Tanam Pohon Untuk Masa Depan

Peringati HKGB ke-62 dan HUT Bhayangkara ke-68 

ananda_LISTRI KAPOLDA_latihan menembak dari sejumlah Jajaran Polda Kalsel disertai istri usai penanaman bibit pohon di SPN Sungai Ulin Banjarbaru2Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon melaksanakan penanaman bibit pohon dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-62, Sabtu, (14/6), di SPN, Sungai Ulin Kota Banjarbaru, kemarin. Kegiatan itu juga sekaligus menjadi perayaan HUT Bhayangkara yang ke-68 yang dihadiri Kapolda Kalsel Brigadir Jendral Polisi Machfud Ariffin.

Ketua Bhayangkari Lita Machfud kepada sejumlah wartawan mengkritisi  lingkungan di Kalsel yang rusak akibat eksplorasi tambang namun minimnya upaya reklamasi atau penghijauan kembali. “Maka dari itu dengan dengan penanaman pohon ini diharapkan mampu menggerakkan semua elemen warga sebagai budaya penanaman pohon,” ujarnya.

ananda_Latihan menembak dari sejumlah Jajaran Polda Kalsel disertai istri usai penanaman bibi pohon di SPN Sungai Ulin BanjarbaruMenurutnya, tak pernah ada hal yang sia-sia terkait menanam pohon. Karena, katanya, efek dari penghijauan atau reklamasi merupakan jangka panjang yang akan dirasakan oleh generasi mendatang.

“Terlebih untuk anak cucu kita nantinya. Karena kita tak ingin di 10 hingga 20 tahun mendatang daerah yang kita cintai ini sudah tidak ada pepohonan yang menopang ekosistem dan mensterilkan udara. Hal ini sebagai upaya kita menyayangi bumi dan anak-cucu kita nanti,” ingatnya.

Tak hanya itu, kegiatan juga dilanjutkan dengan hiburan dan latihan menembak sejumlah jajaran Polda Kalsel. Dalam momentum tersebut Ketua Bhayangkari Lita Machfud dan jajaran lainnya berkesempatan berlatih memegang pistol, menarik pelatuk, dan membidik sasaran. Kegiatan juga dilanjutkan dengan kegiatan yang sama di GOR Rudy Resnawan Jl Trikora Kota Banjarbaru.

Tak Berizin, Satpol Ancam Tutup Mutia Optik

???????????????????????????????Dewasan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru sedang gencar-gencarnya melakukan penertiba. Kali ini giliran bangunan yang tak berizin dan sejumlah usaha yang tidak mempunyai izin operasi.

Anggota Satpol PP menyirisi sejumlah badan usaha termasuk usaha kacamata. Refraksionis Optisien Ahli Kacamata Mutia Optik yang terlektak di Jalan A Yani km 34 terdata tidak memiliki izin operasional dan surak rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang mestinya berujung pada perizinan.

Mutia Optik sendiri pada awalnya sudah menerima peringatan pertama pada tanggal 5 Februari 2014. Namun tak digubris dan tak ada upaya untuk mengurus segala bentuk perizinan, akhirnya Dinas Kesehatan pun melayangkan surat peringatan kedua.

Pemilik Mutia Optik dalam obrolannya melalui telepon genggam dengan anggita Satpol PP mengaku sudah mempunyai izin resmi. Namun sayang surat yang ditunjukkan tersebut dari perizinan wilayah Kabupaten Banjar bukan dari Kota Banjarbaru

Seksi Operational Syukeri menuturkan, jika yang bersangkutan belum juga melakukan pengajuan untuk mengurusi izin operasinal dalam jangka waktu 14 hari waktu kerja, pihaknya akan melakukan pemanggilan resmi dan usaha tersebut dipastikan akan ditutup secara paksa. Maka si pemilik akan diproses secara hukum.

