Tanam Pohon Untuk Masa Depan

Peringati HKGB ke-62 dan HUT Bhayangkara ke-68 

ananda_LISTRI KAPOLDA_latihan menembak dari sejumlah Jajaran Polda Kalsel disertai istri usai penanaman bibit pohon di SPN Sungai Ulin Banjarbaru2Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon melaksanakan penanaman bibit pohon dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-62, Sabtu, (14/6), di SPN, Sungai Ulin Kota Banjarbaru, kemarin. Kegiatan itu juga sekaligus menjadi perayaan HUT Bhayangkara yang ke-68 yang dihadiri Kapolda Kalsel Brigadir Jendral Polisi Machfud Ariffin.

Ketua Bhayangkari Lita Machfud kepada sejumlah wartawan mengkritisi  lingkungan di Kalsel yang rusak akibat eksplorasi tambang namun minimnya upaya reklamasi atau penghijauan kembali. “Maka dari itu dengan dengan penanaman pohon ini diharapkan mampu menggerakkan semua elemen warga sebagai budaya penanaman pohon,” ujarnya.

ananda_Latihan menembak dari sejumlah Jajaran Polda Kalsel disertai istri usai penanaman bibi pohon di SPN Sungai Ulin BanjarbaruMenurutnya, tak pernah ada hal yang sia-sia terkait menanam pohon. Karena, katanya, efek dari penghijauan atau reklamasi merupakan jangka panjang yang akan dirasakan oleh generasi mendatang.

“Terlebih untuk anak cucu kita nantinya. Karena kita tak ingin di 10 hingga 20 tahun mendatang daerah yang kita cintai ini sudah tidak ada pepohonan yang menopang ekosistem dan mensterilkan udara. Hal ini sebagai upaya kita menyayangi bumi dan anak-cucu kita nanti,” ingatnya.

Tak hanya itu, kegiatan juga dilanjutkan dengan hiburan dan latihan menembak sejumlah jajaran Polda Kalsel. Dalam momentum tersebut Ketua Bhayangkari Lita Machfud dan jajaran lainnya berkesempatan berlatih memegang pistol, menarik pelatuk, dan membidik sasaran. Kegiatan juga dilanjutkan dengan kegiatan yang sama di GOR Rudy Resnawan Jl Trikora Kota Banjarbaru.

Tak Berizin, Satpol Ancam Tutup Mutia Optik

???????????????????????????????Dewasan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru sedang gencar-gencarnya melakukan penertiba. Kali ini giliran bangunan yang tak berizin dan sejumlah usaha yang tidak mempunyai izin operasi.

Anggota Satpol PP menyirisi sejumlah badan usaha termasuk usaha kacamata. Refraksionis Optisien Ahli Kacamata Mutia Optik yang terlektak di Jalan A Yani km 34 terdata tidak memiliki izin operasional dan surak rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang mestinya berujung pada perizinan.

Mutia Optik sendiri pada awalnya sudah menerima peringatan pertama pada tanggal 5 Februari 2014. Namun tak digubris dan tak ada upaya untuk mengurus segala bentuk perizinan, akhirnya Dinas Kesehatan pun melayangkan surat peringatan kedua.

Pemilik Mutia Optik dalam obrolannya melalui telepon genggam dengan anggita Satpol PP mengaku sudah mempunyai izin resmi. Namun sayang surat yang ditunjukkan tersebut dari perizinan wilayah Kabupaten Banjar bukan dari Kota Banjarbaru

Seksi Operational Syukeri menuturkan, jika yang bersangkutan belum juga melakukan pengajuan untuk mengurusi izin operasinal dalam jangka waktu 14 hari waktu kerja, pihaknya akan melakukan pemanggilan resmi dan usaha tersebut dipastikan akan ditutup secara paksa. Maka si pemilik akan diproses secara hukum.

