarakat borneo terhadap keberadaan KPK. Karena borneo masih memerlukan KPK untuk menangkap para koruptor-koruptor agrarian. Indonesia butuh KPK untuk mengangkap para koruptor yang masih merajalela,” tegasnya.

Menurutnya, selama ini masih banyak kasus-kasus bekas galian tambang yang tidak teratasi, belum lagi lahan sawit yang semakin tahun semakin melebar tanpa memerhatikan dampak lingkungan yang terjadi oleh karena korup terhadap aturan yang berlaku.

“Karena bagi kami, sudah nampak jelas, para pengusaha itu rumahnya bagus-bagus, sedangkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat masih banyak jauh dari normal,” tegasnya.

Pernyataan tersebut juga, sebutnya, menjadi petisi yang telah disampaikan kepada KPK agar keberadaannya terus ada. Dan sebagaimana yang telah dilakukan KPK melakukan kunjungan ke Kalsel beberapa waktu lalu.

“Kita ingin KPK untuk terus melingkupi sektor korupsi terhadap masalah agrarian, tidak hanya anggaran pemerintah saja. Pernyataan ini kita tegaskan sebagai bentuk upaya menyelamatkan borneo,” paparnya.

Ia juga menyatakan agar polisi bersih terus ada untuk rakyat. Polisi bersih, diharapkannya agar terus bersih dan polisi kotor bisa segera mungkin bertobat.

Aksi tersebut juga dijadikan sebagai jawaban terhadap Menkopulhukam yang menyatakan bahwa hanya masyarakat yang tidak jelas yang mendukung KPK. Mereka para aktivits aksi damai ini melakukan orasi #SaveKPK sembari berjalan mengelilingi bundaran Simpang Empat Banjarbaru sambil menenteng Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pembebasan Lahan Capai 75%, Panitia Tunggu Keputusan BPN

Sebagai seorang ketua Panitia Pembebasan Lahan Bandara, Sekdako Banjarbaru Dr Syahriani Syahran tampaknya tak mau muluk-muluk memastikan kapan dilaksanakan konsinyasi yang telah nyata memenuhi syarat. Dikatakannya, sebagai panitia pembebasan lahan perluasan Bandara Syamsudin Noor pihaknya telah selesai. Namun untuk pelaksanaan konsinyasi pihaknya masih menunggu keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banjarabru.

“Meski sudah mencukup yakni lebih dari 75 persen namun tak bisa dipungkiri kubu yang setuju dan belum setuju itu mash ada. Padahal persoalan harga sudah dipastikan tidak bisa diganggugugat dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah saat ini kita masih menunggu keputusan dari BPN sebagai Sekretaris pantia pembebasan lahan bandara kapan waktu konsinyasi tersebut dilaksanakan,” tegasnya.

Terkait masih adanya warga yang masih belum setuju tersebut ia mewakili panitia masih terus melakukan sosialisasi sebelum dilaksanakan konsinyasi. “Sebelum nantinya konsinyasi dilaksanakan maka kita pihak panitia sepenuhnya akan mengumumkan. Jadi tidak dadaka, diawali juga dengan sosialisasi di kelurahan-kelurahan. Boleh dikatakan aksi ini sebagai pengumuman agar warga bisa mengetahui dengan jelas,” pungkasnya.

Launching dan Diskusi Kamus Bahasa Gaul Mingguraya

Rico HasyimDi era digital dan serba cepat seperti saat ini, masa lalu begitu cepat terjadi. Sejarah tak lagi terjadi dalam hitungan abad tetapi mungkin dalam hitungan menit atau barangkali lebih cepat lagi. Maka tak banyak yang menyadari betapa pentingnya arti menulis apa yang pernah terjadi di sekitar yang menjadi cepat usang. Rico Hasyim memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya mencatat bahasa pergaulan sebuah komunitas yang sifatnya memang temporer.

Rico Hasyim kembali menelurkan sebuah buku dengan judul “Kamus Bahasa Gaul Mingguraya”. Yang mana sebagian besar isi tersebut berupa kumpulan kosakata gaul ala anak muda di Banjarbaru yang sempat booming sekitar tahun 80-90 an.