“Beberaoa waktu lalu sudah diberi peringatan. Pemilik mengatakan sudah mengurus pengajuan perizinan atas nama anaknya. Tapi nyatanya saat kita konfirmasi ke Dinas Kesehatan justru tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Kepala Bidag Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehata (PSDMK) Zanak Arifin SSos MAp MMkes memastikan bahwa pihak Mutia Optik memang tidak ada mengajukan izin apa pun.

“Memang pada tanggal 5 Februari sudah kita berikan teguran untuk mengurus perizinan. Namun terakhir, hari ini, (kemrin, red) pihaknya BP2T memang belum mengantarkan berkas pengajuan oleh yang bersangkutan. Sebab sebagaimana pelayanan satu pintu. Setiap hari BP2T mengatar berkas untuk dilakukan survey cek ke kapangan yang berakhir pada rekomendasi, tempat yang dimaksud layak,” terangnya.

Ia juga menghubungi pihak Mutia Optik yang mengaku sudah mengurus perizinan beberapa waktu lalu. Namun kenyataannnya memang tidak ada pengajuan apa pun yang ia terima.

Berdsasarjkan syrat NO.503/030-PSDMK/Dinkes yakni pada tanggal 7 Januari 2014 sudah diberikan surat peringatan kedua.

“Dalam surat sudah jelas dimohon untuk menghentikan operasional/kegiatan optikal sampai diterbitkan izin. Hal ini mengacu pada menaati peraturean Mentri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan Optikal Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap penyelenggara optikal wajib memiliki izin,” tambahnya. Di antaranya juga bermaksud untuk mentaati Peratudan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2009 tentang izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS).

Jelaskan Undang-Undang APN

 Walikota Banjarbaru HM. Ruzaidin Noor didampingi Wakil Walikota Banjarbaru H Ogi Fajar Nuzuli serta Plh Sekdako Banjarbaru Dr H Burhanuddin SE MSi menghadiri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi kelembagaan Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru, Senin, (17/2), di Aula Gawi Sabarataan Kota Banjarbaru, kemarin.

Dalam sambutannya Walikota menyampaikan, terkait peningkatan wawasan pegawai sehubungan dengan undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara), maka posisi dan kedudukan KORPRI dengan adanya undang-undang ASN ini diberlakukan.

“Kita harapkan penguatan organisasi KORPRI diseluruh SKPD, terhadap semua pengurus KORPRI, baik itu di SKPD, maupun kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.

Selain itu, menilai sosialisasi kelembagaan diharapkan menjadi dasar bagi anggota KORPRI untuk dapat melakukan pelayanan optimal kepada  masyarakat, sehingga secara otomatis pegawai negeri sipil telah menjalankan tugas pelayanan sebagai abdi masyarakat, negara, dan pemerintah, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan panutan kepada seluruh anggota korpri dan juga bagi masyarakat  pada umumnya, dengan peningkatan kinerja yang optimal kedepannya,” katanya.

Walikota menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  Tentang Aparatur Sipil Negara, agar melakukan perencanaan kinerja yang dilaporkan kepada masing-masing pimpinan SKPD, dan apabila pegawai tersebut tidak sanggup memenuhi sasaran kerja yang dicapai maka bisa mengundurkan diri dari jabatannya, poin penting pada pasal 77 ayat (6) PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN. Jadi Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Walikota Banjarbaru menyerahkan tali asih kepada anggota KORPRI yang telah memasuki purna tugas, didampingi Wakil Walikota dan Plh Sekdako Banjarbaru.

Korpri Wajib Seragam Setiap Tanggal 17

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor melakukan srat edaran Walikota Banjarbaru No: 065 / 0015 / ORG / 2014 Tentang Pemakaian seragam KORPRI. Kabag Humas dan Protokoler Kota Banjarbaru Drs H Abdul Malik kepada wartawan menuturkan, sebagai tindak lanjut pelaksanaan surat edaran  tersebut berdasarkan Hasil Munas ke VII KORPRI tahun 2009 yang telah disahkan melalaui KEPRES RI Nomor 24 tahun 2010.