“Beberaoa waktu lalu sudah diberi peringatan. Pemilik mengatakan sudah mengurus pengajuan perizinan atas nama anaknya. Tapi nyatanya saat kita konfirmasi ke Dinas Kesehatan justru tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Kepala Bidag Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehata (PSDMK) Zanak Arifin SSos MAp MMkes memastikan bahwa pihak Mutia Optik memang tidak ada mengajukan izin apa pun.

“Memang pada tanggal 5 Februari sudah kita berikan teguran untuk mengurus perizinan. Namun terakhir, hari ini, (kemrin, red) pihaknya BP2T memang belum mengantarkan berkas pengajuan oleh yang bersangkutan. Sebab sebagaimana pelayanan satu pintu. Setiap hari BP2T mengatar berkas untuk dilakukan survey cek ke kapangan yang berakhir pada rekomendasi, tempat yang dimaksud layak,” terangnya.

Ia juga menghubungi pihak Mutia Optik yang mengaku sudah mengurus perizinan beberapa waktu lalu. Namun kenyataannnya memang tidak ada pengajuan apa pun yang ia terima.

Berdsasarjkan syrat NO.503/030-PSDMK/Dinkes yakni pada tanggal 7 Januari 2014 sudah diberikan surat peringatan kedua.

“Dalam surat sudah jelas dimohon untuk menghentikan operasional/kegiatan optikal sampai diterbitkan izin. Hal ini mengacu pada menaati peraturean Mentri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan Optikal Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap penyelenggara optikal wajib memiliki izin,” tambahnya. Di antaranya juga bermaksud untuk mentaati Peratudan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 17 tahun 2009 tentang izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS).

Pespampres Dikeluhkan, Aksi Demo Pun Tak Tembus

 Meski acara Bulan Bhakti Gotong Royong di Lapangan Murjani terbilang lancar, namun tak sedikit kelompok yang menuai protes. Misalnya demo dari gabungan puluhan mahasiswa di Jalan Kemuning Banjarbaru. Aksi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMMI menolak kedatangan Boediono lantaraan dinilai sebagai aktor intelektual kasus Century Gate merugikan negara sampai Rp 6,7 triliun.

“Dia maling berdasi. Mencuri uang rakyat. Terlebih lagi sangat disayangkan % miliar rupiah APBD Kalsel dikeluarkan hanya untuk menyambut kedatangannya,” Ujar orator yang juga Koorlap KAMMI Ahmad Husaini kepada wartawan.

Namun aksi dari Kammi tersebut hanya terbatas di ring 3 pespampres yakni dari jajaran Pemko Banjarbaru. Ring 2 diamankan oleh kemanan pemprov provinsi. Sedangkan ring satu titik lokasi acara digelar lebih diawasi keamanannya oleh Pespampres Pusat RI 2.

Mereka dihadang oleh Polisi Brimob yang telah berjaga dengan ketat. Selain di Jalan kemungin, sejumlah mahasiswa juga didapati di Jl A Yani depan Hotel Batung Batulis Banjarbaru. Sejumlah anggota Brimob juga berjaga-jaga sehingga aksi mereka tak bisa menembus sampai ke sekiat Lapangan Murjani.

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Taufik Ansorie mengatakan sejumlah aksi demo tersebut tak ada satu pun yang berizin. “Kita tidak melarang kalau memang dilengkapi izin. Supaya mereka tetap terkontrol. Kedatangan RI 2 pada peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-41 dan Hari Gerakan PKK ke-10 seharusnya menjadi kebanggaan dan saling dukung. Bukannya di demo,”

Kedatangan RI 2 membuat jalur dari Jl A Yani km 24 bundaran Bandara Syamsudin Noor ditutup sampai pusat Kota Banjarbaru yang menyebabkan kemacetan panjang. Kemacetan tersebut sampai membuat sejumlah pengendara bingung tidak mengetahui siapa yang datang.