Onoff Solutindo selaku penyelenggara dan Rico Hasyim sebagai penulis buku “Kamus Bahasa Gaul Mingguraya” mengundang rekan-rekan di Kalimantan Selatan baik itu yang berprofesi sebagai mahasiswa, guru, pejabat, seniman, politisi, dan terlebih masyarakat pada umumnya untuk dapat berhadir dan menyaksikan launching buku karya Rico Hasyim yang bertajuk Kamus Bahasa Gaul Mingguraya pada:

Hari dan tanggal: Selasa, 25 Juni 2013 (malam)
Waktu: Pukul 20.00 Wita sampai selesai
Tempat: Pujasera Mingguraya Banjarbaru
Don’t Miss It!

SeleRico Hasyimngkapnya klik http://www.facebook.com/events/512148855501447/

 

Soal UN Yang Tiba Belum Lengkap

ananda_Soal UN Kalsel4Ketua Panitia Pelaksana UN Prov Kalsel yang juga sekretaris Dinas Pendidikan Prov Kalsel Dr Amka membenarkan, 19 koli soal yang tiba di Kantor Pos Regional IX belum sepenuhnya melainkan baru Kab Kota Baru saja. “Kepastian sampai sekitar pukul 14.00 Wita menggunakan pesawat Lion Air,” ujarnya yang ditemui wartawan MK di kantor Pos Indonesia Regional IX Kota Banjarbaru, Jumat, (12/4), kemarin petang.

Setelah melalui beberapa verivikasi dan pemeriksaan di bandara Syamsudin Noor soal dipastikan tiba kurang lebih pukul 16.00 Wita. Sayangya dari sejumlah soal yang tiba tersebut tidak disertakan 12 provinsi lainnya. Dalam paketan 19 Koli tersebut juga tersisipkan untuk SMKN 1 Banjarmasin 5 koli dan 14 koli lainnya khusus Kab Kota Baru.

ananda_Soal UN KalselDikatakan Amka, setelah dilakukan tanda terima dan berita acara dari pihak Kantor Pos disaskikan unsur Kepolisian, Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan langsung didistribusikan ke Kota Baru khususnya di wilayah semisal Pulau Sembilan, Sungai Durian, Desa Pamukan, dan wilayah Pedalaman lainnya yang jarak tempuhnya labih jauh. “Sesampainya disana akan dicek kembali dan dipastikan semua lamat pengiriman sudah beres. Dari Polresta langsung ke Polsek-polsek di Kecamtan. Kemudian di Hari H nya baru pihak sekolahan yang mengambil di kepolisian setempat,” tambahnya.

Menurutnya, kedatangan itu pun telah molor dari kesepakatan yang seharusnya soal sudah tiba pada Rabu tanggal 10 April 2013 lalu dikirm dari Jakarta jadi tanggal 11 penngriman ke daerah-daerah sudah dilakukan. Ia juga tidak mengetahui dengan pasti keterlambatan tersebut karena dari percetakan sendiri sulit sekali untuk melakukan komunikasi palagi koordinasi.

ananda_Soal UN Kalsel8“Seharusnya H-5 sudah tiba. Dan pada tanggal 11 Ditribusi ke daerah-daerah sudah berlangsung. Namun ternyata 2 hari molornya. Kita terus mendesak agar dipercepat karena untuk 12 provinsi lain belum sepenuhnya datang. Menurut informasi dari percetakan malam ini, (tadi malam, red), dikirim dari Jakarta,” paparnya.

Sejumlah petugas dan panitia yang ada di lokasi juga sempat bingung karena ketika didata dilakukan verivikasi justru dari SMAN 1 Kotabaru tidak ada. Bahkan para petugas sempat gelagapan karena secara otomatis soal pihak yang mengawal harus kembali mengatrakan ke Kota Baru di waktu yang berbeda. “kenapa gak sekalian aja, kalau begini kan susah. Kita jadi dua kali ngantar,” cetus salah seorang petugas usai pendataan di Kantor Pos.

ananda_Soal UN Kalsel2Oleh karena sulitnya komunkasi dari Panitia ke percetakan, Kata Amka, pihaknya pun mengirimkan 6 orang yang ditugaskan untuk mengetahui kabar dari percetakan tersebut. “Padahal kita dari panitia sudah mengupayakan komunkasi. Tapi tidak tembus sampai ke dalam. Hanya sampai security saja dan disuruh titip pesan. Setelah kita 6 orang tenaga khsuusnya perwakilan Kalsel yakni 3 orang dari perguruan tinggi dan 3 orang dari Disdik provinsi. Jadi dari merekalah kita bisa tau informasi dimana kondisi barang sedang parking dimana, sudah sampai mana prosesnya, sudah dikirim atau belum. Jadi justru bukan dari jasa pengiriman apalagi percertakannya,” ungkapnya cemas.