“Dan hasil rekomendasi rapat kerja Dewan Pengurus KORPRI Kota Banjarbaru tanggal 24 desesmber 2013 bahwa dalam rangka Pembinaan Jiwa Korps Pegawai di lingkungan Pemerintah kota Banjarbaru. Nah, ini dalam mengemban tugas dan kewajiban sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat perlu kiranya dilaksanakan kegiatan berpakaian seragam KORPRI pada setiap tanggal 17. Sebagaiman telah ditetapkan di beberapa instansi dan Pemda lain,” katanya, kemarin.

Dijelaskannya, di antaranya isi dari edaran tersebut yakni menggunakan seragam KORPRI pada setiap tanggal 17 yang dimulai pada bulan januari 2014.

“Apabila tanggal 17 jatuh pada hari Jumat pekan peratama, kedua, dan ketiga, maka diperbolehkan tetap menggunakan pakaian olahraga seperti bias. Tetapi, apabila ada kegiatan rapat atau kegiatan resmi lainnya tetap memakai pakaian seragam KORPRI,” katanya.

Dengan surat edaran Walikota Banjarbaru tersebut diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melaksanakan dan menaatinya. 

Sosialisasikan Teknologi Pemberdayaan Masyarakat

 Wakil Walikota Banjarbaru H Ogi Fajar Nuzuli mengatakan, satu faktor pendorong perubahan baik perubahan bidang ekonomi maupun sosial budaya masyarakat yakni peralihan teknologi ke masyarakat.

“Hal ini erat hubungannya dalam rangka percepatan pembangunan. Dan mempunyai peran penting di mana masyarakat baik pedesaan kelurahan bisa menciptakan gagasan dan teknologi yang berdaya guna untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Perempuan dan KB,” ungkapnya saat Sosialisasi Pos Pelayanan Teknologi di kota Banjarbaru, Selasa, (11/2), di Aula Trisakti Kota Banjarbaru, kemarin.

Kegiatan itu dinarasumberi Ir H Arief Bijaksana MP sebagai Pemerhati posyantek dosen UNLAM, Dr Ir H Arief Akbar sebagai Pemerhati posyantek, Ketua Prodi Teknologi Pertanian UNLAM, dan Kepala BPMP&KB Kota Banjarbaru Ir Hj Puspa Kecana seelaku, dan dosen pertanian UNLAM Ir Hj Nuri Dewiyanti Msc Phd, dan diikuti peserta pelajar mahasiswa serta masyarakat kelurahan se- Kota Banjarbaru.

Menurutnya, proses alih teknologi ke masyarakat selama ini berjalan secara alamiah. Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini sangat mengapresiasi dilaksanakannya workshop sekaligus sosialisasi pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Pos Yantek) Tepat Guna tahun anggaran 2014 oleh BPMP&KB kota Banjarbaru.

“Sebab dengan diterapkannya penggunaan teknologi tepat guna, diharapkan akan mampu memacu dan memicu peningkatan ekonomi masyarakat, lebih-lebih masyarakat pelaku usaha. Oleh karena itu, hendaknya kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ditegaskan pula hal tersebut bertujuan antara lain memberikan motivasi terutama bagi masyarakat pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan penggunaan teknologi tepat guna.

“Karena selain hemat waktu, penggunaan teknologi tepat guna juga akan mampu meningkatkan produk/hasil yang ditekuninya. Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) akan optimal jika ada alih teknologi dari sumber kemasyarakat,” tuturnya.

Dinilainya, masyarakat pun perlu dikondisikan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. Karena teknologi tepat guna sangat bermanfaat,” pungkasnya.