“Siapa sih yang datang. Sampai ditutup lama begini. Kalau perlu tutup aja sekalian sampai Tanjung,” ungkap Sani jengkel, pengendara dari Batola yang akan menuju Tanjung. Ia pun terpaksa memutar dan mencari jalur lain. Di Jl A Yani km 33 terlihat siswa-siswi SD yang menyambut rombongan Wapres tersebut dengan lambaian bendera merah putih kecil ditangannya sambil meneriakan yel-yel kegembiraan.

Soal UN Yang Tiba Belum Lengkap

ananda_Soal UN Kalsel4Ketua Panitia Pelaksana UN Prov Kalsel yang juga sekretaris Dinas Pendidikan Prov Kalsel Dr Amka membenarkan, 19 koli soal yang tiba di Kantor Pos Regional IX belum sepenuhnya melainkan baru Kab Kota Baru saja. “Kepastian sampai sekitar pukul 14.00 Wita menggunakan pesawat Lion Air,” ujarnya yang ditemui wartawan MK di kantor Pos Indonesia Regional IX Kota Banjarbaru, Jumat, (12/4), kemarin petang.

Setelah melalui beberapa verivikasi dan pemeriksaan di bandara Syamsudin Noor soal dipastikan tiba kurang lebih pukul 16.00 Wita. Sayangya dari sejumlah soal yang tiba tersebut tidak disertakan 12 provinsi lainnya. Dalam paketan 19 Koli tersebut juga tersisipkan untuk SMKN 1 Banjarmasin 5 koli dan 14 koli lainnya khusus Kab Kota Baru.

ananda_Soal UN KalselDikatakan Amka, setelah dilakukan tanda terima dan berita acara dari pihak Kantor Pos disaskikan unsur Kepolisian, Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan langsung didistribusikan ke Kota Baru khususnya di wilayah semisal Pulau Sembilan, Sungai Durian, Desa Pamukan, dan wilayah Pedalaman lainnya yang jarak tempuhnya labih jauh. “Sesampainya disana akan dicek kembali dan dipastikan semua lamat pengiriman sudah beres. Dari Polresta langsung ke Polsek-polsek di Kecamtan. Kemudian di Hari H nya baru pihak sekolahan yang mengambil di kepolisian setempat,” tambahnya.

Menurutnya, kedatangan itu pun telah molor dari kesepakatan yang seharusnya soal sudah tiba pada Rabu tanggal 10 April 2013 lalu dikirm dari Jakarta jadi tanggal 11 penngriman ke daerah-daerah sudah dilakukan. Ia juga tidak mengetahui dengan pasti keterlambatan tersebut karena dari percetakan sendiri sulit sekali untuk melakukan komunikasi palagi koordinasi.

ananda_Soal UN Kalsel8“Seharusnya H-5 sudah tiba. Dan pada tanggal 11 Ditribusi ke daerah-daerah sudah berlangsung. Namun ternyata 2 hari molornya. Kita terus mendesak agar dipercepat karena untuk 12 provinsi lain belum sepenuhnya datang. Menurut informasi dari percetakan malam ini, (tadi malam, red), dikirim dari Jakarta,” paparnya.

Sejumlah petugas dan panitia yang ada di lokasi juga sempat bingung karena ketika didata dilakukan verivikasi justru dari SMAN 1 Kotabaru tidak ada. Bahkan para petugas sempat gelagapan karena secara otomatis soal pihak yang mengawal harus kembali mengatrakan ke Kota Baru di waktu yang berbeda. “kenapa gak sekalian aja, kalau begini kan susah. Kita jadi dua kali ngantar,” cetus salah seorang petugas usai pendataan di Kantor Pos.

ananda_Soal UN Kalsel2Oleh karena sulitnya komunkasi dari Panitia ke percetakan, Kata Amka, pihaknya pun mengirimkan 6 orang yang ditugaskan untuk mengetahui kabar dari percetakan tersebut. “Padahal kita dari panitia sudah mengupayakan komunkasi. Tapi tidak tembus sampai ke dalam. Hanya sampai security saja dan disuruh titip pesan. Setelah kita 6 orang tenaga khsuusnya perwakilan Kalsel yakni 3 orang dari perguruan tinggi dan 3 orang dari Disdik provinsi. Jadi dari merekalah kita bisa tau informasi dimana kondisi barang sedang parking dimana, sudah sampai mana prosesnya, sudah dikirim atau belum. Jadi justru bukan dari jasa pengiriman apalagi percertakannya,” ungkapnya cemas.