Bahkan katanya, menurut kabar yang ia terima sempat ada pertemuan dari Wamendik Musdiar Kasim dan Dirjen Balitbang merpat ke percetakan Galia, di Jawi. “Ditongkrongin sama wamen,” cetusnya.

Menurutnya, keterlambatan tahun in lebih parah dari tahun sebelumnya. Sebab di tahun 2012 terlamabt satu hari yang saat ini 2 hari dan membuat panitia khususnya di daerah-daerah resah. “Sebab mereka panitia di daerah juga persiapan penyambutan distribusi, semakin pendek waktu semakin \susah mengatur jadwalnya. Kalau kita dari Prov ke 12 Kab/Kota. Kalau mereka ke setiap kecamatan, lebih banyak dan jadi lebih rumit lagi,” ungkapnya.

Dijelaskan Amka, proses pembuatan soal dari Percetakan tersebut berla njut ke ekspedisi hingga ke Bandara. Dari Bandara Syamsudin Noor barulah ke Kantor Pos dikawal dengan beberapa unsur dari Kepolisian. Kemudian perndaratan terakhri di Polsek-polsek. Dari situ para pihak sekolahan yang mengambil di hari H UN pada tanggal 15 April 2013.

ananda_Soal UN Kalsel5Kantor Pos Sulit Lakukan Koordinasi

Manager Penjualan Area Regional IX Kalimantan Kantor Pos Indonesia Adrian Kurniawan didampingi Asisten Operational Gusti Chairil Asyadi mengatakan, pihaknya mengakuin sulit sekali melakukan apalagi mengecek pengiriman sual UN tersebut dikarenakan keterlibatan Kantor Pos hanya saat soal sampai ke Kantor Pos.

“Ketika soal sampai di Kantor pos kemudian diantar ke Kabupaten-kabupaten/Kota. Maka dari itu sulit sekali kita melakukan koordinasi bahkan meminta informasi. Ekspedisinya juga tidak kami ketahui memakai apa. Berbeda denga daerah lain yang menggunakan jasa kantor pos untuk seluruh pengiriman,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Bahkan pada akhirnya, karena tidak adanya penjemputan atau angkutan kendaraan yang menerima kedatangan di Bandara, maka pihaknya ambil kemudi untuk menjemput soal tersebut di bandara. “Daripada terkatung-katung tidak jelas,” katanya.

Pada intinya ia dari pihak Kantor Pos mengaku siap mengkoordinasikan soal Unyang datang. “Karena memang perlu proses yang cepat. Sebab waktunya sudah mepet sekali. Proses selesai kita siap berangkat. Sore ini, (kemarin, red) Soal sudah didistribusikan ke Kota Baru menggunakan mobil kecil saja berjenis Xenia atau grand max. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi. Pokoknya kita ambil yang bisa akses secapat mungkin. Karena perjalanan saja dipastikan kurang lebih 6 jam tiba di lokasi dengan menggunakan jalur darat.

Satpol PP Sweeping Warnet Tak Berizin

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas3Sebagai tindakan lapangan penegak perda yang telah diawasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru melakukan patroli ke sejumlah warnet yang ada di Banjarbaru. Khususnya di Sepanjang Jl Panglima Batur. Hal itu karena menurut data yang ada di BP2T Kota Banjarbaru masih banyak sekali keberadaan warnet tidak seimbang dengan berkas perizinan yang ada. Terlebih lagi, yang sudah berizin pun banyak yang tidak lagi memperpanjang izinnya padahal masih saja beroperasi.

