Satpol PP Sweeping Warnet Tak Berizin

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas3Sebagai tindakan lapangan penegak perda yang telah diawasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru melakukan patroli ke sejumlah warnet yang ada di Banjarbaru. Khususnya di Sepanjang Jl Panglima Batur. Hal itu karena menurut data yang ada di BP2T Kota Banjarbaru masih banyak sekali keberadaan warnet tidak seimbang dengan berkas perizinan yang ada. Terlebih lagi, yang sudah berizin pun banyak yang tidak lagi memperpanjang izinnya padahal masih saja beroperasi.

Hasan salah seorang operatr di Warnet Dhimas Net mengaku kaget saat rombongan Satpol PP menyambanginya. Namun ia mengaku tidak tahu menahu persoalan izin karena dia sebagai karyawan shift saja. “Usaha warnet ini orang PNS kok Pak, di Pemko Banjarbaru,” katanya, Selasa, (9/4), kemarin.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas2Staf Operasional Satpol PP Kota Banjarbaru M Yusfiansyah S Didampingi Heru Suseno mengatakan, tujuan adanya patroli tersebut tak lain sebagai pengakan hukum dan peraturan tentang perizinan lingkungan terutama warnet yang ada di Kota Banjarbaru. “Ternyat, dari sekian banyak yang kita temui tidak sedikit warnet yang tida bisa menunjukkan berkas perzinan sebagaimana prosuder dari BP2T,” katanya kepada wartawan MK.

Di antara warnet yang telah meraka sambangi yakni Warnet Hoky gam Center, Winner Net, Dhimas Net, dan beberapa warnet lain sejak hari sebelumnya. “Parahnya lagi, yang katanya Dhimaz net ini sama sekali tidak ada plang nama di depannya. Ini suatu indikasi kesalahan. Operatornya bilang yang punya pegawai Pemko. Seharusnya justru karena da PNS lebih paham soal perizinan ini,” tegasnya.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelasDitambahnkannya, dari sekian banyak warnet yang sebelumnya telah kena terguran dan berjanji akan memproses perpanjangan izin, ternyata ketika dicek kembali ke BP2T justru tidak ada berkas dari warnet yang bersangkutan mengurus perizinan. Padahal, kata Suseno, pengelola mengatakan berkas sudah berproses.

“Kebanyakan dari sejumlah warnet yang kita datangi tidak bertemu langsung dengan pemiliknyaa. Tetapi para karwayan operator sendiri sudah kita pesani agar bisa meminta berkasberkas perizinan dan ditinggal di operator sebab kita akan kembali mengecek kebenran berkas yang dimaksud. Jadi ketahuan ada kesalahan apa! Banyak sekali yang tidak mempunyai izin,” geramnya.

Yusfiansyah menjabarkan, dalam jangka waktu dekat ini pihaknya masih mendata warnet yang tidak punya izin. Pun jika memang sudah berizin juga tetap dicek kembali apakah masa izin warnet 2 tahun tersebut masih berlaku atau sudah jatuh tempo. Maka diperlukan kembali perpanjangan. Karena banyak sekali pengelola warnet yang hanya mengurus izin HO nya saja sedangkan izin lingkungan warnetnya tidak. Yang jelas ini masih dalam tahap pembinaan,” pungkasnya.

Cuti Pengaruhi Disiplin Pegawai

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Drs Firdaua Hazairin mengatakan, kedisplinan PNS di lingkunan Banjarbaru masih dinilai mencukupi artinya tebilang tidak buruk. Hal itu katanya dapat dilihat dari presentasi kehadiran. “Evaluasi pembinaan kepegawaian selalu kita bahas dalam rakor. Maka dari itu, saya kira sejumlah PNS tentu sadar dengan kedisiplinan yang sering disosialisasikan itu,” katanya kepada penulis hirangputihhabang.wordpress.com, Rabu, (27/3), kemarin.

Rakor tersebut, katanya, juga dilaksanakan secara merata di seluruh kelurahan. Selain itu pula pada tahun 2013 ini pembahasan dalam rapat juga sering berfokus kepada hubungan dengan kebijakan pendidikan dan pengembangan aparatur SDM Pegawai Negri Sipil dalam ruang lingkup Kota Banjarbaru. “Ada beberapa rekomendasi terkait pembinaan kepegawaian itu. Bisa dari lembaganya tiap yang melakukan pembinaan itu. Dari unitnya sampau ke tingkat kelurahan. Artinya dimulai dari tahap terendah,” jelasnya.

Sedangkan data keikutsertaan pegawai yang mengikuti apel pagi dan sore dikatanya mencapai angka 97,70 persen. Jadi jumlah ketidakhadiran di sekitar angka 5,53 hanyal pegawai yang tidak hadir karena alasan penting. “Dari 5,53 persen itu 0,27 persennya tanpa keterangan. “Berdasarkan konsikuensi PP 53 tahun 2010, jika pegawa yang bersangkutan sampai 5 hari tidak masuk kerja tanpa kabar maka atasan berhak dan wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Jadi tinggal lagi tergantung SKPD dimana yang bersangkutan bekerja. Sanski itu bisa dengan memberikan teguran lisan dan itu sudah termasuk kategori hukuman. Termasuk juga cuti alasan pernting,” paparnya.