Bahkan katanya, menurut kabar yang ia terima sempat ada pertemuan dari Wamendik Musdiar Kasim dan Dirjen Balitbang merpat ke percetakan Galia, di Jawi. “Ditongkrongin sama wamen,” cetusnya.

Menurutnya, keterlambatan tahun in lebih parah dari tahun sebelumnya. Sebab di tahun 2012 terlamabt satu hari yang saat ini 2 hari dan membuat panitia khususnya di daerah-daerah resah. “Sebab mereka panitia di daerah juga persiapan penyambutan distribusi, semakin pendek waktu semakin \susah mengatur jadwalnya. Kalau kita dari Prov ke 12 Kab/Kota. Kalau mereka ke setiap kecamatan, lebih banyak dan jadi lebih rumit lagi,” ungkapnya.

Dijelaskan Amka, proses pembuatan soal dari Percetakan tersebut berla njut ke ekspedisi hingga ke Bandara. Dari Bandara Syamsudin Noor barulah ke Kantor Pos dikawal dengan beberapa unsur dari Kepolisian. Kemudian perndaratan terakhri di Polsek-polsek. Dari situ para pihak sekolahan yang mengambil di hari H UN pada tanggal 15 April 2013.

ananda_Soal UN Kalsel5Kantor Pos Sulit Lakukan Koordinasi

Manager Penjualan Area Regional IX Kalimantan Kantor Pos Indonesia Adrian Kurniawan didampingi Asisten Operational Gusti Chairil Asyadi mengatakan, pihaknya mengakuin sulit sekali melakukan apalagi mengecek pengiriman sual UN tersebut dikarenakan keterlibatan Kantor Pos hanya saat soal sampai ke Kantor Pos.

“Ketika soal sampai di Kantor pos kemudian diantar ke Kabupaten-kabupaten/Kota. Maka dari itu sulit sekali kita melakukan koordinasi bahkan meminta informasi. Ekspedisinya juga tidak kami ketahui memakai apa. Berbeda denga daerah lain yang menggunakan jasa kantor pos untuk seluruh pengiriman,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan.

Bahkan pada akhirnya, karena tidak adanya penjemputan atau angkutan kendaraan yang menerima kedatangan di Bandara, maka pihaknya ambil kemudi untuk menjemput soal tersebut di bandara. “Daripada terkatung-katung tidak jelas,” katanya.

Pada intinya ia dari pihak Kantor Pos mengaku siap mengkoordinasikan soal Unyang datang. “Karena memang perlu proses yang cepat. Sebab waktunya sudah mepet sekali. Proses selesai kita siap berangkat. Sore ini, (kemarin, red) Soal sudah didistribusikan ke Kota Baru menggunakan mobil kecil saja berjenis Xenia atau grand max. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi. Pokoknya kita ambil yang bisa akses secapat mungkin. Karena perjalanan saja dipastikan kurang lebih 6 jam tiba di lokasi dengan menggunakan jalur darat.

Satpol PP Sweeping Warnet Tak Berizin

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas3Sebagai tindakan lapangan penegak perda yang telah diawasi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarbaru melakukan patroli ke sejumlah warnet yang ada di Banjarbaru. Khususnya di Sepanjang Jl Panglima Batur. Hal itu karena menurut data yang ada di BP2T Kota Banjarbaru masih banyak sekali keberadaan warnet tidak seimbang dengan berkas perizinan yang ada. Terlebih lagi, yang sudah berizin pun banyak yang tidak lagi memperpanjang izinnya padahal masih saja beroperasi.