Hasan salah seorang operatr di Warnet Dhimas Net mengaku kaget saat rombongan Satpol PP menyambanginya. Namun ia mengaku tidak tahu menahu persoalan izin karena dia sebagai karyawan shift saja. “Usaha warnet ini orang PNS kok Pak, di Pemko Banjarbaru,” katanya, Selasa, (9/4), kemarin.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas2Staf Operasional Satpol PP Kota Banjarbaru M Yusfiansyah S Didampingi Heru Suseno mengatakan, tujuan adanya patroli tersebut tak lain sebagai pengakan hukum dan peraturan tentang perizinan lingkungan terutama warnet yang ada di Kota Banjarbaru. “Ternyat, dari sekian banyak yang kita temui tidak sedikit warnet yang tida bisa menunjukkan berkas perzinan sebagaimana prosuder dari BP2T,” katanya kepada wartawan MK.

Di antara warnet yang telah meraka sambangi yakni Warnet Hoky gam Center, Winner Net, Dhimas Net, dan beberapa warnet lain sejak hari sebelumnya. “Parahnya lagi, yang katanya Dhimaz net ini sama sekali tidak ada plang nama di depannya. Ini suatu indikasi kesalahan. Operatornya bilang yang punya pegawai Pemko. Seharusnya justru karena da PNS lebih paham soal perizinan ini,” tegasnya.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelasDitambahnkannya, dari sekian banyak warnet yang sebelumnya telah kena terguran dan berjanji akan memproses perpanjangan izin, ternyata ketika dicek kembali ke BP2T justru tidak ada berkas dari warnet yang bersangkutan mengurus perizinan. Padahal, kata Suseno, pengelola mengatakan berkas sudah berproses.

“Kebanyakan dari sejumlah warnet yang kita datangi tidak bertemu langsung dengan pemiliknyaa. Tetapi para karwayan operator sendiri sudah kita pesani agar bisa meminta berkasberkas perizinan dan ditinggal di operator sebab kita akan kembali mengecek kebenran berkas yang dimaksud. Jadi ketahuan ada kesalahan apa! Banyak sekali yang tidak mempunyai izin,” geramnya.

Yusfiansyah menjabarkan, dalam jangka waktu dekat ini pihaknya masih mendata warnet yang tidak punya izin. Pun jika memang sudah berizin juga tetap dicek kembali apakah masa izin warnet 2 tahun tersebut masih berlaku atau sudah jatuh tempo. Maka diperlukan kembali perpanjangan. Karena banyak sekali pengelola warnet yang hanya mengurus izin HO nya saja sedangkan izin lingkungan warnetnya tidak. Yang jelas ini masih dalam tahap pembinaan,” pungkasnya.

Wagub Resmi Buka Book Fair

ananda_suasana book fair di lapangan urjani banjarbaru3Banjarbaru Book Fair (BBF) resmi dibula oleh Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, Sabtu, (30/3), kemarin. Pameran buku terbesar se kalsel ini dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan 7 April 2013. Pembukaan tersebut juga dihadiri Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor, Sekretaris Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Husni Syawi, dan sejumlah took penulis Banjarbaru.

Sekretaris Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Husni Syawi mengatakan, adanya event buku terbesar yang diselenggarakan di Kalsel ini diharapkan mampu mengembangkan minta baca. Tak hanya itu, ia juga berharap keberadaan BBF bisa menjadi penghargaan tersendiri bagi pemerindah dan masyarkat yang telah mendukung penuh kegiatan tersebut.

ananda_suasana book fair di lapangan urjani banjarbaru“Kegiatan yang meriah selain sebagai ajang untuk menambah wawasan juga sebagai perwujudan untuk mengembangkan minat baca serta wawasan. Saya berharap Banjarbaru mampu menjadi pioneer dan inspirasi bagi daerah lainnnya,” tutur Husni.

Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarbaru Hj Nyuliani Dardie mengaku senang sekali kegiatan tersebut telah dibuka dengan meriah dan lancar. “Ini sebagai lanjutan darui kegiatan Banjarbaru Membaca yang menghadirkan Duta Baca Nasional Andy F Noya (Presenter Kick Andy!) tahun lalu. Di BBF 2013 ini juga digelar kegiatan hiburan seperti seni budaya dan lomba band,” ungkap Nunung, sapaan akrabnya.

ananda_suasana book fair di lapangan urjani banjarbaru6Selain itu juga, BBF diselingi dengan kegiatan seperti seminar dan workshop tentang penulis dan buku. Jika tak ada aral melintang, sejumlah artis dan penulis ibukota juga akan dating di akhir-akhir kegiatan. Termasuk artis dan bintang sinetron Asmirandah.

