Harapkan Pemerintah Antisipasi Kebocoran Soal

Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru Iriansyah Ganie mengaku khawatir sekali dengan kondisi pelaksanaan UN Kalsel 2013 ini khususnya Kota Banjarbaru. Pasalnya, beberapa sekolah terpaksa harus memotocopy sejumlah soal lantaran tidak lengkap. Tak hanya soal, sebagaimana hasil pemantauannya dari beberapa sekolah bersama rekan dewan Komisi I lainnya  ada pula lembar jawaban yang turut difotocopu. “Masalahnya nanti bagaimana saat pemeriksaan. Bukakah jenis kertasnya sudah berbeda,” ujarnya kepada penulis hirangputihhabang.wordpress.com???????????????????????????????, Jumat, (19/4), kemarin.

Dikatakannya, kebocoran soal baik atau kunci jawaban soal menjadi peluang yang cukup besar untuk tersebar. Apalagi jika ada oknum yang tida bertanggung jawab dalam proses tersebut. “Oke lah jika jumlahnya hanya 30 lembar atau 40 lembar saja. Nah, kalau ribuan bagaimana? Siapa-siapa orangnya yang turut membantu proses tersebut,” ungkapnya.

Masalah tersebut kata Iriasnyah hendaknya bisa langsung disikapi oleh Pemko Banjarbaru khususnya Walikota agar bisa pro aktif turun tangan mengatasi permasalahan tersebut. “Menjelang UN pada Senin dan Selasa mendatang juga kita khawatirkan peristiwa inikembali terjadi. Syukur-syukur jika dalam waktu dua hari ini sisa soal yang datang tepat dan bisa dipakai di hari tersebut. Nah, bagaimana jika tidak? Aplagi mulai Senin depan UN tingkat Sma sederajat akan berbarengan dengan tingkat SMP,” ungkapnya.

Senada dengan Iriansyah, Ketua DPRD Kota Banjarbaru H Arie Sophian Msi juga menyampaikan perihal keprihatinannya. “Memang ini masalah sudah menasional dan dari pusat. Tapi setidaknya kita di daerah-daerah bisa mengatisipasi ini. Dan pemerintah daerah mampu untuk melakukan tindakan guna meminimalkan masalah,” katanya.

Ia menilai permasalahan pelaksanaan UN tak hanya menjadi persoala Dinas Pendidikan saja, tetapi lintas elemen dari Siswa Peserta yang kecewa dan stress, sejumlah guru yang berapa waktu sudah dihabiskan bergadang untuk menunggui soal. “Yang sudah biarlah terjadi. Namun kita harapkan kedepannya bisa diantisipasi,” pungkasnya

Tergantung Pusat

Sejumlah maryarakat tampak berkeluh kesah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru. Pasalanya, mereka yang saat ini datanya telah berubah seperti alamat lama ke alamat baru atau status lajang menjadi sudah kawin tak bisa sera-merta kembali dimasukkamn ke e-KTP.

Misalnya Tatang Tamtama, PNS di Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang awal mulanya berstatus lajang kini sudah menikah tidak bisa memperbaharui e-KTP nya yang ketika didata saat masih belum kawin.

Kabid Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapul) Kota Banjarbaru Dedy Sutoto membenarkan perihal tersebut. Dikatakanknya, pencetakan kembalki e-KTP tidak bisa dilakukan di Disdukcapil tiap daerah manapun. “Ini cukup menjadi permaslahan serius kita karena sudah banyak warga yang datang kesini mengeluhkan perihal tersebut. Sedangkan kita tidak bisa melayani dan menjadikan seperti e-KTP yang sudah mereka terima melainkan hanya bisa menggantinya dengn KTP SIAK saja,” katanya kepada wartawan.

Dijelaskan Dedy, informasi hasil rapat di pusat yang ia ketahui perbaikan e-KTP untuk e-KTP rusak atau perubahan data, penggantian alamat, perubahan status perkawinan dan agama baru bisa terlayani pada Oktober 2013 mendatang. “Sebenarnya kita pun sangat ingin mengabulkan peermohonan warga ini. Namun apalah daya karena tidak ada kemampuan. Kalau memang kebutuhannya sangat mendesak semisal untuk persyaratan salah satu urusan kita bisa saja gantikan dengan KTP SIAK,” jelasnya.\

Ia menilai pelayanan e-KTP terbilang lamban lantaran segala urusan harus  dilakukan oleh pemerintah pusat. Ia kembali menegaskan bahwa e-KTP untuk pencetakan sangat tergantung ke pusat. Jadi jika memang ada kerusakan, perubahan data, bahkan kehilangan maka tak ada cara lain selain dibyatkan KTP SIAK.

“Sejumlah disdukcapil mengeluhkan hal yang sama. Setahu kita beberapa disdukcapil di pemerintah daerah juga menyampaikan keinginan ke pihak pusat agar bisa mengirimkan peralatan pencetakan e-KTP ke daerah supaya pelayanan bisa lebih cepat dan tidak banyak memakan waktu,” pungkasnya.