Hasan salah seorang operatr di Warnet Dhimas Net mengaku kaget saat rombongan Satpol PP menyambanginya. Namun ia mengaku tidak tahu menahu persoalan izin karena dia sebagai karyawan shift saja. “Usaha warnet ini orang PNS kok Pak, di Pemko Banjarbaru,” katanya, Selasa, (9/4), kemarin.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelas2Staf Operasional Satpol PP Kota Banjarbaru M Yusfiansyah S Didampingi Heru Suseno mengatakan, tujuan adanya patroli tersebut tak lain sebagai pengakan hukum dan peraturan tentang perizinan lingkungan terutama warnet yang ada di Kota Banjarbaru. “Ternyat, dari sekian banyak yang kita temui tidak sedikit warnet yang tida bisa menunjukkan berkas perzinan sebagaimana prosuder dari BP2T,” katanya kepada wartawan MK.

Di antara warnet yang telah meraka sambangi yakni Warnet Hoky gam Center, Winner Net, Dhimas Net, dan beberapa warnet lain sejak hari sebelumnya. “Parahnya lagi, yang katanya Dhimaz net ini sama sekali tidak ada plang nama di depannya. Ini suatu indikasi kesalahan. Operatornya bilang yang punya pegawai Pemko. Seharusnya justru karena da PNS lebih paham soal perizinan ini,” tegasnya.

ananda_sejumlah anggota Satpol PP Banjarbaru melakukan sweeping ke sejumlah titik warnet di Jln Panglima Batur Banjarbaru sebagai tindakan atas banyaknya warnet yang tidak memiliki izin yang jelasDitambahnkannya, dari sekian banyak warnet yang sebelumnya telah kena terguran dan berjanji akan memproses perpanjangan izin, ternyata ketika dicek kembali ke BP2T justru tidak ada berkas dari warnet yang bersangkutan mengurus perizinan. Padahal, kata Suseno, pengelola mengatakan berkas sudah berproses.

“Kebanyakan dari sejumlah warnet yang kita datangi tidak bertemu langsung dengan pemiliknyaa. Tetapi para karwayan operator sendiri sudah kita pesani agar bisa meminta berkasberkas perizinan dan ditinggal di operator sebab kita akan kembali mengecek kebenran berkas yang dimaksud. Jadi ketahuan ada kesalahan apa! Banyak sekali yang tidak mempunyai izin,” geramnya.

Yusfiansyah menjabarkan, dalam jangka waktu dekat ini pihaknya masih mendata warnet yang tidak punya izin. Pun jika memang sudah berizin juga tetap dicek kembali apakah masa izin warnet 2 tahun tersebut masih berlaku atau sudah jatuh tempo. Maka diperlukan kembali perpanjangan. Karena banyak sekali pengelola warnet yang hanya mengurus izin HO nya saja sedangkan izin lingkungan warnetnya tidak. Yang jelas ini masih dalam tahap pembinaan,” pungkasnya.

Pesimis Adipura Kencana, Walikota Tak Kecewa

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor mengakui penilaian tahap pertama Adipura bagi Kota Banjarbaru mendapat nilai rendah karena Pasar dan TPA. Hal itu lantaran tim penilai mendatangi saat melakukan rehab los ikan. “Mereka menilai apa adanya sebagaimana siuatasi kondisi yang ada di lapangan. Namun tidak bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi,” keluh Walikota kepad sejumlah wartawan, di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, kemarin.

Ia mengaku pembenahan TPA juga susah-susah gampang dan banyak susahnya. “Untuk ke depannya mungkin kita melihat keinginan masyarkat sendiri. Untuk perolehan Adipura tidak bisa kita pastikan mampu meraihnya. Tapi sebenarnya keinginan pemerintah bagaimana meningkatkan potensi masyarkat dalam memelihara lingkungan. Itu saja. Nyatanya justru potensi di masyarakat luar biasa. Buktinya dengan adanya pengembangan bank sampah dan pengelolaan lain sebagainya. Tapi karena gara-gara tim menilai TPA  dan pasar saja ya kita terima penilaia mereka,” kata walikota.