Parpol Dilarang Pasang Atribut Sembarangan

Partai Politik (Parpol) di Kota ‘Idaman’ Banjarbaru tak boleh lagi memasang atribut dan alat peraga kampanye partainya untuk pemilu legislatif di sembarangan tempat. Bila dilanggar akan kena sanksi berupa pencabutan/merobohkan, menurunkan/melepaskan/membongkar, posko-posko atribut dan alat peraga kampanye seperti (bendera, spanduk, umbul-umbul billboard, papan nama dan jenis lainnya oleh petugas karena ditempatkan selain yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 39 tahun 2013.

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor menegaskan, pemasangan atribut dan alat peraga kampanye tersebut harus ada izin atau pemberitahuan dilaksanakan sesuai ketentuan pada instansi yang berwenang menerbitkan izin sesuai dengan keperluan izin. Sebagai wujud dan refleksi terciptanya keharmonisan serta rasa kebersamaan diantara peserta Pemilu agar tetap menjaga ketertiban dan kerukunan bersama.

“Pemasangan atribut dan alat peraga kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, ketertiban, keamanan dan keindahan kota,” di Aula Trisakti Pemko Banjarbaru, kemarin.

Menyikapi pernyataan itu, Ketua Panwaslu Kota Banjarbaru Iwan Setiawan menyebutkan wilayah terlarang dari pemasangan atribut dan alat peraga kampanye yakni kawasan atau lingkungan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan, kawasan lingkungan Bandara Syamsuddin Noor, dxan monumen sejarah/museum.

Ditambahkan Iwan, sementara di median jalan, yakni A Yani Km 33,5 (jembatan kembar Loktabat) hingga Km 36 batas kota Banjarbaru. Pertigaan Bandara Syamsuddin Noor hingga SPBU depan Golf Landasan Ulin, Jl Panglima Batur, kawasan SPBU, bundaran Palam, Pertigaan Cempaka.

“Empat bundaran/persimpangan yang dilarang bundaran Simpang Empat Sungai Besar, bundaran Simpang Tiga Syamsuddin Noor Landasan Ulin, bundaran Simpang Empat Liang Anggang  (makam H Hasan Basri) dan bundaran Simpang Tiga STM YPK Banjarbaru,” jelasnya.

Sementara tiang-tiang yang tidak diperkenankan untuk pemasangan atribut yaitu, tiang dan rambu-rambu lalu lintas, tiang dan lampu isyarat lalu lintas, tiang dan papan reklame, baliho, billboard dan lain-lain yang serupa, tiang gardu listrik dan tiang telpon.

“Lapangan Dr Murjani dan lapangan KS Tubun depan Polsek Banjarbaru juga dilarang,” katanya.

Termasuk taman air mancur Minggu Raya, taman Vander Vijl, taman samping pagar Unlam Simpang Empat Banjarbaru dan taman patung Selamat Datang Landasan Ulin. Makam pahlawan Bumi Kencana Landasan, makam Syuhada Haji Landasan Ulin dan tempat-tempat pemakaman umum/kuburan.

Begitu pula pagar sepanjang Unlam Banjarbaru, pohon pelindung ditepi jalan, dan bangunan/spanduk yang melintang di jalan protokol, dan atau yang dapat mengganggu pengguna jalan.

“Pemasangan atribut dan alat peraga kampanye hanya diperkenankan pada tempat dan lokasi yang disediakan Pemko Banjarbaru,” tandasnya saat sosialisasi pada parpol se-Banjarbaru.

Bagaimana kalau pemasanganan atribut dan alat peraganya saat kegiatan insidentil? Menurut Iwan, untuk kegiatan insidentil seperti kedatangan petinggi partai dan lainnya diperbolehkan memasang atribut di median jalan dan lainnya selama 1×24 jam. “Sesudah itu Panwaslu berhak mencabut atau memindahkannya, jadi ada batasan waktu,” jawabnya.

Lantas apakah pemasangan atributnya dikenakan biaya? Dibeberkannya, pajak reklame memang ada hitungannya. “Tapi untuk kegiatan parpol gratis yang penting ada izinnya,” pungaksnya.