Cuti alasan penting sendiri katanya ada standar penilaian tertentu dari dinas yang bersangkutan jika alasan tersebut benar-benar wajar. “Pun jika ada politik budaya dalam pemerintahan, itu tetap dihargai. Bagi yang cuti diperlukan melampirkan bukti. Kecuali darurat, seperti musibah yang tidak kita harapkan, maka bisa dibenarkan. Namun tetap melengkapi persyaratan di hari kemudian,” paparnya.

Pesimis Adipura Kencana

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disberteman) Kota Banjarbaru Rustam Effendi mengaku kecewan lantaran sejumlah instansi yang berkaitan dengan penilaian Adipura tidak turut andil. Menurutnya, kecil kemungkinan Kota Banjarbaru untuk meraih Adipura Kencana yang mana harus mendapatka Adipura sebanyak 5 kali secara berturut-turut. Sedangkan Kota Banjarbaru sendiri telah meraih 4 Adipura secara berturut-turut.

Selain itu, pengelolaan TPA yang kurang respect saat kedatangan tim penilai Adipura tahap pertama sangat ia sayangkan. Tersebab, banyaknya masih sampah yang berhamburan disekitar TPS bahkan TPA. “Padahal sebagaimana program yang kita jalankan tahun ini, TPA dikelola dengan sistem controlled landfill sesuai standar. Yang mana perealisasiannya sesuai sanitary landfill. Tersebab kesalahan teknis ini, jadi jangan heran jika banyak warga yang justru geram melihat kondisi Banjarbaru. Ini merupakan peringatan,” katanya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambanngan dan Energi Kota Banjarbaru Drs H Suriansyah justru merasan miris dengan kondisiPasar Bauntung. Tersebab, belakangan Pasar Bauntung dinilai semakin kumuh dan menjadi point utama anjoloknya penilaian Adipura. “Oleh karena perenovasian, maka perpindahan pedagang ikan yang berada di lorong jalan menjadi tampak kumuh sekali. Kita mengharapkan kondisi ini bisa cepat diatasi usai renovasi agar bisa tertata rapi,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Penilaian Adipura Kota Banjarbaru Fahruddin tak ingin muluk-muluk. Dari hasil penilaian tahap pertama ia pesimis Adipura Kencana akan jatuh ke pangkuan Kota Banjarbaru. “Memang, penilaian tahap kedua dilakukan April bulan mendatang. Kemungkinan pasti Kota Idaman mampu meraih sertifikat best effort saja. Nilainya saja belum masuk angka minimal. Saya kira Banjarbaru belum siap melakukan pembenahan terutama untuk kondisi TPA dan Pasar,” ingatnya.

Warga Keluhkan TPS Ilegal

Warga Keluhkan TPS Ilegal

Warga tak hirauakan laranga membuang sampah yang bukan pada tempatnya

Sejumlah warga yang bermukim di wilayah Jl Bina Satria Kecamatan Banjarbaru Utara mengaku risih dengan tumpukan sampah yang berada di kawasan mereka bermukim. Mereka mengeluhkan hal itu lantaran keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) sampah dinilai ilegal. “Sebagian sampah bahkan menutupi bahu jalan pak, ditambah lagi baunya tak sedap,” tutur Marfuah seorang warga kepada hirangputihhabang.wordpress.com, Kamis, (17/1), kemarin.

Mereka menilai, kebanyak yang membuang sampah di tempat itu justru mereka yang tinggal jauh dari kawasan Jl Bina Satria. Meski telah dipasang plang larangan membuang sampah di lokasi itu, tumpukan sampah terus saja menggunung dan nyaris menutupi badan jalan. “Kami sangat mengharapkan pemerintah yang menangani ini bias menyikapi dengan bijak. Karena kesalahan ini sudah dibiarkan terlalu lama. Kita sangat merasa tak nyaman,” harapnya.

Dikonfirmasi hal demikian, Kepala Bidang Persampahan Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru Hidayaturrahman membenarkan, lokasi pembuangan sampah di Jl Bina Satrian bukanlah tempat pembuangan sampah resmi alias ilegal. “Kita akan mengupayakan menempatkan sebuah kontainer di lokasi yang dimaksud agar memngurang volume sampah yang bertebaran,” ujarnya menyikapi.

Dijelaskannya, seacra resmi total TPS yang di tangani Pemko Banjarbaru saat ini ada 113 buah TPS. Rencananya, Pemko Banjarbaru kembali akan menambah 30 buah kontainer sampah yang akan ditempatkan di 30 titik tumpukan pembuangan sampah.