Ruzaidin Harap Keuntungan Dari Penyertaan Modal ke Bank Kalsel

Walikota Banjarbaru Ruzaidin Noor mengharpkan ada keuntungan dalam pembagian atau dividen dari Bank Kalsel melalui penyertaan modal untuk menambah penerimaan daerah. “Tujuan penyertaan modal adalah mencari keuntungan sehingga melalui modal yang dikembangkan dapat menambah pendapatan daerah,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, Rabu tadi.

Dikatakannya, Pemko Banjarbaru terus menambah penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pembagian keuntungan dari hasil pengembangan modal tersebut. Pemko kembali menambah penyertaan modal dalam bentuk setoran modal tunai kepada Bank Kalsel sebesar Rp34,5 miliar selama tiga tahun anggaran sejak 2013 hingga 2015.

“Penyertaan modal tahun 2013 semula direncanakan Rp3 miliar tetapi ditambah menjadi Rp23 miliar dengan harapan pembagian hasil bisa lebih besar. Sedangkan tahun anggaran 2014 ditambah sebesar Rp8 miliar dan 2015 sebesar Rp3,5 miliar sehingga selama tiga tahun anggaran tambahan penyertaan modal Rp34,5 miliar,” paparnya.

Dikatakan Ruzaidin, penyertaan modal pemkot ke Bank Kalsel sebesar Rp34,5 miliar dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal.

Ia mengakui sudah menyampaikan raperda penambahan penyertaan modal kepada DPRD setempat, Senin (19/8), kemarin diharapkan raperda itu disetujui sehingga tujuan menambah pendapatan daerah bisa terealisasi.

Total penyertaan modal yang sudah ditanamkan Pemkot Banjarbaru ke Bank Kalsel hingga tahun anggaran 2012 sebesar Rp15,8 miliar. Jika tambahan penyertaan modal yang diusulkan selama tiga tahun anggaran disetujui maka penyertaan modal keseluruhan hingga tahun 2015 sebesar Rp50,3 miliar.

 

Lagi, Pejabat KPU Banjarbaru Dilantik

Pengambilan Sumpah dan Jabatan pejabat KPU Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru. (humas.banjarbarukota.go.id)

Pengambilan Sumpah dan Jabatan pejabat KPU Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru. (humas.banjarbarukota.go.id)

Sejumlah jajaran pejabat Pemko Banjarbaru menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan eselon III dan IV KPU Kota yang bertempat di Aula Gawi Sabaratan, Pemko Banjarbaru, Selasa, (20/8), kemarin.

Pelantikan tersebut juga dihadiri Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor didampingi Sekretaris KPUD Provinsi Kalsel Bambang Setiawan SH MH serta Sekdako Banjarbaru Dr H Syahriani, MSi,  Kapolres Banjarbaru AKBP Budi Santoso, sejumlah Pimpinan Partai Politik, Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota se Kalsel, Camat, ketua PPK dan KPPS kota Banjarbaru.

Sekretaris KPUD Provinsi Kalsel Bambang Setiawan SH MH mengambil sumpah kepada Dra Hj Aisyyah Amini MAP selaku Sekretaris KPU yang baru menggatikan Dra Lesa fahriana MM dan Wahyudiansyah selaku pejabat eselon IV yang baru di KPU kota Banjarbaru.

Sekretaris KPUD Provinsi Kalsel Bambang Setiawan menuturkan, keberadaan sekretaris sangat membantu dalam tahapan-tahapan pelaksanaan teeknis administrasi di KPU. “Dan kepada sekretaris yang baru saya berharap banyak agar bisa banyak belajar kepada pejabat yang lama. Saya juga ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Pemerintah Kota Banjarbaru  karena telah berperan aktif dalam penyelenggaraan pemilu di Kota ini dan dapat terus berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya sekalian yang berhadir.

Dalam kesempatan itu pula, Walikota Ruzaidin menyampaikan apresiasi kep[ada para pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya. Ia juga menginginkan agar para pejabat yang telah dilantik tersebut mampu mengemban amanah yang dipercayakan dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan sumpah dan janji yang diucapkan.