Selain itu, Walikota menjelaskan secara bertahap kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan agar adanya pengerjaan drainase di pasar. Tersebab kebersihan Pasar Bauntung sendiri sangat terkendala dengan kondisi drainase yang sudah tak wajar. Ia juga mengabarkan kemungkinan akan ada penilaian kembali dari menteri Lingkungan Hidup sebagaimana Wakil Walikota yang telah memenuhi undangan dari kemntrian LH Kamis lalu.

“Pun jikalau peraihan Adipra gagal tidak jadi masalah. Kota Banjarbaru kembali kita upayakan untuk meraih best efforrt karena penbilaia tahpa kedua Banjarbaru memperoleh nilai 74,” katanya.

Walikota memberikan menyampaikan rasa salut dan bangga kepada masyarakat Banjarbaru yang berpotensi luar biasa dalam menjaga lingkugan. Karena Adipura bukan hanya kegiatan pemerintah tetapi intinya adalah partisipasi masyarakat,” pungkasnya.

Dirikan Posko Percepatan

Demi menunjang percepatan pembebasan lahan, Panitia Pembebasan Lahan Bandar Syamsudiin Noor mendirikan Posko Pusat Informasi Percepatan Pembebasan Lahan perluasan bandara Syamsudin Noor di Desa Tegal Arum Keluarahan Syamsuddin Noor.

Walikota Banjarbaru HM Ruzaidin Noor usai pemotongan tumpeng peresmian posko tersebut mengungkapkan, posko tersebut ditujukan kepada warga yang kapan pun bisa mengurus segalanya yang berkaitan dengan pembebasan kapan pun. Jadi, tak perlu lagi repot atau jauh ke kantor kelurahan atau kecamatan,

“Dan diharapkan proses bisa lebih cepat serta tidak memakan waktu banyak. Semua data tentang lahan ada disini. Kita berharap April ini sudah terselesaikan. Konsuekuensinya nanti jika mencapai 75 persen maka konsinyasi bisa dilakukan dan berkas sisanya di antar ke pengadilan,” terangnya.

Dalam pokso tersebut beberapa perangkat pemko seperti jenjang dari RT sampai Kecamatran terlibat. Bahkan juga jajaran PT Angkasa pura mengaku siap untuk setiap saat memberikan informasi apa-apa saja yang diinginkan. “Ini upaya kita melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Di satu sisi Pembangunan terminal bandara Syamsudin Noor sudah sangat diperlukan dan segera dibangun,” jelasnya

Ia mengaku sangat memerlukan dukungan semua pihak tertuama para pemilik lakan. Kalau pun nanti masih saja ada yang mempermasalahkan diharapkan segera menyelesaikannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua P2T Dr Syahriani Syahran menuturkan, saat ini saja sudah ada sekitar 73, 18 persen lahan terbebaskan. Maka dari itu dengan berdirinya psoko tersebut sangat diharapkan dalam bulan April ini juga pembebasan bisa mencapai 75 persen dan kalau perlu keseleuruhan. Bahkamn kalau perlu pelayanannya dioptimalkan 1 x 24 jam.

“Terlebih, kita sangat ingin menyempatkan momentum kedatang Presiden SBY ke Kota Banjarbaru dalam acara PKK Nasional sekaligus peletakan batu pertama pengerajaan perluasan bandara oleh bapak presiden,” katanya dalam sambutan, Selasa, (2/4), kemarin.

Upaya tersebut dikatakannya sebagai jemput bola percepatan pembebasan lahan bandara. “Target kita di bulan april ini nminimal 75 persen. Makanya dipercepat. Jadi dengan adanya posko ini tidak adalagi yang beralasan tidak tau informasi. Saat ini yang belum terbebaskan kurang lebih 25 hektare,” pungkasnya.